Tim Dosen UPN “Veteran” Jawa Timur Gelar Empowering Community Program di Desa Segoro Tambak.

SIDOARJO — Tim dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertajuk Empowering Community Program di Desa Segoro Tambak, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo pada Selasa, 29 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat. Program ini mempertemukan civitas akademika UPN “Veteran” Jawa Timur dengan Pemerintah Desa Segoro tambak serta anggota kelompok PKK untuk berbagi pengetahuan dan memperkuat kapasitas masyarakat dalam bidang administrasi, organisasi, kepemimpinan, serta pengelolaan administrasi PKK.

Kegiatan diawali dengan sambutan Ketua Program Studi Administrasi Publik UPN “Veteran” Jawa Timur, Dra. Susi Hardjati, M.AP. Dalam sambutannya, beliau menjelaskan bahwa Empowering Community Program merupakan salah satu bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Menurut beliau, Desa Segoro Tambak dipilih sebagai lokasi kegiatan karena memiliki kedekatan wilayah dengan UPN “Veteran” Jawa Timur. Kedekatan tersebut diharapkan tidak hanya bersifat geografis, tetapi juga mampu membangun kedekatan dan hubungan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Beliau juga menyampaikan adanya kedekatan antara Program Studi Administrasi Publik dengan Pemerintah Desa Segoro Tambak, khususnya dengan Kepala Desa Segoro Tambak, ibu Hj. Anik Mahmudah, S.AP., M.M.  yang dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada UPN “Veteran” Jawa Timur karena telah mempercayakan Desa Segoro Tambak sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Menurut Bu Kepala Desa Anik, kegiatan pengabdian masyarakat ini memberikan kesempatan kepada masyarakat, khususnya anggota kelompok PKK untuk memperoleh pengetahuan sekaligus mengaplikasikan ilmu yang disampaikan oleh para narasumber. Beliau juga berharap kegiatan tersebut dapat menjadi awal penguatan sinergitas antara Pemerintah Desa Segoro Tambak dan UPN “Veteran” Jawa Timur. Dalam kesempatan tersebut, Bu Anik memperkenalkan dan menyampaikan dukungannya terhadap UPN “Veteran” Jawa Timur di hadapan anggota kelompok PKK yang mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat ini. Terlebih, beliau juga alumni dari Program Studi Administrasi Publik UPN “Veteran” Jawa Timur.

Setelah rangkaian sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan agreement antara UPN “Veteran” Jawa Timur dan Pemerintah Desa Segoro Tambak sebagai bentuk komitmen untuk membangun sinergi dan kerja sama antara perguruan tinggi dan pemerintah desa Segoro Tambak.

Tertib Administrasi untuk Pelayanan Desa

Materi pertama disampaikan oleh dosen UPN “Veteran” Jawa Timur, Ibu Dra. Sri Wibawani, M.Si., dengan tema “Tertib Administrasi untuk Mewujudkan Pelayanan Desa yang Lebih Baik.”

Dalam pemaparannya, beliau menyampaikan pentingnya administrasi kependudukan dalam kehidupan masyarakat. Bahkan sejak lahir, setiap individu sudah berhubungan dengan administrasi kependudukan melalui pencatatan kelahiran. Dalam konteks pemerintahan desa, pemerintah desa memiliki peran penting dalam membantu masyarakat memperoleh berbagai hak administratif. Pemerintah desa menjadi salah satu pihak yang berperan dalam membantu masyarakat memperoleh dan mengelola dokumen kependudukan yang dibutuhkan sehingga administrasi kependudukan menjadi bagian penting dalam pemenuhan hak masyarakat.

Selain itu, beliau menekankan bahwa administrasi desa memiliki posisi strategis karena berbagai data masyarakat bermula dari desa. Dalam proses pendataan tersebut, pemerintah desa juga didukung oleh perangkat kewilayahan seperti RT dan RW yang memiliki lingkup lebih kecil sehingga dapat membantu menyediakan data yang lebih aktual mengenai kondisi masyarakat. Perkembangan masyarakat dan tingginya bonus demografi juga menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pemerintah desa. Karena itu, tata kelola administrasi dituntut semakin dinamis dan mampu mengikuti perkembangan teknologi. Hal tersebut menuntut adanya sumber daya manusia pemerintahan yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi untuk melayani kebutuhan masyarakat.

Organisasi Harus Dilakukan dengan Sepenuh Hati

Sesi kedua menghadirkan narasumber Bapak Ucik Very dari KIPA Foundation, sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang pelatihan sumber daya manusia. Materi yang diberikan berkaitan dengan kerja sama, kepemimpinan, teamwork, organisasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Untuk membangun suasana interaktif, peserta juga diajak mengikuti sejumlah game yang berkaitan dengan kerja sama dan dinamika kelompok. Dalam pemaparannya, beliau menekankan bahwa berorganisasi bukan sekadar mengenai waktu yang diberikan, tetapi mengenai ketulusan dalam menjalankan peran.

“Berorganisasi itu full heart, bukan full time. Kita ini belajar menjadi orang yang mampu melayani orang dengan sepenuh hati.” Pesan tersebut juga ditujukan kepada anggota kelompok PKK agar menjalankan peran dalam organisasi dengan sepenuh hati. Menurutnya, setiap anggota perlu memberikan totalitas dan kontribusi nyata untuk membawa perubahan bagi diri sendiri, organisasi, maupun desa.

Beliau juga mengingatkan bahwa dalam organisasi, anggota tidak cukup hanya berbicara, tetapi perlu menunjukkan kontribusi melalui tindakan. Beberapa nilai yang perlu dibangun antara lain komitmen, konsistensi, disiplin, fokus, serta kemauan untuk saling bekerja sama dan membantu.

Nilai-nilai tersebut dinilai penting untuk memperkuat organisasi dan bersama-sama membesarkan anggota kelompok PKK sebagai organisasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat desa.

Administrasi PKK Mulai Bertransformasi ke Sistem Elektronik

Sesi ketiga menghadirkan Ibu Dra. Lela K. yang menyampaikan materi mengenai administrasi PKK. Dalam materinya, Bu Lela menjelaskan bahwa program PKK mengalami perubahan setiap lima tahun dan menyesuaikan dengan visi misi presiden terpilih karena berkaitan dengan program nasional. Beliau juga menjelaskan bahwa proses pencatatan administrasi PKK saat ini mulai bergerak menuju sistem digitalisasi. Pelaporan secara bertahap dapat dilakukan menggunakan perangkat telepon seluler/ handphone sehingga pengelolaan data menjadi lebih praktis. Transformasi tersebut menjadi penting karena administrasi PKK berkaitan dengan pengelolaan berbagai data. Apabila seluruh pencatatan masih dilakukan secara manual menggunakan tulisan tangan, kebutuhan kertas akan semakin besar seiring dengan banyaknya data yang harus dicatat dan dilaporkan.

Melalui kegiatan Empowering Community Program tersebut, tim dosen Program Studi Administrasi Publik UPN “Veteran” Jawa Timur berharap pengetahuan yang diberikan dapat diterapkan dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan desa maupun kegiatan organisasi PKK. Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun hubungan yang lebih erat antara perguruan tinggi dan masyarakat melalui kolaborasi, transfer pengetahuan, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa.