Iran usulkan “NATO Islam” bersama negara Muslim untuk memperkuat keamanan kawasan setelah konflik dengan Amerika Serikat.
TEHERAN — Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat yang kembali meningkat setelah konflik bersenjata pada 2026 mendorong Teheran mengajukan gagasan pembentukan aliansi keamanan baru di Timur Tengah. Iran mengusulkan kerja sama pertahanan yang melibatkan negara-negara Muslim, termasuk Pakistan yang memiliki kemampuan nuklir, untuk memperkuat kemandirian keamanan kawasan dan mengurangi pengaruh militer dari luar.
Usulan tersebut disampaikan Penjabat sementara Menteri Pertahanan Iran Brigadir Jenderal Seyed Majid Ibn Reza dalam pembicaraan dengan Menteri Pertahanan Turkiye Yasar Guler pada Minggu (2/8/2026). Kerangka kerja sama itu dirancang melibatkan Iran, Turkiye, Pakistan, Arab Saudi, Mesir, serta negara-negara Muslim lainnya melalui mekanisme keamanan kolektif.
Ibn Reza menyebut konsep tersebut memiliki kemiripan dengan perjanjian pertahanan bersama yang memungkinkan negara-negara anggota saling berkoordinasi menghadapi ancaman keamanan. Menurutnya, pengalaman konflik yang terjadi di kawasan menunjukkan perlunya sistem pertahanan yang lebih mandiri dan dibangun oleh negara-negara regional.
“Konflik yang terjadi belakangan ini menunjukkan pentingnya kerja sama antara negara-negara tetangga untuk menjaga keamanan dan stabilitas jangka panjang,” ujar Ibn Reza.
Menurut Iran, keberadaan kekuatan asing di Timur Tengah menjadi salah satu faktor yang memengaruhi ketidakstabilan kawasan. Teheran menilai negara-negara regional perlu memiliki mekanisme keamanan sendiri agar keputusan strategis tidak selalu bergantung pada kepentingan negara di luar kawasan.
Ibn Reza juga menyinggung nota kesepahaman gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat yang sebelumnya dimediasi Pakistan. Kesepakatan tersebut sempat membuka peluang penurunan eskalasi konflik, meski Iran tetap menyimpan kewaspadaan terhadap Washington karena rekam jejak hubungan kedua negara yang penuh ketegangan.
Usulan pembentukan aliansi keamanan Muslim muncul setelah Iran dan Amerika Serikat terlibat konflik militer pada awal 2026. Ketegangan meningkat ketika Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran, yang kemudian dibalas Teheran dengan serangan ke sejumlah wilayah di kawasan.
Situasi tersebut kembali memunculkan kekhawatiran terhadap stabilitas Timur Tengah. Iran mengecam operasi militer Israel di Gaza, Lebanon, Suriah, dan Iran. Teheran juga menuduh Washington mendukung pendekatan agresif Israel yang berpotensi memperluas konflik.
Ibn Reza memperingatkan bahwa pembukaan front baru antara Amerika Serikat dan kelompok Hizbullah dapat memicu krisis keamanan yang lebih luas. Ia juga menilai rencana zona keamanan yang diajukan Israel di wilayah Suriah dan Lebanon berisiko menjadi sumber ketegangan baru.
Di sisi lain, Qatar menyerukan negara-negara Teluk memperkuat koordinasi diplomatik untuk menjaga stabilitas kawasan. Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani menyampaikan seruan tersebut dalam komunikasi dengan pejabat Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Kuwait, Oman, dan Bahrain pada Senin (3/8/2026).
Kementerian Luar Negeri Qatar menyatakan pembicaraan tersebut membahas perkembangan keamanan regional, termasuk upaya menjalankan nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran. Al Thani meminta seluruh pihak tetap berada dalam jalur diplomasi, termasuk menjaga kebebasan pelayaran di Selat Hormuz yang menjadi jalur perdagangan energi penting dunia.
Iran dan Amerika Serikat sebelumnya sempat mencapai kesepakatan gencatan senjata pada April sebelum menandatangani nota kesepahaman pada Juni melalui mediasi Pakistan. Namun, kesepakatan itu kembali terganggu setelah kedua negara melakukan serangan balasan selama hampir dua pekan.
Di tengah situasi tersebut, gagasan aliansi keamanan negara Muslim menjadi salah satu upaya Iran membangun arsitektur pertahanan baru di kawasan. Namun, realisasi kerja sama tersebut masih menghadapi tantangan politik, mengingat hubungan antarnegara Timur Tengah memiliki kepentingan dan arah kebijakan yang beragam.
Punya keberatan terhadap pemberitaan ini? Ajukan Hak Jawab
