Cegah Penipuan Jemaah, Kemenhaj Targetkan Tiga PPNS di Setiap Kabupaten/Kota

JAKARTA - Sebanyak 105 calon jemaah umrah asal Pasaman Barat, Sumatera Barat, gagal berangkat ke Arab Saudi setelah penyelenggara perjalanan diduga tidak memenuhi kewajiban pembiayaan akomodasi dan penerbangan.

Kasus ini menjadi salah satu persoalan yang mendorong Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memperkuat fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk menangani praktik penipuan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

Penguatan tersebut disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak saat membuka kegiatan penguatan PPNS di Jakarta, Selasa (10/11/2026). Ia menyebut laporan penipuan haji dan umrah diterima hampir setiap hari. Menurut Dahnil, sekitar 70 persen korban berasal dari kelompok masyarakat rentan secara ekonomi, terutama warga di perdesaan.

Dahnil menilai pelaku penipuan memanfaatkan kepercayaan masyarakat terhadap simbol dan aktivitas keagamaan untuk memperoleh keuntungan. Ia menyebut praktik tersebut sebagai tindakan yang merugikan jemaah sekaligus mencederai nilai agama. Dalam pernyataannya, Dahnil bahkan menggunakan istilah bandit agama untuk menyebut pihak-pihak yang menjadikan ibadah sebagai kedok penipuan.

Baca JugaPanduan untuk Umat: Pahami Alasan MUI Larang Total Penggunaan hingga Bisnis Rokok ElektrikNurul Hidayah11 November 2026 pukul 08.19

Untuk memperkuat penindakan, Kemenhaj berencana merevitalisasi fungsi PPNS dan menambah jumlah penyidik di daerah. Dahnil menyebut kebutuhan idealnya mencapai tiga PPNS di setiap kabupaten/kota. Namun, jumlah tersebut dapat disesuaikan dengan populasi jemaah dan tingkat kerawanan kasus di masing-masing wilayah.

PPNS merupakan aparatur sipil negara yang diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam sektor haji dan umrah, penyidik ini dapat berkoordinasi dengan kepolisian untuk menangani dugaan pelanggaran oleh penyelenggara perjalanan maupun pihak lain yang terlibat. Kewenangan penyidikan tersebut berbeda dari kewenangan pengadilan dalam menjatuhkan hukuman.

Persoalan 105 calon jemaah asal Pasaman Barat memperlihatkan bentuk kerugian yang dapat dialami masyarakat. Rombongan yang terdiri atas 103 jemaah dan dua mutawif itu semula dijadwalkan berangkat pada 4 November melalui Kuala Lumpur.

Baca JugaJemaah Haji Diimbau Kurangi Aktivitas Berat, Ini Tips Menjaga Stamina Jelang Puncak IbadahTegar Herlambang22 Mei 2026 pukul 16.00

Namun, keberangkatan tidak terlaksana hingga mereka dipindahkan ke hotel di Tangerang. Pihak hotel kemudian menyampaikan layanan penginapan tidak dapat dilanjutkan karena biaya belum dibayarkan oleh pihak travel.

Kemenhaj menelusuri dugaan pelanggaran yang melibatkan PT SK dan PT KBB, termasuk dugaan penggunaan akses Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (SISKOPATUH) milik penyelenggara lain. Pemeriksaan juga mencakup aliran dana serta pemenuhan kewajiban perusahaan terhadap jemaah.

Di sisi pencegahan, Kemenhaj meningkatkan pengawasan keberangkatan umrah di bandara. Jemaah juga diminta melaporkan kendala pelayanan kepada petugas kementerian.

Langkah pengawasan dan penguatan penyidikan tersebut akan diuji melalui penanganan kasus konkret, termasuk kepastian pemulangan jemaah dan pertanggungjawaban penyelenggara yang diduga melanggar aturan.