Runtut.com

Narasi Antek Asing dan Risiko Demokrasi: Ketika Kritik Publik Mudah Dicurigai

Narasi “antek asing” yang digunakan dalam merespons kritik pemerintah dinilai berisiko mempersempit kebebasan berpendapat dan melemahkan kontrol publik.

2 menit baca
16
Narasi Antek Asing dan Risiko Demokrasi: Ketika Kritik Publik Mudah Dicurigai
Kritik publik terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian dari demokrasi. Narasi yang mencurigai pengkritik sebagai “antek asing” dinilai berisiko mempersempit ruang kebebasan berpendapat. — Foto: Media Perdjoeangan/Edo

Dalam negara demokrasi, kritik publik adalah bagian dari mekanisme kontrol terhadap kekuasaan. Karena itu, setiap upaya membingkai kritik sebagai ancaman, pesimisme, atau kepentingan asing perlu diawasi secara serius.

Presiden Prabowo Subianto beberapa kali disorot karena menggunakan narasi keras terhadap kritik, termasuk istilah “antek asing”. Tirto menulis, narasi semacam itu dinilai ketinggalan zaman dalam demokrasi dan keterbukaan informasi karena dapat melemahkan ruang kritik publik.

Masalahnya bukan pada hak presiden untuk membela kebijakan. Pemerintah tentu berhak menjawab kritik. Namun, jawaban terhadap kritik seharusnya berbasis data dan argumentasi, bukan delegitimasi terhadap pengkritik.

Ketika kritik ekonomi disebut tidak nasionalis, diskusi kebijakan bisa kehilangan substansi. Ketika pengamat, akademisi, aktivis, atau media dicurigai sebagai pembawa kepentingan asing, publik bisa takut menyampaikan pendapat. Ini berbahaya bagi demokrasi.

Media Indonesia mengutip Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid yang menilai narasi kepentingan asing dapat menjadi landasan untuk menekan suara kritis. Menurutnya, pernyataan berulang semacam itu dapat memojokkan pengamat, aktivis, dan akademisi.

Dalam konteks hukum dan demokrasi, kebebasan berpendapat bukan hadiah dari pemerintah. Ia adalah hak warga. Kritik terhadap rupiah melemah, utang negara, program pemerintah, atau kualitas kebijakan bukan tindakan anti-negara selama disampaikan secara sah dan tidak menghasut kekerasan.

Justru kritik dapat membantu pemerintah membaca risiko lebih cepat. Misalnya, ketika ekonom mengingatkan dampak pelemahan rupiah terhadap warga desa, kritik itu seharusnya dijawab dengan penjelasan kebijakan, bukan dibaca sebagai serangan politik.

Pemerintah yang kuat tidak takut kritik. Pemerintah yang kuat mampu membedakan antara kritik, fitnah, disinformasi, dan provokasi.

Di era digital, ruang publik memang lebih bising. Ada kritik yang valid, ada pula serangan yang tidak berbasis data. Namun, solusi terhadap kebisingan bukan memperluas stempel politik kepada pengkritik. Solusinya adalah transparansi, literasi, dan akuntabilitas.

Jika pemerintah ingin dipercaya, yang perlu diperbanyak bukan label terhadap lawan bicara, melainkan data yang bisa diuji publik.

Punya keberatan terhadap pemberitaan ini? Ajukan Hak Jawab

Komentar

Email tidak akan dipublikasikan. Komentar dimoderasi sebelum tampil.

Memuat komentar...

Artikel Terkait

Lihat semua
Tidak Melalui Pemilu, Begini Syarat dan Mekanisme Penggantian Wakil Presiden di Indonesia
Hukum

Tidak Melalui Pemilu, Begini Syarat dan Mekanisme Penggantian Wakil Presiden di Indonesia

Kekosongan jabatan Wakil Presiden di Indonesia tidak diisi melalui pemilu ulang, melainkan lewat mekanisme konstitusional ketat di MPR dalam batas waktu 60 hari

Lusianti Dwi Cahyani· 1 minggu lalu
7 Fakta Sidang Ijazah Jokowi: Kesaksian Hampir Tiga Jam, Roy Suryo Tetap Meragukan
Hukum

7 Fakta Sidang Ijazah Jokowi: Kesaksian Hampir Tiga Jam, Roy Suryo Tetap Meragukan

Diperkuat putusan PTUN soal keterbukaan informasi publik, Jokowi tunjukkan seluruh ijazah aslinya dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi di PN Jaktim.

Lusianti Dwi Cahyani· 2 minggu lalu
Bareskrim Polri Ungkap Kronologi Penyadapan Ilegal yang Sasar Prabowo dan Pejabat Negara
Hukum

Bareskrim Polri Ungkap Kronologi Penyadapan Ilegal yang Sasar Prabowo dan Pejabat Negara

Bareskrim Polri resmi mengungkap kronologi kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah pejabat negara yang terjadi selama periode 2025–2026.

Maya Sintasari· 2 minggu lalu
MA Kabulkan Kasasi Subhan, Suket Penyetaraan Ijazah Gibran Dinyataan Tidak Sah
Hukum

MA Kabulkan Kasasi Subhan, Suket Penyetaraan Ijazah Gibran Dinyataan Tidak Sah

Polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru setelah putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026. Suket penyetaraan dinyatakan tidak sah.

Nurul Hidayah· 3 minggu lalu
Penegakan Hukum Karhutla, Polri Tetapkan 20 Korporasi Jadi Tersangka
Hukum

Penegakan Hukum Karhutla, Polri Tetapkan 20 Korporasi Jadi Tersangka

Kasus karhutla tak hanya menyeret pelaku perorangan. Puluhan perusahaan kini ikut terseret dalam proses hukum, termasuk sejumlah korporasi bermodal asing.

Muhammad Rafi Ashidiq· 3 minggu lalu
Polisi Amankan 19 Orang Terkait Demonstrasi di Jakarta, Sita Petasan dan Sajam
Hukum

Polisi Amankan 19 Orang Terkait Demonstrasi di Jakarta, Sita Petasan dan Sajam

Polisi tangkap 19 orang terkait aksi demo di Bundaran HI pada Rabu (28/10/2026). Satu di antaranya masih berstatus di bawah umur.

Nurul Hidayah· 3 minggu lalu