Negara pulau kecil mendesak aksi nyata menghadapi kenaikan permukaan laut di COP31. Mengapa ancaman ini juga penting bagi Indonesia?
RUNTUT.COM – Ancaman perubahan iklim bukan lagi sekadar persoalan kenaikan suhu bumi. Bagi sejumlah negara pulau kecil, terutama di kawasan Pasifik, perubahan tersebut telah menjadi ancaman nyata terhadap keberlangsungan wilayah, kehidupan masyarakat, hingga masa depan generasi berikutnya.
Isu ini kembali menjadi sorotan dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) yang berlangsung di Antalya, Turki, pada 9 hingga 20 November 2026.
Negara-negara pulau kecil mendesak komunitas internasional untuk mengambil tindakan lebih konkret dalam menghadapi kenaikan permukaan laut, abrasi pantai, serta cuaca ekstrem yang semakin mengancam wilayah mereka.
Perdana Menteri Tonga, Fatafehi Fakafānua, bahkan menegaskan bahwa dunia tidak lagi membutuhkan lebih banyak penelitian dan perundingan, melainkan tindakan nyata.
Salah satu kelompok yang paling vokal adalah Alliance of Small Island States (AOSIS), sebuah koalisi beranggotakan 39 negara pulau kecil dan negara berkembang pesisir dataran rendah. Mereka menilai negara-negara dengan kontribusi emisi gas rumah kaca yang relatif kecil justru menanggung dampak perubahan iklim yang jauh lebih besar.
Dalam COP31, kelompok ini mendorong penyediaan dana sebesar 500 juta dolar AS untuk program ketahanan iklim dan 200 juta dolar AS untuk sistem peringatan dini bencana.
Ancaman tersebut tidak berarti seluruh negara pulau akan hilang dalam waktu dekat. Namun, kenaikan permukaan laut yang disertai gelombang badai dan abrasi dapat mempersempit daratan, merusak permukiman, mencemari sumber air tawar dengan air laut, hingga mengganggu mata pencaharian masyarakat pesisir.
Ancaman Serius Krisis Iklim
Bagi negara seperti Kiribati, Tuvalu, dan Maladewa, kondisi ini bukan hanya persoalan lingkungan, melainkan juga menyangkut tempat tinggal, identitas budaya, serta keberlanjutan kehidupan masyarakatnya.
Situasi tersebut seharusnya juga menjadi perhatian Indonesia. Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai yang menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat, Indonesia juga menghadapi risiko kenaikan permukaan laut.
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada Mei 2026 mencatat tren kenaikan muka laut di sejumlah wilayah pesisir utara Jawa berkisar 2,4 hingga 4,3 milimeter per tahun. Dampaknya semakin besar ketika kenaikan air laut terjadi bersamaan dengan penurunan permukaan tanah, seperti yang dialami sejumlah kawasan pesisir di Jakarta, Bekasi, dan Demak.
Karena itu, perjuangan negara-negara pulau kecil bukan sekadar isu yang jauh dari kehidupan masyarakat Indonesia. Desakan mereka terhadap pengurangan emisi, pendanaan adaptasi, dan perlindungan kawasan pesisir juga berkaitan erat dengan tantangan yang dihadapi Indonesia sendiri. Pada akhirnya, upaya menyelamatkan negara-negara yang terancam tenggelam bukan hanya tentang mempertahankan daratan, tetapi juga memastikan masyarakat di seluruh dunia tetap memiliki ruang untuk hidup dengan aman di tengah perubahan iklim.
Punya keberatan terhadap pemberitaan ini? Ajukan Hak Jawab