Ekonomi Digital Indonesia Tumbuh ke Langit, tapi Kaki Desa Masih di Tanah

Ada dua narasi besar yang sedang berjalan bersamaan di Indonesia tahun 2026 dan keduanya hampir tidak pernah bertemu di titik yang sama.

Narasi pertama: ekonomi digital Indonesia sedang dalam fase akselerasi yang mengesankan. Nilai pasar transformasi digital nasional diproyeksikan mencapai USD 29 miliar atau sekitar Rp471 triliun pada 2026, dan diperkirakan akan tumbuh dengan compound annual growth rate (CAGR) 19,1 persen hingga menyentuh USD 69,6 miliar pada 2031, demikian menurut data yang dipaparkan dalam forum MMA Indonesia Executive Dialogues 2026, 26 Mei 2026. Adopsi kecerdasan buatan di kalangan pelaku bisnis Indonesia bahkan mencapai 92 persen. Pasar iklan digital saja sudah menembus USD 3,41 miliar tahun ini.

Narasi kedua: lebih dari 65 persen total perekonomian Indonesia masih ditopang oleh UMKM, dan sebagian besar dari mereka berakar di pedesaan. Namun menurut data Kominfo, baru sekitar 26 persen dari 64 juta UMKM yang sudah masuk ke platform digital. Artinya, 74 persen atau lebih dari 47 juta unit usaha masih beroperasi tanpa jejak digital yang berarti.

Dua narasi ini bukan kontradiksi yang kebetulan. Ini adalah cermin dari sebuah kesenjangan struktural yang belum sepenuhnya diakui dalam kebijakan ekonomi nasional.

Pemerintah sendiri sebenarnya telah bergerak. Melalui PMK Nomor 7 Tahun 2026, Menteri Keuangan mewajibkan 58 persen dari total Dana Desa atau sekitar Rp34,57 triliun dialokasikan khusus untuk membangun infrastruktur fisik Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Targetnya ambisius: 80.000 koperasi desa beroperasi dalam satu hingga dua tahun. Per 17 April 2026, baru 5.376 gerai yang telah berdiri, sementara 25.749 masih dalam tahap pembangunan.

Di atas kertas, angkanya menjanjikan. Jika 60.000 gerai berhasil beroperasi penuh, setiap desa berpotensi mengantongi tambahan pendapatan bersih rata-rata Rp1,4 miliar per tahun, proyeksi yang disampaikan oleh Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (Akses) Suroto kepada Kompas.com, April 2026. Secara agregat, ini berarti aset koperasi senilai kurang lebih Rp180 triliun yang secara langsung dimiliki dan dikelola oleh warga desa, sebuah skala redistribusi ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Tapi catatan kritisnya justru ada di sini.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengingatkan bahwa pengalihan 58 persen dana desa ke satu program saja berpotensi melemahkan aktivitas ekonomi masyarakat desa yang sebelumnya ditopang oleh beragam program, dari proyek padat karya hingga BUMDes yang sudah memiliki ekosistem sendiri. Dan CELIOS sejak Juli 2025 sudah mewanti-wanti bahwa Koperasi Desa Merah Putih berisiko gagal bayar pinjaman senilai Rp85 triliun, jika tidak ada mekanisme tata kelola yang solid dan pendampingan yang serius di lapangan.

Data Kementerian Koperasi tahun 2025 menunjukkan bahwa dari 220.000 koperasi yang tercatat di Indonesia, banyak yang tidak aktif, hanya menyisakan papan nama tanpa kegiatan ekonomi nyata. Membangun 80.000 koperasi baru dalam waktu singkat tanpa memastikan kesiapan sumber daya manusia, literasi keuangan, dan akses pasar, berisiko mengulang pola yang sama.

Inilah paradoks yang menjadi inti persoalan: program ekonomi desa terbesar dalam sejarah Indonesia sedang dibangun di atas fondasi fisik, gerai, gudang, bangunan, sementara transformasi digital yang seharusnya menjadi mesin pertumbuhan jangka panjang belum menjadi prioritas utamanya.

Padahal perubahan perilaku konsumen sudah tidak bisa diputar balik. Belanja daring bukan tren sementara, ia sudah menjadi norma. UMKM desa yang tidak hadir secara digital berisiko kehilangan pangsa pasar bukan karena produknya kalah kualitas, tapi karena tidak terlihat. Dan "tidak terlihat" di era algoritma sama artinya dengan tidak ada.

Penelitian dari Pusat Penelitian Ekonomi LIPI mengidentifikasi empat hambatan utama digitalisasi UMKM di pedesaan: kesenjangan infrastruktur antarwilayah, rendahnya literasi digital pelaku usaha, keterbatasan akses pembiayaan, dan regulasi yang belum harmonis. Hambatan-hambatan ini bukan sesuatu yang bisa diselesaikan hanya dengan membangun gerai fisik koperasi, seberapa masif pun skalanya.

Yang dibutuhkan adalah integrasi, antara infrastruktur fisik yang sedang dibangun dengan ekosistem digital yang memungkinkan produk desa menembus pasar yang lebih luas. Bukan pilihan antara koperasi atau platform digital, tapi keduanya berjalan dalam satu napas.

Indonesia sudah membuktikan bahwa transformasi digital bisa bergerak cepat ketika ekosistemnya siap, e-commerce nasional adalah buktinya. Pertanyaannya bukan lagi apakah digitalisasi ekonomi desa bisa dilakukan, tapi apakah kebijakan saat ini cukup serius menempatkan desa sebagai pelaku aktif dalam ekonomi digital, bukan sekadar konsumen dari arus besar yang berputar di kota.

Ekonomi digital Indonesia sedang tumbuh ke langit. Tapi jika kakinya yang ada di 74.000 desa di seluruh nusantara tidak ikut terangkat, pertumbuhan itu hanya akan menjadi angka yang indah di atas kertas.