Sidang PTUN Ungkap Dampak Jalan PSN terhadap Hutan Merauke
Sidang gugatan jalan PSN Merauke mengungkap kesaksian warga adat tentang pembabatan hutan, dampak terhadap mata pencaharian, dan dugaan pelanggaran izin.
Sidang gugatan proyek pembangunan jalan sepanjang 135 kilometer dari Wanam hingga Muting kembali digelar dengan agenda keterangan saksi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura pada Selasa, 7 Juli 2026. — Greenpeace
Hutan yang Menjadi Sumber Kehidupan Kini Berubah
Dalam keterangannya, Marselino menjelaskan bahwa hutan selama ini menjadi ruang hidup masyarakat adat. Dari kawasan hutan itulah warga memperoleh bahan pangan melalui berburu, menangkap ikan, hingga mengumpulkan hasil hutan lainnya.
Namun sejak pembukaan lahan berlangsung, aktivitas tersebut semakin sulit dilakukan.
"Dulu sebelum hutan dibongkar karena pembangunan jalan, kami masih bisa berburu dan memancing. Sekarang semua wilayah itu sudah dipakai untuk PSN. Kami sekarang hanya ikut melihat saja," ujar Marselino di hadapan majelis hakim.
Kondisi serupa juga dirasakan Norton K. Ia mengatakan hasil buruan yang dahulu relatif mudah diperoleh kini semakin langka.
"Dulu berburu dua sampai tiga jam sudah dapat hasil. Sekarang seharian belum tentu dapat. Kami harus berjalan beberapa kilometer dari lokasi biasanya baru bisa mendapatkan buruan," katanya.
Menurut para saksi, perubahan tersebut tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga terhadap mata pencaharian, pola konsumsi, serta kehidupan sosial masyarakat yang selama ini bergantung pada keberadaan hutan.
Marselino K, Masyarakat Adat Malind saat memberikan kesaksian dalam sidang gugatan proyek pembangunan jalan sepanjang 135 kilometer dari Wanam hingga Muting di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura pada Selasa, 7 Juli 2026. — Maurids Yansip / Greenpeace
Selain menghadirkan warga adat, penggugat juga menghadirkan staf peneliti senior Greenpeace Indonesia, Sapta Ananda Proklamasi.
Dalam kesaksiannya, Sapta memaparkan hasil pemantauan udara (fly over) yang dipadukan dengan analisis citra satelit menggunakan berbagai sumber data spasial.
Berdasarkan hasil pemantauan tersebut, sejak Agustus 2024 hingga Februari 2026 telah terjadi pembukaan lahan sekitar 10.000 hektare di kawasan pembangunan jalan. Dari jumlah tersebut, sekitar 7.600 hektare merupakan kawasan hutan yang mengalami deforestasi.
Sapta menjelaskan bahwa pembukaan lahan berbeda dengan deforestasi. Pembukaan lahan merupakan proses menjadikan suatu kawasan terbuka untuk kepentingan pembangunan, sedangkan deforestasi berarti hilangnya tutupan hutan secara permanen akibat alih fungsi lahan.
Menurutnya, kondisi di Papua Selatan saat ini menunjukkan tekanan yang semakin besar terhadap kawasan hutan.
Sapta Ananda Proklamasi, staf peneliti senior Greenpeace Indonesia saat memberikan kesaksian dalam sidang gugatan proyek pembangunan jalan sepanjang 135 kilometer dari Wanam hingga Muting di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura pada Selasa, 7 Juli 2026. — Greenpeace
"Kalau kita lihat di Papua Selatan, terutama Merauke, hutan yang merupakan area konservasi tinggal sedikit. Selain itu, terdapat sejumlah rencana proyek strategis nasional untuk peternakan, pangan, tebu, dan sawit. Hampir seluruh wilayah Merauke telah tertutupi berbagai izin konsesi sawit, PBPH (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan), serta proyek strategis nasional," ujarnya.
