Kabinet yang Terus Berputar, Rupiah yang Terus Melemah

Pada 27 April 2026, Presiden Prabowo Subianto kembali menggelar pelantikan di Istana Negara. Enam pejabat baru diambil sumpahnya: Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup, Dudung Abdurachman sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, dan tiga nama lainnya. Ini adalah reshuffle kelima Kabinet Merah Putih sejak dilantik Oktober 2024, artinya, dalam 19 bulan memerintah, rata-rata terjadi satu reshuffle setiap empat bulan.

Yang menarik bukan seberapa sering kabinet dirombak. Yang menarik adalah pertanyaan yang belum terjawab: mengapa harus dirombak berulang kali, kalau sejak awal diklaim telah dipilih berdasarkan kompetensi?

Kabinet Merah Putih dibentuk dengan 48 menteri dan 56 wakil menteri, total 109 orang yang dilantik, belum termasuk kepala badan dan penasihat khusus. Angka ini menjadikannya kabinet tergemuk sejak era Orde Baru, melampaui Kabinet Indonesia Maju Jokowi yang "hanya" 34 kementerian. Peneliti senior BRIN Firman Noor menyebut reshuffle kelima ini bercampur kepentingan politik, momen pemerintah membangun jaringan dan mendapat dukungan lebih luas, di tengah derasnya arus kritik yang menyasar Prabowo belakangan ini.

Masuknya Dudung Abdurachman ke KSP dan Jumhur Hidayat, aktivis buruh yang sama sekali tidak berlatar belakang lingkungan hidup sebagai Menteri LH turut menjadi sorotan. Tempo mencatat sejumlah catatan kontroversial pada nama-nama baru ini. Dudung bahkan di hari pelantikannya mengklaim masih merasa sebagai prajurit, meski sudah dua tahun pensiun dari militer.

Tapi kontroversi terbesar bulan Mei 2026 justru bukan soal siapa yang masuk kabinet melainkan soal apa yang diucapkan orang nomor satu di dalamnya.

Pada 16 Mei 2026, saat meresmikan 1.061 Koperasi Desa Merah Putih di Nganjuk, Jawa Timur, Presiden Prabowo berpidato di hadapan warga soal nilai tukar rupiah yang kala itu sudah menembus Rp17.500 per dolar AS. Alih-alih menjelaskan langkah konkret pemerintah, Presiden berseloroh: "Selama Purbaya bisa senyum, enggak usah khawatir. Mau dolar berapa ribu kek, kan di desa-desa tidak pakai dolar."

Hadirin bertepuk tangan. Tapi di luar panggung, reaksinya jauh berbeda.

Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif CELIOS, langsung merespons: "Jangan dikira pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar itu tidak akan menjalar ke biaya hidup yang naik di level desa." Guru Besar FEB Universitas Andalas Syafruddin Karimi menyebut pernyataan Prabowo bertujuan menenangkan psikologi publik, tapi ketenangan yang dibangun dengan penyederhanaan masalah justru berbahaya. Warga desa memang tidak bertransaksi dalam dolar, tapi mereka membeli pupuk impor, kedelai impor, bahan bakar yang harganya sangat sensitif terhadap kurs. Indonesia mengimpor 85 persen kebutuhan kedelainya, mayoritas dari Amerika Serikat. Saat rupiah melemah, harga tahu dan tempe naik bukan karena teori ekonomi, tapi karena kenyataan rantai pasok global yang menyentuh dapur desa.

Dua hari setelah pernyataan itu viral, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa turun tangan menjelaskan. Ia menyebut pernyataan Prabowo dimaksudkan "untuk menghibur rakyat saja." Penjelasan yang, jika dipikir ulang, justru lebih mengkhawatirkan dari pernyataan aslinya karena mengisyaratkan bahwa merespons krisis nilai tukar dengan candaan adalah sesuatu yang bisa diterima.

Sementara itu, data berbicara dengan caranya sendiri. Rupiah pada 26 Mei 2026 berada di kisaran Rp17.720 per dolar AS, melemah 6,4 persen sejak awal tahun, termasuk salah satu kinerja mata uang terburuk di Asia bersama rupee India dan peso Filipina. Defisit transaksi berjalan pada kuartal I 2026 melebar ke level terdalam dalam lebih dari enam tahun. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat turun sekitar 19,55 persen secara year-to-date hingga akhir April 2026.

Di sisi lain, BPS merilis pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026 sebesar 5,61 persen, tertinggi dalam 13 tahun. Angka yang seharusnya memberi kepercayaan diri, tapi tidak berhasil. Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital CELIOS, menyebut fenomena ini sebagai anomali: "Pergerakan rupiah yang negatif menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi kita rapuh sehingga tidak dipercaya investor." Jika pertumbuhan benar-benar solid, seharusnya terjadi penguatan rupiah dan masuknya modal asing. Yang terjadi justru sebaliknya, capital outflow, dan rupiah terus tertekan.

Bank Indonesia merespons dengan menaikkan BI Rate 50 basis poin menjadi 5,25 persen pada Mei 2026. Langkah yang secara teori mendinginkan tekanan kurs, tapi di saat yang sama mempermahal biaya pinjaman bagi pelaku usaha dan masyarakat yang sudah tertekan daya belinya.

Di tengah semua ini, kabinet terus berputar. Pejabat datang dan pergi. Pernyataan memantik polemik, lalu diklarifikasi, lalu terlupakan karena sudah ada polemik baru. Yang tidak berputar adalah pertanyaan mendasar yang sama dari bulan ke bulan: apakah pemerintahan dengan lebih dari 100 pembantu presiden ini memiliki koordinasi yang cukup untuk memberi rakyat jawaban, bukan hiburan di saat ekonomi sedang tidak baik-baik saja?

Warga desa mungkin memang tidak memegang dolar. Tapi mereka memegang harga beras, harga gas, dan tagihan yang nilainya mau tidak mau dipengaruhi oleh angka yang bergerak di papan bursa setiap pagi.