Larangan Hijab di Sekolah Azerbaijan Memicu Gelombang Protes

AZERBAIJAN – Pemerintah Azerbaijan melarang penggunaan kerudung (hijab) bagi siswa dan guru di sekolah-sekolah negeri karena mendasarkan kebijakan tersebut pada prinsip sekularisme (pemisahan antara agama dan urusan negara atau institusi publik). 

Pemerintah Azerbaijan resmi memperketat aturan mengenai atribut keagamaan di lingkungan pendidikan. Pada September dan Oktober 2026, Kabinet Menteri Azerbaijan mengesahkan revisi aturan seragam sekolah yang melarang penggunaan simbol agama. Kebijakan ini secara tidak langsung melarang siswi maupun guru perempuan untuk mengenakan hijab di sekolah.

Langkah tersebut diambil sebagai bentuk penegakan prinsip sekularisme negara. Meskipun mayoritas penduduk Azerbaijan menganut agama Islam, negara ini secara konstitusional memegang teguh sistem pemerintahan yang sekuler. Pemerintah menegaskan bahwa lingkungan sekolah harus tetap netral dan steril dari berbagai bentuk simbol keagamaan.

Guna memastikan kepatuhan, pihak berwenang menetapkan sanksi tegas bagi para pelanggar. Siswi yang tetap bersikeras mengenakan kerudung tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas. Sementara itu, guru perempuan yang melanggar aturan ini terancam mendapat sanksi disipliner hingga pemecatan.

Baca JugaMengenal Houthi, Gerakan Zaidi yang Berubah Menjadi Kekuatan Militer YamanRachmaddani Rizki Saputra8 Oktober 2026 pukul 10.37

Kebijakan baru ini merembet pada gelombang reaksi dan aksi protes di berbagai wilayah. Di Baku, sejumlah siswa memilih melakukan aksi boikot kelas sebagai bentuk penolakan.

Unjuk rasa tersebut berujung pada penangkapan beberapa demonstran oleh aparat keamanan. Tak hanya memicu reaksi dalam negeri, kebijakan ini juga memanen kritik tajam dari kelompok hak asasi manusia serta memantik gelombang protes di luar negeri, termasuk di Turki dan Iran.

Pemerintah Azerbaijan melarang penggunaan jilbab atau hijab bagi siswa dan guru di lingkungan sekolah.

Kondisi dan Dampak Saat Ini

Langkah ini diambil untuk menegakkan standar seragam pendidikan sekaligus menjaga prinsip sekularisme negara. Meski sekitar 96% penduduknya beragama Islam, Azerbaijan secara konstitusional memisahkan agama dari urusan publik dan pendidikan.

Pembaruan aturan pakaian ini berdampak langsung di sekolah: siswi berhijab dilarang masuk kelas, sementara guru yang bersikeras memakainya terancam sanksi hingga pemecatan.

Baca JugaDua Bandara Saudi Diserang Houthi, Serangan Balasan Sasar 82 Target di YamanRachmaddani Rizki Saputra8 Oktober 2026 pukul 10.01

Tindakan represif dan kebijakan tersebut memantik sorotan tajam dari dunia internasional. Kecaman datang dari sejumlah negara mayoritas Muslim seperti Turki dan Iran, hingga organisasi keagamaan internasional.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) turut menyuarakan keprihatinan dan mendesak Pemerintah Azerbaijan untuk meninjau kembali aturan tersebut demi menjamin kebebasan beragama.

Meski dihujani gelombang protes dari dalam dan luar negeri, Pemerintah Azerbaijan bergandeng pada pendiriannya.

Pihak berwenang berdalih bahwa kebijakan ini murni diterapkan demi menegakkan sistem pendidikan yang netral dan steril dari atribut agama, selaras dengan konstitusi negara yang menganut prinsip sekularisme.