Mendagri Minta Gubernur Kawal Penetapan Upah Minimum 2027, UMP Maksimal 21 November
Mendagri Tito Karnavian meminta kepala daerah mengawal penetapan Upah Minimum 2027 melalui dialog tripartit bersama buruh dan pengusaha agar berjalan kondusif.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 paling lambat dilakukan pada 21 November 2026, disusul UMK maksimal 25 November 2026 berdasarkan pedoman teknis dan data statistik BPS. — Foto: Kemendagri.go.id
RUNTUT.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, meminta kepala daerah, terutama gubernur, mengawal proses penetapan Upah Minimum (UMP) Tahun 2027 agar berjalan lancar dan kondusif.
Ia mendorong pemerintah daerah membuka dialog dengan serikat pekerja dan pengusaha untuk merumuskan kebijakan pengupahan yang dapat diterima berbagai pihak
Permintaan tersebut disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Penetapan Upah Minimum Tahun 2027 dan Perlindungan Sosial.
Kegiatan tersebut berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta pada Senin (16/11/2026).
Tito menjelaskan, pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah memberikan pedoman nasional sebagai acuan penetapan upah minimum. Selanjutnya, pemerintah provinsi diminta menindaklanjuti pedoman tersebut dengan memperhatikan kondisi dan karakteristik masing-masing daerah.
Ia juga meminta kepala daerah melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam pembahasan tripartit yang mencakup pemerintah daerah, serikat pekerja atau buruh, serta kalangan pengusaha.
Mendagri juga menegaskan bahwa Kemendagri akan mengawal proses tersebut melalui koordinasi dengan jajaran Pemda.
Ia meminta jajarannya menyiapkan surat edaran sebagai pedoman lebih terperinci mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan daerah, termasuk monitoring dan pengawasannya.
Tito berharap seluruh proses di daerah dapat diselesaikan sesuai jadwal sehingga tidak berlarut-larut hingga akhir tahun. “Sehingga kita harapkan dalam bulan Desember semuanya sudah selesai,” tegasnya.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 paling lambat dilakukan pada 21 November 2026, disusul UMK maksimal 25 November 2026 berdasarkan pedoman teknis dan data statistik BPS. — Foto: Kemendagri.go.id
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli yang hadir dalam forum tersebut menjelaskan bahwa batas penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) ditargetkan selesai paling lambat 21 November 2026.
Kemudian lima hari setelahnya dilakukan penetapan batas Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Sementara penetapan batas Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) paling lambat 25 November 2026. Kemudian lima hari setelahnya dilakukan penetapan batas upah minimum sektoral kabupaten/kota.
Yassierli juga menyampaikan bahwa Kemnaker akan menerbitkan surat edaran yang dilengkapi rincian teknis dan data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut menjadi salah satu bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menentukan besaran upah minimum.
“InsyaAllah hari ini kami juga akan mengeluarkan surat edaran, rincian lebih detail, beserta lampiran data-data yang akan digunakan sebagai pertimbangan untuk penetapan upah minimum, data-data dari statistik dari BPS (Badan Pusat Statistik),” ujar Yassierli menandaskan.