Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin usaha 10 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) hingga Juli 2026. Pencabutan izin terakhir dilakukan terhadap PT BPR Syariah Hasanah Mandiri yang berlokasi di Kota Depok, Jawa Barat.
Keputusan pencabutan izin usaha tersebut tertuang dalam Keputusan OJK Nomor KEP-57/D.03/2026 dan berlaku efektif sejak 16 Juli 2026. Setelah izin dicabut, seluruh aktivitas usaha PT BPR Syariah Hasanah Mandiri dihentikan dan kantor bank ditutup bagi masyarakat umum.
“Seluruh kantor PT BPR Syariah Hasanah Mandiri ditutup untuk umum dan PT BPR Syariah Hasanah Mandiri menghentikan segala kegiatan usahanya,” tulis OJK dalam pengumumannya.
Sebelumnya, pada Juli 2026, OJK telah mencabut izin usaha dua BPR lainnya. Kedua bank tersebut yakni PT BPR Dwicahaya Nusaperkasa di Batu, Jawa Timur, yang izin usahanya berakhir pada 3 Juli 2026, serta PT BPR Mataram Mitra Manunggal di Yogyakarta pada 7 Juli 2026.
Rangkaian pencabutan izin usaha BPR telah berlangsung sejak awal 2026. Pada Januari, OJK mencabut izin PT BPR Suliki Gunung Mas di Sumatra Barat pada 7 Januari 2026 dan PT BPR Prima Master Bank di Surabaya, Jawa Timur, pada 27 Januari 2026.
Memasuki Februari 2026, dua BPR kembali dicabut izinnya, yakni Perumda BPR Bank Cirebon di Jawa Barat pada 9 Februari 2026 dan PT BPR Kamadana di Kabupaten Bangli, Bali, pada 18 Februari 2026.
Pada Maret, OJK mencabut izin usaha PT BPR Koperindo Jaya yang berlokasi di Jakarta Pusat pada 9 Maret 2026. Selanjutnya, PT BPR Pembangunan Nagari di Kabupaten Agam, Sumatra Barat, dicabut izinnya pada 31 Maret 2026.
Pencabutan izin berikutnya dilakukan terhadap PT BPR Ceper Permata Artha di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, yang berlaku sejak 25 Juni 2026. Dengan keputusan tersebut, seluruh kegiatan operasional bank dihentikan sesuai ketentuan yang berlaku.
OJK menyatakan penyelesaian hak dan kewajiban setiap bank yang telah dicabut izinnya akan dilakukan oleh tim likuidasi yang dibentuk oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Selain itu, direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham BPR yang izinnya telah dicabut dilarang melakukan tindakan hukum terhadap aset maupun kewajiban bank tanpa memperoleh persetujuan tertulis dari LPS.
Berikut daftar 10 BPR yang dicabut izin usahanya hingga Juli 2026:
