Runtut.com

Babak Baru Kasus Bupati Klaten Nonaktif: Belasan Kadis dan 18 Camat Diperiksa KPK

Operasi tangkap tangan terhadap Bupati Klaten nonaktif Hamenang Wajar Ismoyo membuka kotak pandora dugaan praktik korupsi berjemaah.

3 menit baca
2
Belasan kepala dinas hingga 18 camat diperiksa mengungkap lima klaster dugaan korupsi, mulai dari setoran daerah, tambang
Belasan kepala dinas hingga 18 camat diperiksa mengungkap lima klaster dugaan korupsi, mulai dari setoran daerah, tambang galian C, hingga dana kecamatan untuk HUT Klaten ke-222. — Foto: PPID Klaten

KLATEN – Kasus dugaan korupsi dan suap yang menjerat Bupati Klaten nonaktif Hamenang Wajar Ismoyo (HWI) bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 15 Oktober 2026.

Setelah penetapan tersangka pasca-OTT, penyidikan terus melebar hingga pertengahan November 2026 dengan pemeriksaan puluhan pejabat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten.

Bermula dari OTT KPK pada 15 Oktober 2026 atas dugaan suap pengondisian hasil audit BPK, penyidikan kasus Bupati Klaten
Bermula dari OTT KPK pada 15 Oktober 2026 atas dugaan suap pengondisian hasil audit BPK, penyidikan kasus Bupati Klaten nonaktif Hamenang Wajar Ismoyo kini melebar. — Foto: Wikipedia

1. Konstruksi Singkat Kasus dan Para Tersangka

Inti perkara ini menyangkut dugaan suap untuk "mengamankan" atau mengondisikan hasil pemeriksaan keuangan negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang kemudian berkembang menjadi penelusuran pola pengelolaan anggaran dan setoran di Pemkab Klaten.

KPK menetapkan tiga tersangka dari tiga unsur berbeda (kepala daerah, auditor negara, dan pihak swasta):

  1. Hamenang Wajar Ismoyo (HWI), Bupati Klaten nonaktif (periode 2025–2030). Ia diduga meminta penghapusan temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terkait kelebihan pembayaran honorarium, sekaligus terseret pendalaman berbagai klaster penerimaan maupun pengelolaan anggaran daerah.

  2. Ahmad Luthfi H Rahmatullah (ALU), Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah. Ia mewakili unsur pemeriksa keuangan negara yang diduga terkait dalam pengondisian hasil audit BPK.

  3. Muhammad Amin Wahyu Utomo (MAW), Pihak swasta dari PT Madani Winasis Creative. Ia mewakili unsur rekanan/swasta yang berkaitan dengan alur perkara maupun pengadaan kegiatan atau proyek.

2. Pokok Perkara dan Lima Klaster Dugaan Korupsi

Mengapa kasus ini penting dan berdampak luas di tingkat daerah? Karena suap audit BPK sering kali bukan berdiri sendiri, melainkan menjadi upaya menutup celah atau temuan dari praktik pengelolaan anggaran yang bermasalah.

  1. Suap Pengondisian Audit BPK: Dugaan utamanya adalah permintaan agar temuan kelebihan pembayaran honorarium dihapuskan dari LHP BPK. Dalam tata kelola pemerintahan, temuan kelebihan bayar honorarium biasanya mewajibkan pengembalian ke kas daerah dan menjadi catatan merah kinerja keuangan sehingga "mengamankannya" lewat suap menjadi motif rawan.

  2. Lima Klaster Dugaan Korupsi di Pemkab Klaten: KPK tidak berhenti di satu transaksi suap, melainkan memetakan lima klaster yang diduga terjadi di lingkungan Pemkab Klaten:

    1. Pengondisian audit BPK (upaya memengaruhi atau menghapus temuan pemeriksaan).

    2. Penerimaan uang terkait pengadaan barang dan jasa (potensi fee atau setoran dari proyek atau rekanan).

    3. Tambang galian C (sektor minerba atau bahan galian nonlogam yang kerap rawan pungutan, izin, atau setoran).

    4. Setoran rutin dari BLUD (Badan Layanan Umum Daerah, seperti puskesmas atau RSUD), BUMD (perusahaan milik daerah), dan OPD (Organisasi Perangkat Daerah atau dinas).

    5. Potongan upah pungut (pemotongan insentif atau upah pungut pajak maupun retribusi daerah).

  3. Dana Kecamatan dan Acara HUT Klaten ke-222: Penyidikan menyoroti dugaan penarikan dana dari tingkat kecamatan yang disebut-sebut berkisar Rp50 juta per camat serta proses pengadaan event organizer (EO) untuk perayaan HUT Klaten ke-222, termasuk kegiatan pemecahan rekor MURI penyajian 9.222 porsi sop ayam.

    Isu ini sensitif karena melibatkan dana kewilayahan dan mekanisme pengadaan acara seremonial yang bersinggungan dengan pihak swasta.

3. Arah Penyidikan Terkini (Hingga Pertengahan November 2026)

Pola pemeriksaan KPK menunjukkan strategi pembuktian berlapis menguji apakah aliran dana, permintaan setoran, atau pola pengadaan bersifat sistemik dan lintas unit kerja:

  1. Pemeriksaan Belasan Kepala Dinas: Digunakan untuk mengurai teknis proyek dan pekerjaan di tiap OPD, sekaligus menguji sejauh mana instruksi atau aliran dana terkait proyek dan setoran berlangsung di level dinas.

  2. Pemeriksaan 18 Camat: Difokuskan pada mekanisme anggaran di tingkat kecamatan, asal-usul serta peruntukan dana yang ditarik (termasuk isu kisaran Rp50 juta per camat), dan alur pengadaan kegiatan atau EO yang melibatkan pihak swasta.

  3. Penelusuran ke Periode Sebelumnya: KPK juga memeriksa Mahanni Yulindha Pratiwi (Plt Bupati Klaten) untuk melihat kemungkinan adanya praktik penerimaan serupa pada periode pemerintahan sebelumnya. Langkah ini lazim dilakukan penyidik untuk membedakan apakah suatu pola merupakan praktik lama yang berlanjut atau kebijakan maupun modus baru pada periode berjalan.


Punya keberatan terhadap pemberitaan ini? Ajukan Hak Jawab

Komentar

Email tidak akan dipublikasikan. Komentar dimoderasi sebelum tampil.

Memuat komentar...

Artikel Terkait

Lihat semua
Kebakaran Hanguskan 21 Rumah dan 2 Lumbung Padi di Kampung Baduy Luar, 150 Warga Mengungsi
Umum

Kebakaran Hanguskan 21 Rumah dan 2 Lumbung Padi di Kampung Baduy Luar, 150 Warga Mengungsi

Kebakaran melanda Kampung Cipaler Pasir, Baduy Luar, Kabupaten Lebak, Banten, Kamis (19/11/2026) malam. Sebanyak 21 rumah warga, dua lumbung padi (leuit).

Lusianti Dwi Cahyani· 1 hari lalu
Menjaga Laut Sakral Bali dari Bayang-Bayang Proyek Gas Fosil
Umum

Menjaga Laut Sakral Bali dari Bayang-Bayang Proyek Gas Fosil

Berjarak hanya 3,5 kilometer dari pesisir Desa Serangan, rencana pembangunan terminal LNG dan FSRU memicu gelombang perlawanan.

Lusianti Dwi Cahyani· 2 hari lalu
Tanggul Sungai Cikalintu Bandung Kembali Jebol, Puluhan Rumah Warga Terendam Lumpur
Umum

Tanggul Sungai Cikalintu Bandung Kembali Jebol, Puluhan Rumah Warga Terendam Lumpur

Diguyur hujan deras, kirmir yang sedang diperbaiki di Coblong kembali ambrol akibat tersumbat sampah hulu. BPBD turun tangan salurkan bantuan logistik.

Lusianti Dwi Cahyani· 4 hari lalu
Polres Mojokerto dan Pelajar NU Sepakati Program SIM Kolektif hingga Edukasi Anti-Bullying
Umum

Polres Mojokerto dan Pelajar NU Sepakati Program SIM Kolektif hingga Edukasi Anti-Bullying

PC IPNU-IPPNU Kabupaten Mojokerto dengan Kapolres AKBP Raden Erik Bangun Prakasa. Pertemuan menyepakati program edukasi pelajar dan layanan SIM kolektif.

Lusianti Dwi Cahyani· 4 hari lalu
Lampung Diguncang Gempa Darat M 3,6, BMKG: Masuk Jalur Sesar Aktif
Umum

Lampung Diguncang Gempa Darat M 3,6, BMKG: Masuk Jalur Sesar Aktif

BMKG melaporkan gempa darat berkekuatan M 3,6 dirasakan nyata hingga di dalam rumah warga Tanggamus. Belum ada laporan kerusakan.

Lusianti Dwi Cahyani· 5 hari lalu
Mendagri Minta Gubernur Kawal Penetapan Upah Minimum 2027, UMP Maksimal 21 November
Umum

Mendagri Minta Gubernur Kawal Penetapan Upah Minimum 2027, UMP Maksimal 21 November

Mendagri Tito Karnavian meminta kepala daerah mengawal penetapan Upah Minimum 2027 melalui dialog tripartit bersama buruh dan pengusaha agar berjalan kondusif.

Lusianti Dwi Cahyani· 5 hari lalu