Belasan kepala dinas hingga 18 camat diperiksa mengungkap lima klaster dugaan korupsi, mulai dari setoran daerah, tambang galian C, hingga dana kecamatan untuk HUT Klaten ke-222. — Foto: PPID Klaten
KLATEN – Kasus dugaan korupsi dan suap yang menjerat Bupati Klaten nonaktif Hamenang Wajar Ismoyo (HWI) bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 15 Oktober 2026.
Setelah penetapan tersangka pasca-OTT, penyidikan terus melebar hingga pertengahan November 2026 dengan pemeriksaan puluhan pejabat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten.
Bermula dari OTT KPK pada 15 Oktober 2026 atas dugaan suap pengondisian hasil audit BPK, penyidikan kasus Bupati Klaten nonaktif Hamenang Wajar Ismoyo kini melebar. — Foto: Wikipedia
1. Konstruksi Singkat Kasus dan Para Tersangka
Inti perkara ini menyangkut dugaan suap untuk "mengamankan" atau mengondisikan hasil pemeriksaan keuangan negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang kemudian berkembang menjadi penelusuran pola pengelolaan anggaran dan setoran di Pemkab Klaten.
KPK menetapkan tiga tersangka dari tiga unsur berbeda (kepala daerah, auditor negara, dan pihak swasta):
Hamenang Wajar Ismoyo (HWI), Bupati Klaten nonaktif (periode 2025–2030). Ia diduga meminta penghapusan temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terkait kelebihan pembayaran honorarium, sekaligus terseret pendalaman berbagai klaster penerimaan maupun pengelolaan anggaran daerah.
Ahmad Luthfi H Rahmatullah (ALU), Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah. Ia mewakili unsur pemeriksa keuangan negara yang diduga terkait dalam pengondisian hasil audit BPK.
Muhammad Amin Wahyu Utomo (MAW), Pihak swasta dari PT Madani Winasis Creative. Ia mewakili unsur rekanan/swasta yang berkaitan dengan alur perkara maupun pengadaan kegiatan atau proyek.
2. Pokok Perkara dan Lima Klaster Dugaan Korupsi
Mengapa kasus ini penting dan berdampak luas di tingkat daerah? Karena suap audit BPK sering kali bukan berdiri sendiri, melainkan menjadi upaya menutup celah atau temuan dari praktik pengelolaan anggaran yang bermasalah.
Suap Pengondisian Audit BPK: Dugaan utamanya adalah permintaan agar temuan kelebihan pembayaran honorarium dihapuskan dari LHP BPK. Dalam tata kelola pemerintahan, temuan kelebihan bayar honorarium biasanya mewajibkan pengembalian ke kas daerah dan menjadi catatan merah kinerja keuangan sehingga "mengamankannya" lewat suap menjadi motif rawan.
Lima Klaster Dugaan Korupsi di Pemkab Klaten: KPK tidak berhenti di satu transaksi suap, melainkan memetakan lima klaster yang diduga terjadi di lingkungan Pemkab Klaten:
Pengondisian audit BPK (upaya memengaruhi atau menghapus temuan pemeriksaan).
Penerimaan uang terkait pengadaan barang dan jasa (potensi fee atau setoran dari proyek atau rekanan).
Tambang galian C (sektor minerba atau bahan galian nonlogam yang kerap rawan pungutan, izin, atau setoran).
Setoran rutin dari BLUD (Badan Layanan Umum Daerah, seperti puskesmas atau RSUD), BUMD (perusahaan milik daerah), dan OPD (Organisasi Perangkat Daerah atau dinas).
Potongan upah pungut (pemotongan insentif atau upah pungut pajak maupun retribusi daerah).
Dana Kecamatan dan Acara HUT Klaten ke-222: Penyidikan menyoroti dugaan penarikan dana dari tingkat kecamatan yang disebut-sebut berkisar Rp50 juta per camat serta proses pengadaan event organizer (EO) untuk perayaan HUT Klaten ke-222, termasuk kegiatan pemecahan rekor MURI penyajian 9.222 porsi sop ayam.
Isu ini sensitif karena melibatkan dana kewilayahan dan mekanisme pengadaan acara seremonial yang bersinggungan dengan pihak swasta.
3. Arah Penyidikan Terkini (Hingga Pertengahan November 2026)
Pola pemeriksaan KPK menunjukkan strategi pembuktian berlapis menguji apakah aliran dana, permintaan setoran, atau pola pengadaan bersifat sistemik dan lintas unit kerja:
Pemeriksaan Belasan Kepala Dinas: Digunakan untuk mengurai teknis proyek dan pekerjaan di tiap OPD, sekaligus menguji sejauh mana instruksi atau aliran dana terkait proyek dan setoran berlangsung di level dinas.
Pemeriksaan 18 Camat: Difokuskan pada mekanisme anggaran di tingkat kecamatan, asal-usul serta peruntukan dana yang ditarik (termasuk isu kisaran Rp50 juta per camat), dan alur pengadaan kegiatan atau EO yang melibatkan pihak swasta.
Penelusuran ke Periode Sebelumnya: KPK juga memeriksa Mahanni Yulindha Pratiwi (Plt Bupati Klaten) untuk melihat kemungkinan adanya praktik penerimaan serupa pada periode pemerintahan sebelumnya. Langkah ini lazim dilakukan penyidik untuk membedakan apakah suatu pola merupakan praktik lama yang berlanjut atau kebijakan maupun modus baru pada periode berjalan.