BALI – Rencana pembangunan infrastruktur gas di perairan Bali selatan yang mencakup terminal Liquefied Natural Gas (LNG) dan Floating Storage Regasification Unit (FSRU) tengah menjadi polemik tajam antara Pemerintah Provinsi Bali dengan warga pesisir, masyarakat adat, serta koalisi aktivis lingkungan.
Di satu sisi, pemerintah provinsi memandang proyek ini sebagai langkah strategis. Gubernur Wayan Koster beserta jajarannya menilai keberadaan terminal LNG dan FSRU sangat krusial untuk memasok bahan bakar bagi pembangkit listrik tenaga gas (PLTG).
Tujuannya adalah memperkuat ketahanan dan mewujudkan kemandirian energi di Bali, sehingga Pulau Dewata tidak lagi terlalu bergantung pada pasokan listrik dari luar pulau (seperti dari Jawa melalui kabel bawah laut).
Mengapa Warga Adat dan Aktivis Menolak Keras Terminal LNG?
Namun, di sisi lain, ambisi kemandirian energi tersebut menuai gelombang penolakan keras karena proyeksi lokasi proyek di perairan sekitar Tanjung Benoa, Pulau Serangan, dan Sidakarya dinilai menyimpan berbagai risiko serius










