Runtut.com

LBH Samarinda Ungkap Dugaan Intimidasi dalam Penanganan Kasus Kriminalisasi Warga Muara Kate

LBH Samarinda mengungkap dugaan intimidasi terhadap saksi kasus warga Muara Kate, termasuk pemeriksaan tanpa pengacara dan dugaan tekanan saat BAP.

2 menit baca
7
Warga Muara Kate menolak tambang
Aksi solidaritas masyarakat Kaltim tolak tambang pasca peristiwa Muara Kate di depan Kantor Gubernur Kaltim. — JATAM

SAMARINDA – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Samarinda mengungkap dugaan adanya intimidasi dan pelanggaran prosedur oleh aparat kepolisian dalam penanganan kasus kriminalisasi terhadap warga Muara Kate, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, yang menolak aktivitas hauling batu bara. Temuan tersebut disampaikan LBH Samarinda berdasarkan pendampingan hukum terhadap warga yang menjalani proses pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara tersebut.

Direktur LBH Samarinda, Fathul Huda, mengatakan sejumlah saksi diperiksa tanpa didampingi pengacara publik selama proses penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Menurutnya, kondisi tersebut membuka ruang terjadinya tekanan terhadap saksi selama pemeriksaan berlangsung.

Persoalan tersebut mengemuka dalam diskusi yang digelar Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Manajer Kampanye YLBHI, Meila Nurul Fajriah, mempertanyakan dugaan pelanggaran yang dialami para saksi selama proses pemeriksaan.

"Jadi pemeriksaan saksi tanpa pendampingan pengacara, saat pemeriksaan dipaksa mengaku dan ditawari minuman keras?" tanya Meila Nurul Fajriah.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Fathul Huda menjelaskan bahwa pihaknya menemukan dugaan perlakuan yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan hak saksi dan tersangka dalam proses peradilan pidana.

"Ada saksi yang ditawari minuman keras saat pemeriksaan di Polres. Selain itu, pemeriksaannya juga tidak manusiawi, dari jam 9 pagi sampai jam 4 subuh, tanpa pendampingan pengacara," jelas Fathul Huda.

Menurut LBH Samarinda, pemeriksaan yang berlangsung dalam waktu sangat panjang tanpa pendampingan penasihat hukum berpotensi melanggar hak atas bantuan hukum dan hak untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan. Organisasi tersebut menyatakan akan terus mengawal proses hukum yang dihadapi warga Muara Kate serta mendesak agar seluruh proses penyidikan dilakukan sesuai ketentuan hukum dan menghormati hak asasi manusia.

Kasus yang menjerat warga Muara Kate bermula dari penolakan masyarakat terhadap aktivitas hauling batu bara yang melintasi permukiman. Warga menilai aktivitas tersebut membahayakan keselamatan pengguna jalan, menimbulkan debu, serta mengganggu kehidupan sehari-hari. Penolakan tersebut kemudian berujung pada proses hukum terhadap sejumlah warga yang terlibat dalam aksi protes.

LBH Samarinda menilai dugaan intimidasi terhadap saksi perlu diusut secara menyeluruh guna memastikan proses penegakan hukum berjalan secara adil dan akuntabel. Lembaga tersebut juga meminta aparat penegak hukum menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendampingan hukum sejak tahap pemeriksaan.

Hingga berita ini disusun, belum ada tanggapan resmi dari Kepolisian Resor Paser maupun Kepolisian Daerah Kalimantan Timur terkait tudingan yang disampaikan LBH Samarinda. Redaksi akan memperbarui pemberitaan setelah memperoleh keterangan dari pihak kepolisian.

Punya keberatan terhadap pemberitaan ini? Ajukan Hak Jawab

Komentar

Email tidak akan dipublikasikan. Komentar dimoderasi sebelum tampil.

Memuat komentar...

Artikel Terkait

Lihat semua
Tidak Melalui Pemilu, Begini Syarat dan Mekanisme Penggantian Wakil Presiden di Indonesia
Hukum

Tidak Melalui Pemilu, Begini Syarat dan Mekanisme Penggantian Wakil Presiden di Indonesia

Kekosongan jabatan Wakil Presiden di Indonesia tidak diisi melalui pemilu ulang, melainkan lewat mekanisme konstitusional ketat di MPR dalam batas waktu 60 hari

Lusianti Dwi Cahyani· 1 minggu lalu
7 Fakta Sidang Ijazah Jokowi: Kesaksian Hampir Tiga Jam, Roy Suryo Tetap Meragukan
Hukum

7 Fakta Sidang Ijazah Jokowi: Kesaksian Hampir Tiga Jam, Roy Suryo Tetap Meragukan

Diperkuat putusan PTUN soal keterbukaan informasi publik, Jokowi tunjukkan seluruh ijazah aslinya dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi di PN Jaktim.

Lusianti Dwi Cahyani· 2 minggu lalu
Bareskrim Polri Ungkap Kronologi Penyadapan Ilegal yang Sasar Prabowo dan Pejabat Negara
Hukum

Bareskrim Polri Ungkap Kronologi Penyadapan Ilegal yang Sasar Prabowo dan Pejabat Negara

Bareskrim Polri resmi mengungkap kronologi kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah pejabat negara yang terjadi selama periode 2025–2026.

Maya Sintasari· 2 minggu lalu
MA Kabulkan Kasasi Subhan, Suket Penyetaraan Ijazah Gibran Dinyataan Tidak Sah
Hukum

MA Kabulkan Kasasi Subhan, Suket Penyetaraan Ijazah Gibran Dinyataan Tidak Sah

Polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru setelah putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026. Suket penyetaraan dinyatakan tidak sah.

Nurul Hidayah· 2 minggu lalu
Penegakan Hukum Karhutla, Polri Tetapkan 20 Korporasi Jadi Tersangka
Hukum

Penegakan Hukum Karhutla, Polri Tetapkan 20 Korporasi Jadi Tersangka

Kasus karhutla tak hanya menyeret pelaku perorangan. Puluhan perusahaan kini ikut terseret dalam proses hukum, termasuk sejumlah korporasi bermodal asing.

Muhammad Rafi Ashidiq· 3 minggu lalu
Polisi Amankan 19 Orang Terkait Demonstrasi di Jakarta, Sita Petasan dan Sajam
Hukum

Polisi Amankan 19 Orang Terkait Demonstrasi di Jakarta, Sita Petasan dan Sajam

Polisi tangkap 19 orang terkait aksi demo di Bundaran HI pada Rabu (28/10/2026). Satu di antaranya masih berstatus di bawah umur.

Nurul Hidayah· 3 minggu lalu