DPR RI meminta pemerintah mengevaluasi mitigasi karhutla, memperkuat koordinasi lintas sektor, dan meningkatkan kesiapan pemadaman serta pemulihan lingkungan.
JAKARTA– Berulangnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia menjadi alasan bagi anggota Komisi XII DPR RI, Syarif Fasha, untuk meminta pemerintah mengevaluasi sistem mitigasi dan penanganan kebakaran.
Evaluasi tersebut perlu mencakup kesiapan pencegahan, efektivitas pemadaman, koordinasi antarlembaga, hingga pemulihan dampak kebakaran terhadap lingkungan dan masyarakat.
Dalam keterangannya kepada Parlementaria, Jumat (16/10/2026), Syarif menyebut sejumlah wilayah di Sumatera dan Kalimantan, seperti Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur, berulang kali menghadapi persoalan karhutla.
Menurutnya, pengalaman penanganan pada tahun-tahun sebelumnya seharusnya menjadi dasar penyusunan langkah antisipasi untuk menghadapi kebakaran pada tahun berikutnya.
“Semestinya dengan peristiwa-peristiwa tahunan ini, pemerintah pusat sudah membuatkan rencana mitigasi-mitigasi apabila ini terjadi lagi di tahun ke depan. Dan perlu kita berkaca kepada penanganan-penanganan tahun-tahun sebelumnya,” ujar Syarif.
Selain perencanaan, ia menilai koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah perlu diperkuat. Kementerian dan lembaga terkait, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta kementerian yang menangani kehutanan, perlu bekerja secara terpadu dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Menurut Syarif, pembagian kewenangan dan tanggung jawab yang jelas diperlukan agar penanganan kebakaran tidak terhambat persoalan koordinasi. Setiap instansi perlu memahami perannya sejak tahap pencegahan hingga penanganan dampak kebakaran.
“Jangan sampai nanti saling menyalahkan. Oh, ini tanggung jawab si A, ini tanggung jawab si B, tapi tanggung jawab kita bersama,” tegas legislator Fraksi Partai NasDem tersebut.
Syarif juga menyoroti kesiapan sarana pemadaman, termasuk helikopter untuk operasi water bombing atau pengeboman air. Berdasarkan pengamatannya di daerah pemilihan Jambi, terdapat helikopter yang disiagakan, tetapi tidak selalu dapat dioperasikan secara optimal. Kondisi tersebut, menurut dia, perlu dievaluasi agar ketersediaan peralatan sejalan dengan kebutuhan penanganan di lapangan.
Karakteristik lahan juga menjadi perhatian, terutama kawasan gambut. Api di lahan gambut dapat menjalar di bawah permukaan tanah sehingga sulit terdeteksi dan dipadamkan. Karena itu, strategi penanganan perlu disesuaikan dengan kondisi lahan, termasuk melalui pembasahan gambut dan langkah pencegahan untuk menghambat penyebaran api.
Lebih lanjut, Syarif mengingatkan bahwa evaluasi karhutla perlu mencakup dampak setelah kebakaran terkendali. Pemerintah perlu memperhatikan pemulihan lingkungan, kesehatan masyarakat dan petugas pemadam, serta aktivitas ekonomi yang terganggu akibat kebakaran dan kabut asap.
Ia menegaskan, penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan lintas sektor agar kebijakan pencegahan, pemadaman, dan pemulihan berjalan berkesinambungan. Evaluasi terhadap pengalaman sebelumnya diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan langkah pemerintah dalam menghadapi risiko kebakaran pada tahun-tahun mendatang.
Punya keberatan terhadap pemberitaan ini? Ajukan Hak Jawab
