Cegah budaya LGBTQ, Kemenag rangkul tokoh lintas agama, ormas, akademi, hingga praktisi hukum sebagai langkah penyusunan kebijakan hulu ke hilir.
JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) melibatkan sejumlah tokoh lintas agama, ormas, akademisi, dan praktisi hukum dalam merancang langkah preventif penyebaran budaya Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, dan Queer (LGBTQ) pada Senin (16/11/2026). Pembahasan ini menjadi bagian dari penyusunan naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Pencegahan Penyebaran Budaya LGBTQ.
Ketua Tim Kerja Penyusun Naskah Akademik Pencegahan Penyebaran LQBTQ, Iswandi Syahputra mengungkap upaya tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025 – 2029. LGBTQ dikategorikan sebagai salah satu bentuk ancaman non-militer.
"Di dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa penyebaran budaya LGBTQ merupakan salah satu ancaman pertahanan negara non-militer," ujar Iswandi, Senin (16/11/2026).
Iswandi menjelaskan respons cepat kementerian diawali dengan penerbitan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 1115. Tim kerja kemudian merumuskan dua pendekatan utama yang menyasar sisi hulu dan hilir secara bersamaan.
Integrasi Pembelajaran hingga Naskah Akademik RUU
Dalam pendekatan pendidikan, Kemenag akan menyisipkan materi pencegahan LQBTQ ke dalam pembelajaran agama. Upaya ini disinergikan bersama kementerian terkait agar muatan tersebut selaras dengan kurikulum nasional.
Pemerintah juga membekali para penyuluh agama di daerah sekaligus merumuskan instrumen regulasi. Tim kerja kemudian memperluas fokus dengan merancang naskah akademik RUU Pencegahan Penyebaran Budaya LGBTQ sebagai tindak lanjut atas usulan Ketua Komisi VIII DPR RI.
Kedua pendekatan itu menjadi bagian dari strategi yang dirancang untuk menjangkau masyarakat melalui jalur pendidikan dan pembinaan keagamaan.
Tokoh Lintas Agama Dilibatkan dalam Pembahasan
Dalam merumuskan perspektif keagamaan, Kemenag menghadirkan sejumlah tokoh agama dari berbagai latar belakang. Nama-nama tersebut meliputi Rais Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Cholil Nafis, anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ihsan Tanjung, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hukum dan HAM KH Wahidudin Adams, serta rohaniwan senior Sangha Theravada Indonesia Bhikkhu Partono Nyanasuryanadi.
Forum dibagi menjadi dua sesi. Tahap pertama membahas peran agama dan ormas keagamaan dalam menyikapi penyebaran budaya LGBTQ. Kemudian sesi kedua berfokus pada pemetaan kebijakan serta inisiasi penyusunan naskah akademik RUU bersama unsur hukum dan akademisi.
Arah Kebijakan Demi Kebaikan Masyarakat
Wakil Menteri Agama, Romo Muhammad Syafi'i, menyatakan penyusunan naskah akademik dan rancangan kebijakan tersebut ditujukan demi kebaikan masyarakat.
Menurut Romo, langkah preventif tidak bisa dimaknai sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Justru adanya regulasi menjadi upaya memuliakan manusia sebagaimana kodrat Tuhan yang Maha Esa.
"Karena itu dari awal saya memberikan underline bahwa pembahasan ini justru ingin memuliakan manusia seperti manusia yang seutuhnya tidak ada sedikitpun anasir pelanggaran terhadap hak asasi manusia menyebarkan budaya LGBT," tegas Romo.
Terkait proses legislasi, Wamenag menjelaskan bahwa naskah akademik yang disusun tim Kemenag akan menjadi bahan masukan bagi anggota Komisi VIII DPR RI yang memiliki hak inisiatif untuk mengajukan RUU sesuai Undang-undang MD3.
Punya keberatan terhadap pemberitaan ini? Ajukan Hak Jawab