Pemprov DKI Serahkan Pengelolaan Rute Laut Kepulauan Seribu ke TransJakarta Mulai 2027

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sedang menyiapkan kerangka regulasi untuk mengalihkan pengelolaan transportasi laut dari daratan menuju Kepulauan Seribu dari Dinas Perhubungan (Dishub) kepada PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) dengan upaya meningkatkan integrasi dan efisiensi layanan transportasi umum bagi warga Jakarta, ia ingin seluruh warga Jakarta merasakan kemudahan menggunakan layanan transportasi publik yang terintegrasi dan terkoneksi.

“Maka saya sudah memutuskan, mulai tahun depan nanti, dari seluruh kota yang ada di Jakarta mau ke Pulau Seribu itu transportasi nya harus lebih mudah, lebih efisien, dan Pulau Seribu merasa memiliki dan menjadi bagian itu,” ucap Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, dilaporkan dari kompas.com, Minggu (9/8/2026).

Pengalihan transportasi daratan Jakarta menuju Kepulauan Seribu diharapkan dapat memberikan kepastian transportasi perjalana bagi warga Kepulauan Seribu.

Pramono menjelaskan bahwa peralihan pengelola transportasi bagi warga Kepulauan Seribu lebih mudah dan setara dengan wilayah Jakarta lainnya. “Yang pertama, kita harus adil bagi semua warga Jakarta, termasuk di Pulau Seribu,” kata Pramono. Pembenahan transportasi di Kepulauan Seribu, lanjut dia, merupakan bagian dari upaya Pemprov DKI memperbaiki layanan transportasi umum di Jakarta secara keseluruhan.

“Kenapa itu kami lakukan Saudara-saudara sekalian? Konektivitas di Jakarta untuk transportasi umum sekarang ini sudah jauh lebih baik” tutur nya. Menurut dia, peningkatan konektivitas tersebut juga terlihat dari semakin banyaknya warga yang menggunakan transportasi umum untuk beraktivitas.

Saat ini Pemprov DKI Jakarta masih mematangkan mekanisme teknis dan regulasi pendukung, termasuk perubahan Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Gubernur (Pergub), serta penyesuaian skema tarif. Juru Bicara Pemprov DKI, Chico, menjelaskan bahwa koordinasi dengan Transjakarta dan pihak terkait terus dilakukan untuk memastikan kesiapan.

“Detail operasional akan kami sampaikan secara resmi setelah seluruh persiapan matang,” kata Chico. Ia menambahkan bahwa perubahan regulasi ini penting agar Transjakarta sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat mengelola transportasi laut dengan standar yang jelas dan terukur.

Integrasi Layanan dan Harapan Tarif Lebih Terjangkau

Pramono Anung berharap pengelolaan oleh Transjakarta akan membuat tarif transportasi Kepulauan Seribu lebih terjangkau bagi masyarakat.

Saat ini, angkutan laut milik Pemprov DKI masih dikelola oleh Dishub , dengan sistem pemesanan tiket digital JaketBoat yang menawarkan tarif Rp44.000–Rp74.000 sesuai rute. Namun, rincian mengenai integrasi tarif, jumlah armada, rute masih belum diumumkan secara resmi.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berharap bahwa dengan pengalihan pengelolaan transportasi ke Kepulauan Seribu kepada Transjakarta, layanan transportasi publik Jakarta akan semakin terintegrasi, aman, nyaman, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.