Panduan untuk Umat: Pahami Alasan MUI Larang Total Penggunaan hingga Bisnis Rokok Elektrik

RUNTUT.COM — Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan vape hukumannya haram. Ketentuan ini tertuang dalam Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape yang disahkan pada Rabu (6/11/2026) dan berlaku sejak tanggal penetapan.

Putusan tersebut ditandatangani oleh Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa Dr KH Aminuddin Yaqub, serta diketahui oleh Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambuna.

Pengesahan fatwa tentang pengharaman rokok elektrik (vape) tidak terlepas dari alasan kemaslahatan jasmani. Vape disinyalir mengandung gliserin, penambah rasa untuk menghasilkan uap (aerosol), dan nikotin yang memiliki efek farmakologis terhadap sistem saraf. Selain bersifat adiktif, kandungan itu juga dinilai mendatangkan kemudharatan.

Prof KH Asrorun Niam Sholeh menyatakan bahwa vape memiliki beberapa dampak buruk dan berpotensi menjadi sarana pengedaran narkotika.

"Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya," kata Prof. Niam pada Senin (9/11/2026).

Bukan hanya konsumsi, aktivitas jual beli rokok elektrik ini juga dikategorikan sebagai kegiatan haram. Dalam Fatwa MUI disebutkan tiga poin utama mengenai ketentuan hukum vape. Mulai dari penggunaan, potensi penyalahgunaan, hingga produksinya turut jadi rangkaian masalah kompleks yang berkaitan.

Sejalan dengan itu, MUI merekomendasikan 12 poin penting kepada pihak terkait guna memperkuat sinergi dalam menyikapi penggunaan vape. Presiden, Kementerian Kesehatan, BPOM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, BNN dan Aparat Penegak Hukum, Ormas Islam, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan turut diimbau untuk mengambil peran aktif sesuai wewenang masing-masing.

Baca JugaMuhammadiyah Perkenalkan ChatHPT, Platform AI Berbasis Literatur Tarjih7 November 2026 pukul 08.30

Ketentuan Hukum

1. Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya

2. Menyalahgunakan rokok elektrik (REL)/vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram

3. Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram.

   Baca JugaJangan Sampai Ketinggalan! Ini Jadwal Puasa Sunnah Sepanjang Bulan November 20264 November 2026 pukul 07.54

Rekomendasi

1. Presiden harus mengambil langkah cepat untuk mengendalikan peredaran rokok elektrik/vape guna melindungi masyarakat dari paparan dan dampak negatif yang ditimbulkan

2. Pemerintah perlu segera melakukan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga/Badan agar kebijakan pelarangan vape ini terkoordinasi dan terkonsolidasi, serta tidak berjalan sendiri-sendiri

3. Kementerian Kesehatan menyusun kebijakan tentang larangan penggunaan rokok elektrik berdasarkan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat

4. BPOM memperketat pengawasan terhadap produk rokok elektrik/vape dan memperkuat koordinasi dengan BNN dan aparat penegak hukum dalam pertukaran informasi serta penanganan produk vape

5. Kementerian Perindustrian melarang izin industri vape dan mengevaluasi kebijakan perizinan industri vape dengan mempertimbangkan risiko penyalahgunaan vape sebagai media peredaran dan konsumsi zat terlarang

6. Kementerian Keuangan RI mengevaluasi kebijakan fiskal dengan mempertimbangkan aspek perlindungan kesehatan masyarakat dan pencegahan penyalahgunaan produk

7. BNN dan aparat penegak hukum menutup segala celah peredaran narkoba salah satunya melalui vape dan melakukan penindakan terhadap peredaran dan penyalahgunaan vape secara tegas

8. Aparat penegak hukum menindak tegas setiap bentuk penyalahgunaan perangkat vape untuk produksi, penyimpanan, distribusi, maupun konsumsi narkotika sesuai ketentuan hukum yang berlaku

9. Ormas Islam, lembaga pendidikan, pesantren, dan keluarga agar meningkatkan edukasi dan sosialisasi mengenai haramnya penggunaan rokok elektrik serta bahaya kesehatan dan penyalahgunaannya

10. Seluruh pemangku kepentingan agar memperkuat koordinasi dan melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan pengendalian rokok elektrik berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemaslahatan masyarakat.

11. Masyarakat agar menghindari penggunaan rokok elektrik dan berperan aktif melindungi anak dan remaja dari paparan dan ketergantungan nikotin.

12. Seluruh pemangku kepentingan agar memperkuat koordinasi dan melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan pengendalian rokok elektrik berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemaslahatan masyarakat.