Runtut.com

Menjaga Laut Sakral Bali dari Bayang-Bayang Proyek Gas Fosil

Berjarak hanya 3,5 kilometer dari pesisir Desa Serangan, rencana pembangunan terminal LNG dan FSRU memicu gelombang perlawanan.

3 menit baca
Pemerintah Provinsi Bali mendorong pembangunan terminal gas terapung (FSRU) demi kemandirian energi. Namun, masyarakat adat,
Pemerintah Provinsi Bali mendorong pembangunan terminal gas terapung (FSRU) demi kemandirian energi. Namun, masyarakat adat, nelayan, dan aktivis lingkungan menilai proyek di perairan Bali — Foto: Luh De Suriyani/Mongabay Indonesia.

BALI – Rencana pembangunan infrastruktur gas di perairan Bali selatan yang mencakup terminal Liquefied Natural Gas (LNG) dan Floating Storage Regasification Unit (FSRU) tengah menjadi polemik tajam antara Pemerintah Provinsi Bali dengan warga pesisir, masyarakat adat, serta koalisi aktivis lingkungan.

Di satu sisi, pemerintah provinsi memandang proyek ini sebagai langkah strategis. Gubernur Wayan Koster beserta jajarannya menilai keberadaan terminal LNG dan FSRU sangat krusial untuk memasok bahan bakar bagi pembangkit listrik tenaga gas (PLTG).

Tujuannya adalah memperkuat ketahanan dan mewujudkan kemandirian energi di Bali, sehingga Pulau Dewata tidak lagi terlalu bergantung pada pasokan listrik dari luar pulau (seperti dari Jawa melalui kabel bawah laut).

Mengapa Warga Adat dan Aktivis Menolak Keras Terminal LNG?

Namun, di sisi lain, ambisi kemandirian energi tersebut menuai gelombang penolakan keras karena proyeksi lokasi proyek di perairan sekitar Tanjung Benoa, Pulau Serangan, dan Sidakarya dinilai menyimpan berbagai risiko serius

  1. Ancaman terhadap Ekosistem Pesisir dan Laut Perairan Bali selatan merupakan kawasan dengan keanekaragaman hayati yang tinggi. Aktivis lingkungan dan warga khawatir aktivitas konstruksi, pengerukan, hingga operasional kapal pengangkut LNG akan merusak hutan mangrove di pesisir serta menghancurkan habitat alami satwa yang dilindungi, khususnya penyu laut yang sering bertelur dan mencari makan di kawasan tersebut.

  2. Ruang Hidup Nelayan dan Kesucian Kawasan Adat Bagi masyarakat adat Desa Serangan dan nelayan tradisional, laut bukan sekadar ruang ekonomi, melainkan ruang spiritual.

    Pimpinan adat setempat menyoroti jarak lokasi FSRU yang hanya berjarak sekitar 3,5 kilometer dari pesisir desa. Jarak ini dinilai terlalu dekat dengan kawasan laut yang disakralkan dalam tradisi adat Bali.

    Selain itu, penetapan zona aman di sekitar fasilitas gas tersebut otomatis akan membatasi akses dan mempersempit jalur tangkap nelayan lokal, yang berujung pada hilangnya mata pencaharian mereka.

  3. Kontroversi Klaim "Energi Bersih" Pemerintah dan pendukung proyek kerap mempromosikan gas alam sebagai energi transisi yang lebih ramah lingkungan dibandingkan batu bara atau solar.

    Namun, organisasi seperti Greenpeace, LBH Bali, dan laporan dari Mongabay membantah narasi tersebut. Mereka menegaskan bahwa gas alam tetaplah energi fosil. Pembakarannya tetap menghasilkan emisi karbon dioksida (CO2), dan yang lebih berbahaya, proses distribusi maupun regasifikasinya memiliki risiko kebocoran gas metana (CH4) gas rumah kaca yang daya rusaknya terhadap atmosfer puluhan kali lipat lebih kuat daripada CO2 dalam jangka pendek.

  4. Jebakan Ketergantungan Fosil (Carbon Lock-in) Para aktivis menilai pembangunan infrastruktur besar seperti terminal LNG membutuhkan investasi mahal dan kontrak jangka panjang. Hal ini dikhawatirkan akan menciptakan carbon lock-in situasi di mana Bali "terkunci" untuk terus menggunakan energi fosil selama puluhan tahun ke depan demi balik modal.

    Akibatnya, pengembangan potensi energi terbarukan yang melimpah di Bali, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), justru akan terhambat dan terpinggirkan.

  5. Krisis Transparansi dan Minimnya Sosialisasi Polemik yang sudah bergulir sejak tahun 2022 ini juga diperkeruh oleh masalah komunikasi. Warga pesisir mengeluhkan kurangnya keterbukaan informasi dan pelibatan publik yang bermakna.

    Meskipun pemerintah sempat memindahkan titik koordinat proyek untuk meredam kritik, warga merasa proses pengambilan keputusan tetap berjalan tanpa sosialisasi yang transparan mengenai dampak lingkungan dan sosial yang sebenarnya akan mereka hadapi.

Punya keberatan terhadap pemberitaan ini? Ajukan Hak Jawab

Komentar

Email tidak akan dipublikasikan. Komentar dimoderasi sebelum tampil.

Memuat komentar...

Artikel Terkait

Lihat semua
Kebakaran Hanguskan 21 Rumah dan 2 Lumbung Padi di Kampung Baduy Luar, 150 Warga Mengungsi
Umum

Kebakaran Hanguskan 21 Rumah dan 2 Lumbung Padi di Kampung Baduy Luar, 150 Warga Mengungsi

Kebakaran melanda Kampung Cipaler Pasir, Baduy Luar, Kabupaten Lebak, Banten, Kamis (19/11/2026) malam. Sebanyak 21 rumah warga, dua lumbung padi (leuit).

Lusianti Dwi Cahyani· 1 hari lalu
Babak Baru Kasus Bupati Klaten Nonaktif: Belasan Kadis dan 18 Camat Diperiksa KPK
Umum

Babak Baru Kasus Bupati Klaten Nonaktif: Belasan Kadis dan 18 Camat Diperiksa KPK

Operasi tangkap tangan terhadap Bupati Klaten nonaktif Hamenang Wajar Ismoyo membuka kotak pandora dugaan praktik korupsi berjemaah.

Lusianti Dwi Cahyani· 1 hari lalu
Tanggul Sungai Cikalintu Bandung Kembali Jebol, Puluhan Rumah Warga Terendam Lumpur
Umum

Tanggul Sungai Cikalintu Bandung Kembali Jebol, Puluhan Rumah Warga Terendam Lumpur

Diguyur hujan deras, kirmir yang sedang diperbaiki di Coblong kembali ambrol akibat tersumbat sampah hulu. BPBD turun tangan salurkan bantuan logistik.

Lusianti Dwi Cahyani· 4 hari lalu
Polres Mojokerto dan Pelajar NU Sepakati Program SIM Kolektif hingga Edukasi Anti-Bullying
Umum

Polres Mojokerto dan Pelajar NU Sepakati Program SIM Kolektif hingga Edukasi Anti-Bullying

PC IPNU-IPPNU Kabupaten Mojokerto dengan Kapolres AKBP Raden Erik Bangun Prakasa. Pertemuan menyepakati program edukasi pelajar dan layanan SIM kolektif.

Lusianti Dwi Cahyani· 4 hari lalu
Lampung Diguncang Gempa Darat M 3,6, BMKG: Masuk Jalur Sesar Aktif
Umum

Lampung Diguncang Gempa Darat M 3,6, BMKG: Masuk Jalur Sesar Aktif

BMKG melaporkan gempa darat berkekuatan M 3,6 dirasakan nyata hingga di dalam rumah warga Tanggamus. Belum ada laporan kerusakan.

Lusianti Dwi Cahyani· 4 hari lalu
Mendagri Minta Gubernur Kawal Penetapan Upah Minimum 2027, UMP Maksimal 21 November
Umum

Mendagri Minta Gubernur Kawal Penetapan Upah Minimum 2027, UMP Maksimal 21 November

Mendagri Tito Karnavian meminta kepala daerah mengawal penetapan Upah Minimum 2027 melalui dialog tripartit bersama buruh dan pengusaha agar berjalan kondusif.

Lusianti Dwi Cahyani· 5 hari lalu