JAKARTA — Tingkat kemiskinan Indonesia mengalami penurunan pada Maret 2026. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin turun menjadi 22,93 juta orang atau setara 8,07 persen dari total penduduk nasional. Angka tersebut menunjukkan sekitar 430 ribu penduduk berhasil keluar dari kategori miskin dibandingkan September 2025.
Penurunan tersebut tercermin dari perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin dalam beberapa tahun terakhir yang terus menunjukkan tren membaik. Pada September 2025, jumlah penduduk miskin tercatat 23,36 juta orang dengan tingkat kemiskinan 8,25 persen. Sementara pada Maret 2026, jumlah tersebut turun menjadi 22,93 juta orang dengan persentase 8,07 persen.
Data BPS menunjukkan tren penurunan kemiskinan berlangsung secara bertahap sejak Maret 2021. Pada periode tersebut, jumlah penduduk miskin masih berada di angka 27,54 juta orang atau 10,14 persen. Angka tersebut kemudian terus mengalami penurunan hingga mencapai level terendah dalam lima tahun terakhir pada Maret 2026.
Penurunan angka kemiskinan juga terjadi di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Secara nasional, tingkat kemiskinan perkotaan pada Maret 2026 turun menjadi 6,34 persen dari sebelumnya 6,60 persen pada September 2025. Sementara tingkat kemiskinan perdesaan turun menjadi 10,67 persen dari sebelumnya 10,72 persen.
Meski mengalami penurunan, wilayah perdesaan masih memiliki tingkat kemiskinan lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan kemampuan ekonomi masyarakat yang dipengaruhi oleh struktur pekerjaan, pendapatan, serta akses terhadap sumber daya ekonomi di masing-masing wilayah.
Dari sisi distribusi penduduk miskin, Pulau Jawa masih menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin terbesar. BPS mencatat sebanyak 12,02 juta penduduk miskin berada di Pulau Jawa atau mencakup 52,42 persen dari total penduduk miskin nasional.
Sementara itu, Sumatera menyumbang 5 juta penduduk miskin atau 21,81 persen, disusul Sulawesi sebanyak 1,83 juta orang atau 7,98 persen, Bali dan Nusa Tenggara sebanyak 1,24 juta orang, Kalimantan sebanyak 870 ribu orang, serta Maluku dan Papua sebanyak 1,44 juta orang.
BPS mencatat hampir seluruh wilayah mengalami penurunan tingkat kemiskinan. Penurunan terbesar terjadi di Pulau Jawa dengan perubahan sebesar 0,21 poin persentase dibandingkan September 2025. Kondisi tersebut menunjukkan perbaikan kesejahteraan masyarakat berlangsung di berbagai wilayah Indonesia.
Selain jumlah penduduk miskin, BPS juga melihat perkembangan kedalaman dan keparahan kemiskinan sebagai indikator kondisi ekonomi kelompok miskin. Pada Maret 2026, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) secara nasional tercatat menurun dibandingkan September 2025. Penurunan terjadi terutama di wilayah perkotaan, sedangkan wilayah perdesaan mengalami peningkatan.
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga menunjukkan pola serupa. Angka tersebut menurun di wilayah perkotaan, sementara wilayah perdesaan mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya.
Penurunan kemiskinan tersebut menggambarkan adanya perbaikan kondisi ekonomi masyarakat secara umum. Namun, disparitas antara wilayah perkotaan dan perdesaan masih menjadi tantangan yang perlu diperhatikan agar penurunan angka kemiskinan dapat berlangsung secara merata di seluruh Indonesia.
