Runtut.com

DPR Temui Massa AMPB, Targetkan RUU Perampasan Aset Disahkan Desember 2026

DPR menemui massa AMPB dan menyampaikan komitmen pengesahan RUU Perampasan Aset paling lambat 15 Desember 2026.

2 menit baca
5
Runtut.com
Anggota DPR RI Andre Rosiade menyampaikan hasil audiensi kepada massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di depan Gedung DPR RI, Jakarta. — Instagram/@andre_rosiade

JAKARTA — Sejumlah anggota DPR RI menemui massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) yang menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (27/8/2026). Dalam pertemuan tersebut, DPR menyampaikan komitmen untuk menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dan menargetkan pengesahannya paling lambat 15 Desember 2026.

Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI yang menemui massa aksi di antaranya Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade, Anggota Komisi XIII DPR Rieke Diah Pitaloka, serta Anggota Komisi II DPR Ahmad Heryawan. Mereka keluar dari gedung parlemen untuk menerima aspirasi yang sebelumnya disampaikan AMPB.

Andre Rosiade kemudian menyampaikan hasil pertemuan tersebut dari atas mobil komando di hadapan massa aksi. Ia mengatakan pimpinan DPR telah menerima aspirasi AMPB dan menyepakati langkah penyelesaian RUU Perampasan Aset.

“Seluruh teman-teman tadi sudah diterima oleh pimpinan DPR. Aspirasi sudah disampaikan dan pimpinan DPR semua menandatangani,” kata Andre kepada massa aksi.

Menurut Andre, pimpinan DPR telah berkomitmen agar RUU Perampasan Aset disahkan menjadi undang-undang paling lambat pada 15 Desember 2026. Ia juga menyampaikan bahwa apabila target tersebut tidak tercapai, pimpinan DPR siap mengambil konsekuensi politik berupa pengunduran diri.

“Kalau tanggal 15 Desember 2026 Undang-Undang Perampasan Aset tidak disahkan, pimpinan DPR akan mengundurkan diri,” ujar Andre.

Sebelumnya, Koordinator AMPB Supriyono alias Botok menyampaikan hasil audiensi dengan pimpinan DPR kepada massa yang berada di luar gedung parlemen. Ia membacakan surat hasil pertemuan yang memuat komitmen DPR terhadap penyelesaian RUU Perampasan Aset.

“DPR RI berkomitmen agar pembentukan RUU Perampasan Aset harus diselesaikan paling lambat pada tanggal 15 Desember 2026!” kata Botok saat membacakan hasil audiensi.

Pernyataan tersebut mendapat respons beragam dari peserta aksi. Sebagian massa menilai tenggat waktu yang diberikan DPR masih terlalu lama dan meminta pengesahan dilakukan lebih cepat.

RUU Perampasan Aset menjadi salah satu isu yang didorong AMPB dalam aksi tersebut. Kelompok masyarakat asal Kabupaten Pati itu sebelumnya menyampaikan dua tuntutan utama, yakni percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset serta penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Dalam pembahasan sebelumnya, DPR menyebut RUU Perampasan Aset membutuhkan proses panjang karena mengatur mekanisme baru terkait penyitaan dan pengambilalihan aset yang berkaitan dengan tindak pidana. Regulasi tersebut dirancang untuk memperkuat upaya pemulihan kerugian negara serta memperbaiki tata kelola aset hasil tindak pidana.

Punya keberatan terhadap pemberitaan ini? Ajukan Hak Jawab

Komentar

Email tidak akan dipublikasikan. Komentar dimoderasi sebelum tampil.

Memuat komentar...

Artikel Terkait

Lihat semua
Jakarta Jadi Tuan Rumah UCWDC Asian Open Championships 2026
Nasional

Jakarta Jadi Tuan Rumah UCWDC Asian Open Championships 2026

Jakarta menjadi tuan rumah penyelenggaraan perdana kejuaraan tari country tingkat Asia, UCWDC Asian Open Championships 2026, pada 20–22 November 2026.

Lusianti Dwi Cahyani· 1 hari lalu
Kemenag Tebar Afirmasi Sambut HGN 2026, Guru Dapat Peluang CPNS 2027 hingga Jaminan Kesehatan
Nasional

Kemenag Tebar Afirmasi Sambut HGN 2026, Guru Dapat Peluang CPNS 2027 hingga Jaminan Kesehatan

Kabar gembira menyambut Hari Guru Nasional 2026. Kemenag luncurkan sejumlah program afirmasi strategis untuk meningkatkan kesejahteraan dan karier pendidik.

Nurul Hidayah· 2 hari lalu
Kenapa Komdigi Sering Hapus Konten Kritik Pemerintah? Ini Alasan Resmi dan Sorotan Koalisi Sipil
Nasional

Kenapa Komdigi Sering Hapus Konten Kritik Pemerintah? Ini Alasan Resmi dan Sorotan Koalisi Sipil

Komdigi menegaskan pemutusan akses konten dilakukan berlandaskan hukum demi ketertiban umum. SAFEnet dan Remotivi mendapati mayoritas konten yang dimoderasi.

Lusianti Dwi Cahyani· 2 hari lalu
Usai Dipecat Tidak Hormat, Eks Pati Polri EHS Kembali Ditahan Terkait Kasus Penyadapan Ilegal
Nasional

Usai Dipecat Tidak Hormat, Eks Pati Polri EHS Kembali Ditahan Terkait Kasus Penyadapan Ilegal

Divisi Humas Polri mengonfirmasi EHS kembali ditahan di Rutan Mako Brimob usai menjalani sidang etik dengan putusan PTDH.

Lusianti Dwi Cahyani· 3 hari lalu
Catatan Kritis Lembaga Survei dan Sipil Warnai Dua Tahun Pemerintahan Prabowo
Nasional

Catatan Kritis Lembaga Survei dan Sipil Warnai Dua Tahun Pemerintahan Prabowo

Sejumlah lembaga survei dan organisasi sipil merilis catatan kritis pada momentum dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Lusianti Dwi Cahyani· 3 hari lalu
Dasco vs AHY Mencuat di Bursa Calon Wakil Presiden
Nasional

Dasco vs AHY Mencuat di Bursa Calon Wakil Presiden

Menguatnya dukungan internal koalisi kepada Sufmi Dasco Ahmad bersanding dengan opsi moderat pada nama Agus Harimurti Yudhoyono.

Lusianti Dwi Cahyani· 4 hari lalu