Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat penanganan karhutla di Kalimantan Barat untuk membahas kondisi hotspot dan strategi mitigasi kebakaran.
KALIMANTAN - Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) setelah tiba di Pangkalan TNI AU Supadio, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Sabtu (22/8/2026).
Rapat tersebut digelar untuk memperoleh gambaran terkini mengenai kondisi karhutla sekaligus membahas langkah penanganan yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah.
Setibanya di Kalimantan Barat, Presiden langsung menuju Posko Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Pontianak untuk mendengarkan laporan dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta unsur terkait yang berada di lapangan.
Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya dalam pengantarnya menyampaikan bahwa rapat tersebut dihadiri oleh jajaran pemerintah pusat dan daerah yang terlibat dalam penanganan karhutla.
Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa kunjungan ke Kalimantan Barat dilakukan untuk melihat kondisi secara langsung dan mendapatkan informasi mengenai situasi karhutla terkini.
“Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi,” kata Presiden Prabowo.
Pemaparan kondisi karhutla disampaikan Tenaga Ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Asrianus Bulo. Berdasarkan pemantauan satelit selama 24 jam terakhir, terdeteksi 198 titik panas atau hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi di wilayah Kalimantan Barat.
Selain itu, terdapat 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Bulo menjelaskan, persebaran titik panas tersebut terkonsentrasi di sejumlah wilayah, terutama bagian selatan dan timur Kalimantan Barat.
“Kami laporkan bahwa titik hotspot ini didominasi di wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kubu Raya, dan Kabupaten Kayong Utara di wilayah sektor selatan. Kemudian di wilayah timur juga Kabupaten Sanggau, Sintang, dan Sambas,” jelas Bulo.
Dalam rapat tersebut juga dibahas mengenai prakiraan cuaca dan upaya mitigasi melalui operasi modifikasi cuaca (OMC). Berdasarkan pemantauan BMKG, potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di wilayah timur Kalimantan Barat pada periode 21 hingga 27 Agustus 2026.
Sebelumnya, pemerintah telah melaksanakan OMC pada 11 hingga 18 Agustus 2026. Operasi tersebut dihentikan sementara karena belum terdapat potensi awan yang cukup untuk mendukung pelaksanaan penyemaian hujan.
Bulo menyampaikan bahwa pemerintah kembali merencanakan pelaksanaan OMC setelah adanya potensi pertumbuhan awan pada 23 hingga 27 Agustus 2026. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat penanganan karhutla melalui pendekatan pencegahan dan pengendalian dampak kebakaran.
Melalui koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan unsur penanggulangan bencana, pemerintah berupaya memastikan penanganan karhutla berjalan berdasarkan kondisi lapangan dan data terkini.
Punya keberatan terhadap pemberitaan ini? Ajukan Hak Jawab
