Pasca Banjir Berulang, Sumatera Barat Kejar Pembenahan Sistem Pengendalian Banjir

JAKARTA - Banjir yang kembali melanda Kota Padang pada 3 Agustus 2026 belum sepenuhnya menjadi catatan masa lalu. Ketika genangan telah surut dan warga mulai membersihkan rumah, pemerintah kini menghadapi pekerjaan yang lebih panjang: membenahi sistem pengendalian banjir agar bencana tidak terus berulang. Banjir Agustus merupakan kejadian besar kedua yang dialami masyarakat Padang setelah bencana serupa pada November 2025, sementara sejumlah kawasan masih menghadapi ancaman ketika hujan deras kembali turun.

Hujan berintensitas tinggi pada 3 Agustus menyebabkan sejumlah sungai di Kota Padang meluap. Di beberapa lokasi, ketinggian air mencapai sekitar 1,5 meter. Wilayah terdampak antara lain Kuranji, Koto Tangah, Bungus Teluk Kabung, Lubuk Begalung dan Nanggalo. Setelah banjir berangsur surut, warga bersama pemerintah dan berbagai unsur masyarakat melakukan pembersihan rumah, fasilitas umum, sekolah, rumah ibadah dan lingkungan yang dipenuhi lumpur.

Namun, pengalaman tersebut kembali memperlihatkan kerentanan Kota Padang terhadap banjir berulang.

Wali Kota Padang Fadly Amran menyatakan banjir kali ini merupakan kejadian kedua setelah bencana serupa pada November 2025. Kondisi tersebut mendorong pemerintah kota untuk memperbarui dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) agar kebutuhan penanganan tidak hanya berfokus pada lokasi yang sebelumnya telah masuk dalam perencanaan.

“Total kebutuhan penanganan banjir Kota Padang dalam dokumen R3P mencapai sekitar Rp955,771 miliar,” kata Fadly.

Usulan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah mulai menggeser orientasi dari penanganan darurat menuju pembangunan sistem pengendalian banjir yang lebih permanen.

Satgas PRR: Persoalan Tidak Bisa Ditangani Secara Parsial

Perubahan pendekatan tersebut juga menjadi perhatian Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Alam Wilayah Sumatera.

Pada 11 Agustus, Satgas PRR bersama Pemko Padang meninjau sejumlah lokasi terdampak untuk mengevaluasi kondisi sungai, tanggul dan infrastruktur pengendalian banjir. Peninjauan menemukan persoalan sedimentasi di sejumlah aliran sungai yang berpotensi mengurangi kapasitas saluran air.

Baca JugaDari Peta ke Aksi: KKNT IPB Perkuat Kesiapsiagaan Bencana Longsor di Desa WangunjayaFerdian Trikusuma24 Agustus 2026 pukul 21.13

Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi Satgas PRR, Brigjen Pol. Yopie Indra Prasetya Sepang, mengatakan sejumlah sungai di Padang mengalami sedimentasi dan membutuhkan penanganan lebih lanjut.

“Kami mendapati sejumlah aliran sungai di Padang mengalami sedimentasi, sehingga perlu dicarikan solusinya untuk mengatasi bencana.”

Sungai yang menjadi perhatian antara lain Sungai Guo, Batang Maransi, Batang Belimbing dan Batang Kuranji. Sedimentasi membuat kapasitas aliran berkurang sehingga normalisasi atau intervensi teknis lainnya diperlukan.

Persoalan tersebut memperlihatkan bahwa penanganan banjir tidak cukup dilakukan dengan membersihkan genangan setelah hujan. Kapasitas sungai dari hulu hingga hilir, sedimentasi, tanggul, drainase dan ruang tampung air harus ditangani sebagai satu sistem.

Rp955,7 Miliar untuk Pengendalian Banjir

Dalam dokumen R3P yang diperbarui, Pemko Padang mengusulkan kebutuhan sekitar Rp955,771 miliar kepada pemerintah pusat.

Usulan tersebut mencakup berbagai proyek, antara lain pembangunan waduk retensi Air Pacah, perbaikan drainase kawasan By Pass, perbaikan saluran crossing, normalisasi Batang Maransi, pembangunan pengendali banjir Batang Guo, pengendalian sedimen Batang Guo, pengembangan geoportal, serta penyediaan sensor banjir di Batang Kuranji.

Rencana tersebut menunjukkan bahwa pemerintah mulai mengarahkan penanganan ke kombinasi infrastruktur pengendali banjir dan sistem peringatan dini.

Bagi kota yang berada di antara kawasan perbukitan dan pesisir, pendekatan semacam ini menjadi penting karena air dari kawasan hulu harus dapat dialirkan dengan kapasitas yang memadai sekaligus ditahan ketika debit meningkat secara cepat.

Batang Maransi Jadi Salah Satu Prioritas

Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang juga memperkuat koordinasi dengan Pemprov Sumatera Barat dan Pemkot Padang untuk menangani sejumlah titik rawan.

Salah satu lokasi prioritas adalah Batang Maransi, dengan rencana peningkatan kapasitas sungai, perbaikan alur dan dasar sungai, serta pembangunan kolam retensi.

Pendekatan tersebut diarahkan untuk mengurangi risiko banjir melalui peningkatan kapasitas sistem sungai, bukan sekadar menangani dampak setelah air meluap.

Risiko Masih Ada Setelah Air Surut

Meskipun banjir besar 3 Agustus telah surut, masyarakat belum sepenuhnya terbebas dari ancaman.

BPBD Kota Padang masih mengimbau masyarakat untuk mewaspadai cuaca ekstrem, termasuk hujan deras dan angin kencang. Kewaspadaan menjadi penting karena hujan dengan intensitas tinggi dalam waktu singkat dapat kembali meningkatkan debit sungai dan memicu genangan.

Pengalaman warga setelah banjir sebelumnya juga menunjukkan adanya trauma terhadap hujan deras. Seorang warga Padang, Albert Reza, menggambarkan kondisi masyarakat yang kembali cemas setiap hujan turun.

“Masyarakat di Kota Padang mengalami trauma jika curah hujannya tinggi,” ujarnya. Ia mengatakan sebagian warga bahkan merasa tidak memiliki banyak pilihan ketika hujan deras kembali menyebabkan air sungai naik.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa dampak banjir tidak berhenti ketika air surut. Rasa aman masyarakat ikut terganggu ketika bencana terjadi berulang di lokasi yang sama.

Padang Pariaman dan Pesisir Selatan Ikut Dipantau

Penanganan pascabencana di Sumatera Barat juga tidak hanya berpusat di Kota Padang.

Satgas PRR sebelumnya meninjau wilayah Padang Pariaman yang terdampak banjir dan longsor. Pemerintah juga mendorong pemulihan infrastruktur yang rusak, termasuk pembangunan kembali Jembatan Anduriang di Kecamatan 2×11 Kayu Tanam yang telah masuk dalam pagu indikatif APBN.

Baca JugaTekanan Mental 263 Hari di Laut, Tujuh Tentara AS Tewas dalam Bentrokan Internal di USS Abraham LincolnRachmaddani Rizki Saputra12 Agustus 2026 pukul 16.49

Sementara di Pesisir Selatan, Posko Nasional Satgas PRR melakukan peninjauan untuk mengevaluasi perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabanjir serta longsor.

Langkah tersebut merupakan bagian dari mandat Satgas PRR yang dibentuk pemerintah untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat secara terkoordinasi.

Pemulihan Lahan Pertanian Juga Berjalan

Pemulihan Sumatera Barat tidak hanya menyangkut rumah dan infrastruktur perkotaan. Sektor pertanian yang terdampak bencana juga menjadi bagian dari agenda rehabilitasi.

Pemerintah pusat memasukkan Sumatera Barat dalam program percepatan rehabilitasi lahan pertanian terdampak bencana di Sumatera. Program tersebut diarahkan untuk mengembalikan produktivitas lahan sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan pemulihan ekonomi masyarakat.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebelumnya menegaskan bahwa pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap pemulihan lahan pertanian yang menjadi sumber penghidupan masyarakat.

“Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan seluruh jajaran, mulai dari menteri, gubernur, hingga bupati dan wali kota, agar penanganan lahan pertanian terdampak bencana di tiga provinsi berjalan maksimal.”

Dari Tanggap Darurat ke Pencegahan

Perkembangan sampai akhir Agustus memperlihatkan perubahan fase penanganan. Banjir 3 Agustus telah surut dan pekerjaan darurat seperti evakuasi serta pembersihan telah dilakukan. Kini perhatian pemerintah beralih pada rehabilitasi, rekonstruksi dan pencegahan banjir berikutnya.

Tetapi pekerjaan tersebut menghadapi persoalan mendasar. Sedimentasi sungai, keterbatasan kapasitas saluran, kerusakan tanggul dan kebutuhan sistem peringatan dini menunjukkan bahwa banjir di Padang tidak dapat diselesaikan hanya dengan respons ketika bencana datang.

Usulan anggaran sekitar Rp955,771 miliar menjadi indikator besarnya kebutuhan untuk membangun sistem pengendalian banjir yang lebih terpadu.

Bagi masyarakat yang telah mengalami banjir berulang sejak November 2025 hingga Agustus 2026, keberhasilan penanganan pada akhirnya bukan hanya diukur dari seberapa cepat air surut.

Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah pemerintah mampu memastikan hujan berikutnya tidak kembali mengubah permukiman menjadi wilayah genangan dan memaksa warga mengulang siklus evakuasi, membersihkan lumpur, lalu menunggu banjir berikutnya.

Sumatera Barat kini berada pada titik penting memulihkan kerusakan yang telah terjadi sekaligus membenahi sistem agar bencana tidak terus berulang.