Jakarta, 26 Juni 2026 – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai krisis iklim telah berkembang menjadi persoalan keadilan antar generasi, bukan lagi sekadar fenomena cuaca ekstrem. Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, WALHI memaparkan bahwa anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim, terutama di kawasan pesisir.
Mengacu pada Children’s Climate Risk Report 2026 yang diterbitkan UNICEF, hampir seluruh anak di dunia kini terpapar risiko perubahan iklim. Sebanyak 1,1 miliar anak menghadapi tiga ancaman sekaligus, yakni kekeringan, panas ekstrem, dan gelombang panas.
Pengkampanye Perlindungan Pesisir dan Laut WALHI, Mida Saragih, mengatakan, “Berdasarkan laporan global UNICEF tentang Children’s Climate Risk Report 2026, anak-anak berada di garis depan krisis iklim. Sedikitnya 33 juta anak terdampak banjir pesisir dan 337 juta terdampak banjir sungai. Kerentanan mereka semakin kompleks karena faktor usia, gender, dan kondisi disabilitas, terutama saat harus mengungsi dan hidup dalam ketidakpastian.”
Menurut WALHI, kondisi tersebut juga tercermin di kawasan Pantai Utara Jawa. Berdasarkan kajian BRIN tahun 2026, sebanyak 65,8 persen wilayah pesisir mengalami erosi sepanjang periode 2000–2024 yang diperparah oleh penurunan muka tanah.
“Tingginya paparan bencana iklim di pantai utara Jawa menciptakan tekanan lingkungan dan ekonomi, serta tekanan fisik dan psikologis yang berdampak langsung pada tumbuh kembang anak. Akibatnya, mereka terpaksa tumbuh dalam situasi yang mengancam kesehatan, pendidikan dan masa depan,” pungkas Mida.
WALHI juga mengungkapkan bahwa Jawa Tengah memiliki 341 desa pesisir yang tersebar di 17 kabupaten/kota. Berdasarkan data WALHI Jawa Tengah, sebanyak 96,6 persen desa pesisir di provinsi tersebut tergolong rentan terhadap dampak bencana iklim.
Kabupaten Demak, khususnya Kecamatan Sayung, disebut sebagai salah satu wilayah dengan kondisi paling kritis. Banjir rob dilaporkan telah menggenangi sekitar 1.266 hektar lahan dan terjadi secara berulang, sehingga memaksa warga Desa Sriwulan, Bedono, dan Sidogemah meninggikan rumah mereka setiap beberapa tahun.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, luas Desa Bedono mencapai 739 hektar atau sekitar 9,38 persen dari total wilayah Kecamatan Sayung. Namun, penelitian WALHI Jawa Tengah pada 2024 menggunakan metode pemetaan partisipatif dan analisis spasial menunjukkan luas daratan desa tersebut telah menyusut secara signifikan.
Hasil penelitian itu mencatat daratan Desa Bedono kini hanya tersisa sekitar 94,33 hektar. Penyusutan wilayah tersebut menyebabkan warga kehilangan tempat tinggal dan berpindah ke daerah lain. Dusun Tambaksari dilaporkan tenggelam pada periode 1999–2000, disusul Dusun Rejosari (Senik) pada 2006 dan Dusun Mondoliko pada 2023. WALHI menyebut kondisi tersebut dipengaruhi oleh kenaikan muka air laut sekitar 15,5 sentimeter per tahun serta penurunan muka tanah antara 7 hingga 21 sentimeter per tahun.
Direktur Eksekutif WALHI Jawa Tengah, Fahmi Bastian, menegaskan, “Bagi kami yang bermukim di Jawa Tengah, ini merupakan situasi mendesak untuk negara memenuhi kewajibannya melindungi generasi sekarang dan generasi akan datang. Jika terus membiarkan pesisir tenggelam, maka negara bukan hanya gagal melindungi anak-anak hari ini, tetapi negara juga sedang merampas hak generasi masa depan atas ruang hidup yang aman, sehat dan berkelanjutan.”
Fahmi juga meminta pemerintah meninjau kembali arah kebijakan pembangunan di kawasan pesisir.
“Hak antar generasi menuntut agar tiap kebijakan pembangunan diuji dengan melihat apa kontribusinya pada keselamatan, keberlanjutan, dan kualitas hidup. Kami menghendaki penanganan bencana iklim yang menyentuh akar kerentanan, yakni penyelamatan pantura Jawa. Pembangunan yang bertumpu pada proyek skala besar akan memperparah kerentanan pesisir. Sehingga, Pemerintah sudah sepatutnya menghentikan pengembangan mega proyek Giant Sea Wall dan Kawasan Strategis Nasional Kedungsepur yang mencakup Kendal, Demak, Ungaran, Semarang, dan Purwodadi,” tutup Fahmi.
