Tarik-ulur dana iklim kembali memanas di COP31 November 2026. Simak alasan negara kaya mengerem bantuan transisi hijau di tengah lonjakan anggaran militer.
RUNTUT.COM – Konferensi Perubahan Iklim PBB atau COP31 yang berlangsung pada 9 hingga 20 November 2026 di Turki kembali mempertemukan ratusan pemimpin dunia dalam satu meja perundingan. Namun, di balik pidato-pidato optimis tentang penyelamatan bumi, ruang negosiasi sebenarnya sedang diwarnai kebuntuan klasik yang sangat realistis yakni tarik-ulur soal uang.
Inti perdebatan di COP31 berpusat pada kelanjutan komitmen pendanaan iklim global yang disebut New Collective Quantified Goal on Climate Finance (NCQG) yang sebelumnya disepakati dalam COP29 di Azerbaijan. Negara-negara berkembang menuntut pencairan dana hibah yang nyata dan mudah diakses untuk membiayai transisi energi bersih serta mengatasi dampak bencana cuaca ekstrem.
Tapi kenyataannya, negara-negara maju justru datang ke meja perundingan dengan kelonggaran anggaran yang sangat terbatas, karena kas negara mereka sedang terbebani lonjakan utang dan belanja militer.
Para analis kebijakan global mengonfirmasi hal tersebut dengan melihat adanya pergeseran prioritas belanja negara-negara Barat sepanjang dua tahun terakhir.
Ketegangan geopolitik yang berkepanjangan di Eropa Timur dan Timur Tengah membuat pemerintah di AS dan Eropa memprioritaskan lonjakan anggaran pertahanan, subsidi energi fosil darurat, serta perlindungan rantai pasok industri domestik.
Laporan analisis dari lembaga kajian energi dan iklim E3G menyoroti bahwa banyak negara donor kini lebih memilih skema pinjaman komersial atau mengandalkan investasi swasta ketimbang mengucurkan hibah langsung dari kas negara.
Bagi negara berkembang, termasuk negara kepulauan dan kawasan Asia Tenggara, skema berbasis utang ini dinilai tidak adil karena justru berpotensi menambah beban fiskal di tengah mahalnya suku bunga global.
Sehingga, ketegangan di balik layar COP31 sebenarnya mengerucut pada tiga persoalan utama. Pertama, siapa yang harus membayar. Sebab, negara maju mendesak agar negara dengan ekonomi besar baru seperti Tiongkok dan negara-negara penghasil minyak di Timur Tengah ikut menyumbang ke dalam kantong dana iklim global, tidak lagi hanya dibebankan kepada negara industri lama.
Persoalan kedua, negara berkembang menolak bantuan iklim yang dikemas dalam bentuk pinjaman berbunga, karena negara maju dianggap memiliki tanggung jawab historis atas emisi karbon global.
Akhirnya, persoalan lain yang tak kalah penting adalah transparansi penyaluran. Menurut tinjauan lembaga riset World Resources Institute (WRI), terdapat selisih besar antara angka dana iklim yang diklaim telah dikucurkan oleh negara donor dengan dana riil yang benar-benar sampai ke proyek adaptasi iklim di lapangan.
Pada akhirnya, perundingan di COP31 membuktikan bahwa krisis iklim bukan sekadar persoalan sains atau teknologi energi terbarukan, melainkan pertarungan prioritas politik dan anggaran. Selama negara-negara besar masih menempatkan belanja pertahanan dan kompetisi geopolitik sebagai prioritas utama, janji pendanaan hijau untuk negara berkembang akan terus menjadi komoditas tawar-menawar yang alot di setiap pertemuan iklim dunia.
Punya keberatan terhadap pemberitaan ini? Ajukan Hak Jawab
