Presiden Polandia Tinggalkan Agenda Luar Negeri, Konflik Politik di Dalam Negeri Memanas

POLANDIA—Presiden Polandia Karol Nawrocki membatalkan perjalanan ke Senegal dan memerintahkan pesawat yang ditumpanginya kembali ke Warsawa setelah konflik kepemimpinan Mahkamah Konstitusi memicu demonstrasi dan pengerahan polisi. Ketegangan tersebut berpusat pada penangguhan Ketua Mahkamah Konstitusi Bogdan Święczkowski oleh seorang hakim lain, Anna Korwin-Piotrowska, pada Jumat (30/10/2026).

Peristiwa itu memperuncing perselisihan antara pemerintahan Perdana Menteri Donald Tusk dan kubu oposisi yang berafiliasi dengan Partai Hukum dan Keadilan (PiS). Pada Sabtu (31/10/2026), ratusan orang berkumpul di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi di Warsawa. Sejumlah demonstran menuding pemerintah berupaya mengambil alih lembaga peradilan tersebut secara paksa.

Nawrocki menyatakan harus kembali ke negaranya karena situasi yang berkembang membutuhkan kehadiran kepala negara. Setelah tiba di Warsawa, ia mendatangi gedung Mahkamah Konstitusi dan menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh.

Ia kemudian menyerukan konsultasi darurat dengan perwakilan kelompok politik di parlemen untuk membahas situasi keamanan dan ketertiban konstitusional.

Baca JugaRibuan Warga Israel Demo Jelang Pemilu, Laporan CIA Soroti Risiko Perpecahan InternalRachmaddani Rizki Saputra26 Oktober 2026 pukul 09.13

Menurut laporan Reuters pada 30 Oktober 2026, penangguhan Święczkowski diumumkan oleh Korwin-Piotrowska, hakim yang menyatakan dirinya mengambil alih tanggung jawab pengelolaan pengadilan.

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Bartłomiej Sochański juga dikenai penangguhan. Namun, langkah tersebut langsung dipersoalkan karena kewenangan Korwin-Piotrowska untuk mengambil keputusan itu masih diperdebatkan.

Pemerintah Tusk membela langkah penertiban tersebut sebagai bagian dari upaya memulihkan supremasi hukum dan independensi peradilan. Tusk menilai kepemimpinan sebelumnya telah meninggalkan persoalan serius dalam sistem peradilan Polandia.

Sementara itu, Nawrocki dan tokoh oposisi menilai tindakan tersebut sebagai pengambilalihan lembaga negara yang melanggar tatanan konstitusi.

Polisi dikerahkan untuk mengamankan area gedung pengadilan setelah muncul kekhawatiran mengenai keselamatan hakim dan pegawai. Kepolisian menyatakan petugas berada di area kompleks, tetapi tidak memasuki gedung.

Baca JugaSpanyol di Demo Ribuan Warganya, Tuntut Penanganan Krisis HunianAndini Putri Lestari4 Oktober 2026 pukul 15.30

Associated Press melaporkan tiga orang ditahan setelah sejumlah demonstran melempar benda ke arah petugas dan berusaha menerobos pagar pengamanan.

Akar konflik ini berkaitan dengan perubahan sistem peradilan yang dilakukan pemerintahan PiS pada 2015–2023. Kebijakan tersebut menuai kritik dari Uni Eropa karena dinilai mengancam independensi lembaga peradilan.

Setelah memenangkan pemilu pada 2023, pemerintahan Tusk berupaya mengubah kebijakan itu. Namun, sejumlah langkah reformasi terhambat oleh penolakan Nawrocki, yang memiliki kedekatan politik dengan PiS.

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan menilai kesesuaian undang-undang dengan konstitusi. Karena itu, perebutan kendali atas lembaga tersebut berpotensi memengaruhi proses legislasi dan keseimbangan kekuasaan di Polandia.

Hingga kini, persoalan utamanya belum selesai: siapa yang memiliki kewenangan sah untuk memimpin pengadilan dan bagaimana perubahan kepemimpinan dapat dilakukan sesuai konstitusi.