JAKARTA — Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyoroti sejumlah program unggulan Presiden Prabowo Subianto dalam pembukaan Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Jakarta, Jumat (14/8/2026). Dalam pidatonya, Muzani mengaitkan berbagai kebijakan pemerintah dengan amanat konstitusi, sekaligus menekankan pentingnya pelaksanaan program yang tepat sasaran dan akuntabel.
Muzani menyebut sejumlah program prioritas pemerintahan Prabowo, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes), Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, hingga pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia.
Dalam pembahasan mengenai MBG, Muzani menilai program tersebut memiliki tujuan yang lebih luas dibanding sekadar distribusi makanan. Menurutnya, MBG merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi anak.
“Bukan semata pembagian makanan, tetapi ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas,” ujar Muzani.
Ia menyampaikan bahwa tantangan utama program tersebut berada pada aspek pelaksanaan. Menurutnya, tujuan kebijakan perlu berjalan seiring dengan tata kelola yang baik agar manfaatnya dapat diterima masyarakat secara luas.
“Tugas kita bersama adalah memastikan tujuan yang baik itu dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, tepat sasaran, dan akuntabel,” katanya.
Selain MBG, Muzani juga membahas program Kopdes yang menjadi salah satu agenda ekonomi pemerintahan Prabowo. Ia menyebut koperasi memiliki peran dalam membangun sistem ekonomi yang tidak sepenuhnya bergantung pada mekanisme persaingan bebas.
Menurut Muzani, koperasi dapat menjadi instrumen untuk memperkuat posisi ekonomi kelompok masyarakat tertentu, seperti petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro.
“Koperasi merupakan salah satu sarana menghadirkan demokrasi dalam kehidupan ekonomi,” ujar Muzani.
Ia mengatakan koperasi yang dikelola secara sehat dan profesional dapat membantu petani memperkuat posisi tawar, membuka akses pasar bagi nelayan, mengembangkan usaha mikro, serta memperpendek rantai distribusi kebutuhan pokok.
Dalam sektor pendidikan, Muzani menyebut Sekolah Rakyat sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat, termasuk kelompok kurang mampu. Ia juga menyinggung Sekolah Unggul Garuda sebagai bagian dari kebijakan peningkatan kualitas pendidikan nasional.
Muzani turut menyampaikan kebijakan pemerintah terkait pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Perusahaan milik negara tersebut disebut akan menjalankan tata kelola ekspor satu pintu dan memperkuat posisi tawar Indonesia dalam perdagangan global.
Rangkaian program yang disampaikan dalam pembukaan sidang tersebut menjadi gambaran arah kebijakan pemerintahan Prabowo. Namun, implementasi di lapangan akan menjadi faktor penentu untuk mengukur sejauh mana program tersebut mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
