Gerakan Warga untuk Warga, Gotong Royong Bedah Rumah di Yogyakarta Bangun Hunian Layak Tanpa Mengandalkan APBD

YOGYAKARTA - Sebuah gerakan gotong royong berbasis masyarakat di Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa persoalan rumah tidak layak huni dapat diatasi melalui kolaborasi warga. Pemerintah Kota Yogyakarta bersama puluhan komunitas, perguruan tinggi, perusahaan, organisasi sosial, dan masyarakat menggalang dukungan untuk memperbaiki rumah-rumah warga kurang mampu tanpa mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Program tersebut menjadi salah satu contoh praktik "warga untuk warga" yang berkembang di tengah meningkatnya kebutuhan akan hunian yang layak.

Gerakan tersebut diluncurkan bertepatan dengan peringatan Hari Jadi ke-79 Kota Yogyakarta pada Juni 2026. Alih-alih mengandalkan pembiayaan pemerintah, program bedah rumah dijalankan melalui sumbangan material bangunan, dana, tenaga, hingga keahlian yang dihimpun dari berbagai elemen masyarakat. Pemerintah berperan sebagai koordinator yang mempertemukan para donatur dengan warga yang membutuhkan bantuan.

Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, mengatakan bahwa kekuatan utama program tersebut terletak pada semangat gotong royong masyarakat.

"Ini betul-betul kegiatan dari warga untuk warga. Pemerintah hanya mengorkestrasi. Jadi, melalui gotong royong seperti ini ada manfaat yang langsung dirasakan."

Menurut Hasto, dalam waktu sekitar satu pekan sejak gerakan dimulai, dukungan dari masyarakat telah memungkinkan perbaikan 22 rumah tidak layak huni. Sebelumnya, delapan rumah lainnya juga telah selesai direnovasi melalui gerakan serupa sehingga puluhan keluarga mulai memperoleh tempat tinggal yang lebih aman dan sehat.

Program tersebut menargetkan perbaikan 200 rumah tidak layak huni sepanjang 2026. Bantuan berasal dari sekitar 50 mitra, mulai dari perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi masyarakat, komunitas, hingga individu yang menyumbangkan bahan bangunan, biaya renovasi, maupun tenaga kerja secara sukarela. Dengan model tersebut, biaya pembangunan tidak sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah daerah.

Salah satu penerima manfaat adalah Partini (70), warga Kelurahan Wirogunan. Selama bertahun-tahun ia tinggal di rumah yang berada di dekat sungai dan sering terdampak banjir. Kondisi bangunan yang mulai rapuh membuat aktivitas sehari-harinya semakin sulit.

«l"Alhamdulillah, senang sekali rumah mau diperbaiki. Saya tinggal di sini dari kecil, sering kebanjiran juga," ujar Partini.

Penerima bantuan lainnya, Sultoni, mengaku bersyukur rumahnya akhirnya diperbaiki setelah diusulkan oleh warga sekitar. Perbaikan difokuskan pada penggantian rangka atap yang telah lapuk, pembangunan sekat ruangan, dan pembaruan lantai agar rumah lebih layak dihuni.

Program ini tidak hanya bertujuan memperbaiki bangunan fisik, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial di tingkat kampung. Warga sekitar ikut bergotong royong dalam proses renovasi, mulai dari membongkar bangunan lama, mengangkut material, hingga membantu pekerjaan konstruksi sesuai kemampuan masing-masing. Model tersebut memperlihatkan bahwa penyelesaian persoalan kemiskinan perumahan dapat dilakukan melalui partisipasi aktif masyarakat, bukan hanya mengandalkan intervensi negara.

Pemerintah Kota Yogyakarta berharap gerakan ini dapat menjadi model bagi daerah lain yang menghadapi persoalan rumah tidak layak huni. Dengan memanfaatkan semangat gotong royong yang telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia, perbaikan rumah warga tidak hanya menghasilkan hunian yang lebih layak, tetapi juga memperkuat rasa saling peduli dan tanggung jawab bersama terhadap sesama anggota masyarakat.