Runtut.com

Alasan Warga Pati Gelar Aksi di DPR, Desak Pengesahan RUU Perampasan Aset dan Hukuman Mati Koruptor

Warga Pati menggelar aksi di DPR RI dengan dua tuntutan utama: percepatan RUU Perampasan Aset dan hukuman berat bagi koruptor.

3 menit baca
5
Runtut.com
Massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menyampaikan aspirasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, dengan membawa tuntutan terkait pemberantasan korupsi. — Getty Images/@Nur Photo

JAKARTA — Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) menggelar aksi penyampaian pendapat di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (27/8/2026). Massa yang datang dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah, membawa tuntutan agar DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset serta mendorong penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Aksi tersebut sebelumnya telah ramai diperbincangkan melalui media sosial sejak sepekan sebelum pelaksanaan. Kedatangan massa dari Pati juga sempat menghadapi sejumlah kendala, termasuk informasi mengenai pemblokiran rekening Koordinator AMPB Supriyono alias Botok serta beredarnya surat edaran palsu yang menyebut aksi dibatalkan.

Koordinator lapangan aksi AMPB, Exi Wijaya, memastikan demonstrasi tetap berlangsung sesuai rencana. Ia menyebut informasi pembatalan aksi yang beredar di media sosial merupakan kabar tidak benar.

“Hoaks, kami akan tetap aksi,” kata Exi saat dikonfirmasi, Rabu (26/8/2026).

Koordinator AMPB Supriyono alias Botok mengatakan aksi tersebut dilakukan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terkait upaya pemberantasan korupsi. Ia menegaskan kedatangan massa ke Jakarta tidak bertujuan menciptakan kericuhan maupun membawa agenda politik untuk mengganti pemerintahan.

“Kami ke Jakarta ini tidak ada niatan untuk membuat rusuh. Kami mendukung gerakan kawan-kawan di Jabodetabek yang akan menggelar aksi 27 Agustus,” ujar Botok, dikutip Antara.

Ia juga menegaskan AMPB tidak membawa tuntutan untuk melengserkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurut dia, aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi agar pemerintah memperkuat upaya pemberantasan korupsi.

“Tidak ada lengserkan Prabowo-Gibran. Kita mendukung pemerintahan Prabowo agar lebih baik,” ujarnya.

Sebelum melakukan aksi di Jakarta, AMPB telah menyampaikan aspirasi serupa di Kabupaten Pati pada 13 Agustus 2026. Saat itu, kelompok tersebut meminta DPRD Kabupaten Pati mendorong percepatan pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset.

Menurut Botok, keputusan untuk datang ke Jakarta diambil setelah mengetahui adanya rencana aksi dengan isu serupa di wilayah Jabodetabek. AMPB kemudian memilih bergabung untuk menyampaikan pandangan langsung kepada DPR RI sebagai lembaga pembentuk undang-undang.

“Kita datang ke DPR RI untuk memberi masukan agar segera disahkan RUU tersebut,” katanya.

Selain meminta percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset, AMPB juga menyuarakan tuntutan penerapan hukuman mati bagi koruptor. Dua isu tersebut menjadi fokus utama dalam aksi yang digelar di depan Gedung DPR RI.

Botok memastikan kegiatan AMPB hanya dipusatkan di kawasan parlemen dan tidak akan berpindah ke lokasi lain. Ia menyebut pihaknya menginginkan penyampaian aspirasi berjalan tertib serta tidak diwarnai tindakan anarkis.

“Kita aksi fokus di depan DPR RI dan kita fokus kepada dua tuntutan itu,” ujar Botok.

Aksi AMPB menjadi salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pandangan terhadap proses pembentukan regulasi pemberantasan korupsi. DPR RI sebelumnya telah menyatakan target penyelesaian RUU Perampasan Aset pada Desember 2026.

Punya keberatan terhadap pemberitaan ini? Ajukan Hak Jawab

Komentar

Email tidak akan dipublikasikan. Komentar dimoderasi sebelum tampil.

Memuat komentar...

Artikel Terkait

Lihat semua
Jakarta Jadi Tuan Rumah UCWDC Asian Open Championships 2026
Nasional

Jakarta Jadi Tuan Rumah UCWDC Asian Open Championships 2026

Jakarta menjadi tuan rumah penyelenggaraan perdana kejuaraan tari country tingkat Asia, UCWDC Asian Open Championships 2026, pada 20–22 November 2026.

Lusianti Dwi Cahyani· 1 hari lalu
Kemenag Tebar Afirmasi Sambut HGN 2026, Guru Dapat Peluang CPNS 2027 hingga Jaminan Kesehatan
Nasional

Kemenag Tebar Afirmasi Sambut HGN 2026, Guru Dapat Peluang CPNS 2027 hingga Jaminan Kesehatan

Kabar gembira menyambut Hari Guru Nasional 2026. Kemenag luncurkan sejumlah program afirmasi strategis untuk meningkatkan kesejahteraan dan karier pendidik.

Nurul Hidayah· 2 hari lalu
Kenapa Komdigi Sering Hapus Konten Kritik Pemerintah? Ini Alasan Resmi dan Sorotan Koalisi Sipil
Nasional

Kenapa Komdigi Sering Hapus Konten Kritik Pemerintah? Ini Alasan Resmi dan Sorotan Koalisi Sipil

Komdigi menegaskan pemutusan akses konten dilakukan berlandaskan hukum demi ketertiban umum. SAFEnet dan Remotivi mendapati mayoritas konten yang dimoderasi.

Lusianti Dwi Cahyani· 2 hari lalu
Usai Dipecat Tidak Hormat, Eks Pati Polri EHS Kembali Ditahan Terkait Kasus Penyadapan Ilegal
Nasional

Usai Dipecat Tidak Hormat, Eks Pati Polri EHS Kembali Ditahan Terkait Kasus Penyadapan Ilegal

Divisi Humas Polri mengonfirmasi EHS kembali ditahan di Rutan Mako Brimob usai menjalani sidang etik dengan putusan PTDH.

Lusianti Dwi Cahyani· 3 hari lalu
Catatan Kritis Lembaga Survei dan Sipil Warnai Dua Tahun Pemerintahan Prabowo
Nasional

Catatan Kritis Lembaga Survei dan Sipil Warnai Dua Tahun Pemerintahan Prabowo

Sejumlah lembaga survei dan organisasi sipil merilis catatan kritis pada momentum dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Lusianti Dwi Cahyani· 3 hari lalu
Dasco vs AHY Mencuat di Bursa Calon Wakil Presiden
Nasional

Dasco vs AHY Mencuat di Bursa Calon Wakil Presiden

Menguatnya dukungan internal koalisi kepada Sufmi Dasco Ahmad bersanding dengan opsi moderat pada nama Agus Harimurti Yudhoyono.

Lusianti Dwi Cahyani· 3 hari lalu