Dalam politik, kata-kata presiden tidak pernah netral. Setiap pernyataan kepala negara dibaca sebagai sinyal: oleh rakyat, birokrasi, investor, partai politik, media, hingga pasar keuangan.
Karena itu, sejumlah pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai blunder belakangan ini menjadi sorotan. Bukan hanya karena pilihan katanya, tetapi karena konteksnya: ekonomi sedang tertekan, rupiah melemah, kritik publik menguat, dan kepercayaan pasar harus dijaga.
Pernyataan terbaru yang menuai kritik adalah komentar Prabowo soal warga desa tidak memakai dolar. Kalimat itu disampaikan saat rupiah menembus kisaran Rp17.500 per dolar AS. Prabowo meminta masyarakat tidak terlalu khawatir karena warga desa tidak menggunakan dolar dalam kehidupan sehari-hari.
Secara komunikasi politik, pernyataan itu mungkin dimaksudkan untuk menenangkan. Namun secara substansi ekonomi, kalimat tersebut dinilai terlalu menyederhanakan dampak pelemahan rupiah. Nilai tukar tidak hanya dirasakan oleh orang yang memegang dolar. Ia bisa merembet ke harga barang, energi, pangan, pupuk, obat, dan biaya produksi.
Sebelumnya, Prabowo juga kerap menggunakan narasi yang keras terhadap kritik. Salah satunya adalah narasi “antek asing”. Tirto menulis bahwa penggunaan narasi seperti ini dinilai tidak relevan dalam demokrasi modern karena berisiko memosisikan kritik publik sebagai sesuatu yang tidak nasionalis.
Narasi semacam itu berbahaya bagi demokrasi. Kritik terhadap pemerintah bukan otomatis serangan terhadap negara. Kritik terhadap rupiah, utang, kebijakan fiskal, atau program prioritas justru penting sebagai sistem peringatan dini.
Prabowo juga pernah menyebut Indonesia sebagai negara yang rakyatnya paling bahagia di dunia berdasarkan Global Flourishing Study. Pernyataan itu disampaikan dalam perayaan Natal Nasional 2025 dan disebut membuatnya terharu.
Klaim itu tentu bisa dibaca sebagai kabar positif. Namun, kebahagiaan subjektif rakyat tidak boleh membuat pemerintah abai terhadap persoalan struktural: upah rendah, pekerjaan informal, biaya hidup, kemiskinan, ketimpangan, dan daya beli.
BPS mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka pada Februari 2026 sebesar 4,68 persen, turun 0,08 persen poin dibanding Februari 2025. Penduduk bekerja mencapai 147,67 juta orang, sementara rata-rata upah buruh tercatat Rp3,29 juta. Data ini menunjukkan ada perbaikan indikator ketenagakerjaan, tetapi juga menyisakan pertanyaan tentang kualitas pekerjaan dan daya beli.
Pola yang tampak dari berbagai pernyataan tersebut adalah kecenderungan pemerintah menonjolkan optimisme dan menolak narasi negatif. Optimisme tentu penting. Tetapi optimisme yang tidak disertai pengakuan terhadap risiko dapat berubah menjadi penyangkalan.
Dalam politik modern, pemimpin tidak cukup hanya membangkitkan semangat. Ia juga harus menjelaskan masalah, membuka data, dan tidak alergi terhadap kritik.
Pernyataan yang dinilai blunder dapat menjadi beban politik jika terus berulang. Bukan karena rakyat ingin presiden berbicara seperti teknokrat setiap saat, tetapi karena publik ingin merasa bahwa negara memahami persoalan yang mereka hadapi.
Jika rakyat merasakan harga naik, lapangan kerja sulit, dan rupiah melemah, sementara pemerintah terdengar terlalu santai, jarak psikologis antara penguasa dan warga bisa melebar.
