Runtut.com

Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Apa Bedanya di KUHAP Baru?

Tersangka, terdakwa, dan terpidana punya status dan hak berbeda. Simak perbedaannya, perjalanan perkara, dan perubahan dalam KUHAP baru yang berlaku 2026.

3 menit baca
9
Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Apa Bedanya di KUHAP Baru?
Ilustrasi. Ruang sidang pengadilan dengan meja hakim dan kursi terdakwa. — fh.untar.ac.id

Dalam satu pekan, berita hukum bisa memuat tiga kata yang tampak mirip. KPK menetapkan seorang tersangka. Jaksa menuntut seorang terdakwa. Pengadilan memvonis seorang terpidana. Ketiganya sering dipakai bergantian di percakapan sehari-hari, padahal masing-masing menunjuk tahap dan hak yang berbeda.

Pembedaan ini makin penting sejak 2 Januari 2026, ketika KUHAP baru berlaku bersama KUHP Nasional. DPR mengesahkan undang-undang hukum acara pidana baru itu pada 18 November 2025, menurut Hukumonline, sebagai pengganti KUHAP lama (UU 8/1981).

Tiga status, tiga tahap

Seseorang disebut tersangka ketika perkaranya masih di tahap penyidikan. Statusnya berubah menjadi terdakwa ketika berkasnya dilimpahkan dan ia diadili di pengadilan. Ia baru menjadi terpidana setelah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atau berstatus inkrah.

Perbedaan itu terlihat pada dua perkara yang sedang menjadi sorotan. Delapan orang dalam OTT ATR/BPN masih berstatus tersangka dan ditahan KPK. Sementara itu, Nadiem Makarim telah divonis di tingkat pertama dan banding, tetapi karena kasasi diajukan, putusannya belum berkekuatan hukum tetap, sehingga secara hukum ia belum berstatus terpidana.

Praduga tak bersalah dan hak sejak awal

Dalam pemberitaan Hukumonline tentang KUHAP baru, seluruh hak tersangka dan bantuan hukum disandarkan pada asas praduga tak bersalah dan perlindungan hak asasi manusia. Pasal 142 menghimpun hak-hak dasar tersangka secara limitatif, antara lain hak untuk segera diperiksa, didampingi advokat, dan bebas dari penyiksaan serta perlakuan tidak manusiawi. Hak memilih dan didampingi advokat berlaku sejak penyidikan, penangkapan, dan penahanan, tidak hanya di pengadilan.

Menetapkan tersangka tak bisa asal

Menurut kajian dosen hukum Universitas Widya Mataram, Pasal 90 KUHAP baru mensyaratkan minimal dua alat bukti dalam penetapan tersangka. Penetapan itu dipahami sebagai tindakan paksa negara yang tunduk pada asas legalitas, proporsionalitas, dan kontrol yudisial.

Kontrol itu terutama lewat praperadilan. Pasal 1 angka 15 memperluas pihak yang boleh mengajukan praperadilan, yaitu tersangka, korban, pelapor, serta advokat atau pemberi bantuan hukum. Menurut Hukumonline, Pasal 158 huruf a juga memberi kewenangan kepada pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus sah tidaknya pelaksanaan upaya paksa.

Siapa yang boleh menahan

Penahanan adalah salah satu upaya paksa yang diatur lebih ketat. Menurut MariNews milik Mahkamah Agung, Pasal 99 ayat (3) KUHAP baru menegaskan bahwa penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dan penyidik tertentu tidak dapat menahan kecuali atas perintah penyidik Polri. Pengecualiannya adalah PPNS di Kejaksaan, KPK, dan TNI Angkatan Laut sesuai undang-undangnya. Karena itu, KPK tetap dapat menahan sendiri para tersangka OTT.

Aturan baru ini juga memunculkan kritik. Hukumonline mencatat bahwa KUHAP baru memposisikan penyidik Polri sebagai penyidik utama (Pasal 6 ayat 2), dan sejumlah kalangan menyoroti dampaknya bagi kewenangan PPNS.

Dari penyidikan sampai kasasi

Perjalanan sebuah perkara pidana pada dasarnya berurutan. Ada penyelidikan, penyidikan dan penetapan tersangka, penahanan, penuntutan, sidang di pengadilan tingkat pertama, lalu upaya hukum seperti banding dan kasasi. Setiap tahap menentukan status dan hak seseorang, serta siapa yang berwenang pada saat itu.

Jadi, ketika sebuah berita menyebut "tersangka", "terdakwa", atau "terpidana", ketiganya bukan sekadar sinonim. Masing-masing memberi tahu kita sudah sejauh mana proses berjalan, dan apa yang masih bisa terjadi sesudahnya.

Artikel ini bersifat edukasi dan bukan nasihat hukum.

Punya keberatan terhadap pemberitaan ini? Ajukan Hak Jawab

Komentar

Email tidak akan dipublikasikan. Komentar dimoderasi sebelum tampil.

Memuat komentar...

Artikel Terkait

Lihat semua
Tidak Melalui Pemilu, Begini Syarat dan Mekanisme Penggantian Wakil Presiden di Indonesia
Hukum

Tidak Melalui Pemilu, Begini Syarat dan Mekanisme Penggantian Wakil Presiden di Indonesia

Kekosongan jabatan Wakil Presiden di Indonesia tidak diisi melalui pemilu ulang, melainkan lewat mekanisme konstitusional ketat di MPR dalam batas waktu 60 hari

Lusianti Dwi Cahyani· 1 minggu lalu
7 Fakta Sidang Ijazah Jokowi: Kesaksian Hampir Tiga Jam, Roy Suryo Tetap Meragukan
Hukum

7 Fakta Sidang Ijazah Jokowi: Kesaksian Hampir Tiga Jam, Roy Suryo Tetap Meragukan

Diperkuat putusan PTUN soal keterbukaan informasi publik, Jokowi tunjukkan seluruh ijazah aslinya dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi di PN Jaktim.

Lusianti Dwi Cahyani· 2 minggu lalu
Bareskrim Polri Ungkap Kronologi Penyadapan Ilegal yang Sasar Prabowo dan Pejabat Negara
Hukum

Bareskrim Polri Ungkap Kronologi Penyadapan Ilegal yang Sasar Prabowo dan Pejabat Negara

Bareskrim Polri resmi mengungkap kronologi kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah pejabat negara yang terjadi selama periode 2025–2026.

Maya Sintasari· 2 minggu lalu
MA Kabulkan Kasasi Subhan, Suket Penyetaraan Ijazah Gibran Dinyataan Tidak Sah
Hukum

MA Kabulkan Kasasi Subhan, Suket Penyetaraan Ijazah Gibran Dinyataan Tidak Sah

Polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru setelah putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026. Suket penyetaraan dinyatakan tidak sah.

Nurul Hidayah· 3 minggu lalu
Penegakan Hukum Karhutla, Polri Tetapkan 20 Korporasi Jadi Tersangka
Hukum

Penegakan Hukum Karhutla, Polri Tetapkan 20 Korporasi Jadi Tersangka

Kasus karhutla tak hanya menyeret pelaku perorangan. Puluhan perusahaan kini ikut terseret dalam proses hukum, termasuk sejumlah korporasi bermodal asing.

Muhammad Rafi Ashidiq· 3 minggu lalu
Polisi Amankan 19 Orang Terkait Demonstrasi di Jakarta, Sita Petasan dan Sajam
Hukum

Polisi Amankan 19 Orang Terkait Demonstrasi di Jakarta, Sita Petasan dan Sajam

Polisi tangkap 19 orang terkait aksi demo di Bundaran HI pada Rabu (28/10/2026). Satu di antaranya masih berstatus di bawah umur.

Nurul Hidayah· 3 minggu lalu