Jakarta — Pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal pelemahan rupiah kembali menjadi sorotan. Di tengah nilai tukar rupiah yang menembus level Rp17.500 per dolar Amerika Serikat, Prabowo menyebut warga di desa tidak menggunakan dolar dalam kehidupan sehari-hari.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat meresmikan operasionalisasi Koperasi Desa Merah Putih di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu, 16 Mei 2026. Dalam kesempatan itu, Prabowo mengatakan masyarakat desa tidak perlu terlalu khawatir terhadap pergerakan dolar karena tidak bertransaksi menggunakan mata uang tersebut.
Pernyataan tersebut langsung menuai kritik karena dinilai menyederhanakan dampak pelemahan rupiah. Meski warga desa tidak memakai dolar secara langsung, pelemahan rupiah tetap bisa berdampak pada harga barang impor, bahan baku, energi, pupuk, alat produksi, obat-obatan, dan barang konsumsi yang masuk hingga ke desa.
Pelemahan rupiah sendiri terjadi cukup dalam. Pada Selasa, 12 Mei 2026, rupiah spot ditutup di level Rp17.529 per dolar AS. Kontan melaporkan posisi itu sebagai penutupan terburuk sepanjang masa, setelah rupiah sempat menyentuh Rp17.535 per dolar AS secara intraday.
Bank Indonesia menyebut tekanan terhadap rupiah dipengaruhi kombinasi faktor global dan domestik. Dari sisi global, tekanan datang dari ketidakpastian geopolitik, harga minyak, dan ekspektasi suku bunga Amerika Serikat. Dari sisi domestik, permintaan valuta asing meningkat karena kebutuhan pembayaran dividen, utang luar negeri, dan kebutuhan musiman seperti ibadah haji.
Gubernur BI Perry Warjiyo sebelumnya menyatakan BI akan terus menjaga stabilitas rupiah melalui intervensi pasar dan penguatan koordinasi kebijakan. Dalam keterangan resmi, BI juga menyebut bauran kebijakan moneter diarahkan untuk menjaga stabilitas, sementara inflasi 2026 diperkirakan tetap dalam sasaran 2,5 plus minus 1 persen dan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada kisaran 4,9–5,7 persen.
Namun, persoalan pelemahan rupiah tidak hanya menyangkut kebijakan moneter. Komunikasi politik pemerintah juga menjadi sorotan. Dalam situasi pasar yang sensitif, pernyataan presiden dapat dibaca sebagai sinyal oleh investor, pelaku usaha, dan masyarakat.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kemudian menjelaskan bahwa pernyataan Prabowo soal warga desa tidak memakai dolar dimaksudkan untuk menghibur masyarakat. Sejumlah media melaporkan Purbaya menyebut Presiden memahami persoalan rupiah, tetapi ingin menenangkan rakyat.
Meski demikian, kritik tetap muncul karena masyarakat membutuhkan penjelasan yang lebih substantif. Publik bukan hanya ingin ditenangkan, tetapi juga perlu mengetahui langkah pemerintah untuk menjaga harga, daya beli, biaya produksi, dan kepercayaan investor.
Di tengah tekanan ekonomi, pernyataan pemimpin negara tidak bisa dilepaskan dari persepsi pasar. Jika komunikasi pemerintah dianggap meremehkan risiko, kepercayaan publik dan investor bisa ikut tertekan.
Karena itu, polemik ini bukan sekadar soal satu kalimat. Ia menjadi ujian bagi pemerintah dalam membaca krisis, menjelaskan risiko, dan menjaga kredibilitas kebijakan ekonomi di hadapan publik.
