PM Takaichi menang telak pemilu Februari dan ingin merevisi konstitusi Jepang. Ini syarat, kendala, dan perdebatannya. UU Kekaisaran berlaku 24 Oktober.
Konstitusi Jepang belum pernah diubah sejak berlaku pada 1947. Di bawah Perdana Menteri Sanae Takaichi, partai yang berkuasa kini mengatakan waktunya telah tiba. Pertanyaannya, seberapa jauh pintu perubahan itu sudah terbuka?
Kemenangan yang membuka pintu
Dalam pemilu majelis rendah 8 Februari 2026, Partai Demokrat Liberal (LDP) meraih rekor 316 dari 465 kursi. Menurut Tempo, itu pertama kalinya sebuah partai di Jepang menguasai lebih dari dua pertiga kursi sejak Perang Dunia II. Takaichi kembali terpilih sebagai perdana menteri pada 18 Februari, dengan 354 suara dari koalisi berkuasa di majelis rendah.
Pemilu itu digelar lebih awal setelah Takaichi membubarkan parlemen pada 23 Januari, dicatat Tempo, dengan kampanye yang diwarnai lonjakan harga kebutuhan pokok dan kebijakan keamanan di tengah ketegangan dengan Cina.
Apa yang diusulkan
Pada konvensi tahunan LDP, Minggu (12/4/2026), Takaichi menyatakan ingin segera mengamandemen konstitusi yang berhaluan pasifis. Menurut ANTARA, ia belum merinci usulan, khususnya soal Pasal 9, tetapi LDP menyepakati target mengajukan rancangan konstitusi revisi ke parlemen dengan membentuk komite penyusun di kedua kamar. IndonesiaSatu melaporkan bahwa Takaichi berupaya menetapkan keberadaan Pasukan Bela Diri dalam konstitusi dan menyebut ingin membawa usulan amendemen pada konferensi partai tahun depan.
ANTARA juga mencatat fokus lain, yakni penambahan klausul darurat agar pemerintah punya kewenangan lebih besar saat menghadapi bencana besar atau serangan bersenjata.
Syarat yang harus dilalui
Menurut Tempo, amandemen memerlukan dukungan dua pertiga anggota di kedua majelis sebelum referendum nasional digelar. Koalisi pemerintah telah mengamankan lebih dari tiga perempat kursi majelis rendah, melampaui ambang dua pertiga, menurut ANTARA.
Kendalanya ada di majelis tinggi. Pada Januari, ANTARA mencatat bahwa blok pemerintah merupakan koalisi minoritas di majelis tinggi sehingga harus berkompromi dengan oposisi untuk meloloskan anggaran dan undang-undang. Pemilu Februari hanya memilih majelis rendah, sehingga perhitungan di majelis tinggi tidak otomatis berubah.
Isu lain yang ikut memanas
Di luar konstitusi, revisi Undang-Undang Rumah Tangga Kekaisaran, yang disahkan parlemen pada 17 Juli dan mulai berlaku 24 Oktober 2026, menuai kritik. Tribunnews melaporkan bahwa tujuan resminya menjaga jumlah anggota keluarga kekaisaran, sementara aturan suksesi tidak termasuk di dalamnya. Takaichi mengunggah penjelasan panjang pada 5 September setelah muncul tudingan bahwa revisi itu menutup jalan bagi kaisar perempuan, dan penjelasannya dikritik sejumlah politikus dan pakar kerajaan.
Punya keberatan terhadap pemberitaan ini? Ajukan Hak Jawab
