27 Agustus di DPR: Konsolidasi Massa Meluas, RUU Perampasan Aset Jadi Salah Satu Tuntutan Utama

JAKARTA - Rencana aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI pada Kamis, 27 Agustus 2026, mulai menunjukkan karakter yang lebih luas daripada sekadar mobilisasi warga Pati. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) memang menjadi salah satu kelompok yang paling aktif mempersiapkan aksi, tetapi sejumlah elemen masyarakat dan kelompok dari daerah lain juga menyatakan akan hadir dengan agenda masing-masing. Karena itu, aksi 27 Agustus lebih tepat dibaca sebagai pertemuan berbagai kelompok dengan tuntutan yang tidak sepenuhnya sama, dengan isu pemberantasan korupsi dan pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi salah satu titik temu.

AMPB sendiri telah berada di Jakarta sejak 21 Agustus untuk mempersiapkan aksi. Koordinator AMPB, Supriyono alias Botok, menyatakan massa dari berbagai daerah akan berkumpul di depan DPR. Tuntutan utama yang mereka bawa adalah mendesak DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset serta mendorong hukuman berat bagi koruptor, termasuk hukuman mati.

“Kami tak suka anarkis,” kata Supriyono ketika menjelaskan rencana kedatangan massa ke Jakarta dan tuntutan pengesahan RUU Perampasan Aset.

Bukan Hanya Warga Pati

Menyebut agenda 27 Agustus sebagai “aksi warga Pati” semata berpotensi menyederhanakan situasi. Sejumlah kelompok lain juga tercatat merencanakan kehadiran di Gedung DPR.

Tirto mencatat, selain AMPB, terdapat Forum Studi Ilmu Hukum Universitas Terbuka dan Forum Keluarga Mahasiswa Bogor yang mencantumkan rencana aksi pada 27 Agustus. Sejumlah kelompok tersebut membawa agenda masing-masing, termasuk isu pemberantasan korupsi, transparansi dan dugaan penyimpangan pengelolaan dana di tingkat daerah.

Baca JugaDemonstrasi di Grahadi Surabaya Berakhir Ricuh, 24 Ditangkap 13 DibebaskanMila Nabilah28 Juni 2026 pukul 09.11

Dengan demikian, terdapat perbedaan antara kelompok penggagas tertentu dan keseluruhan massa yang berpotensi hadir pada hari aksi. Tidak semua peserta dapat secara otomatis disebut sebagai bagian dari AMPB ataupun sebagai warga Pati.

Laporan lain juga menyebut adanya konsolidasi AMPB dengan Aliansi Rakyat Indonesia Bersatu (ARIB). Supriyono mengatakan keberangkatan massa AMPB ke Jakarta dilakukan bersama jaringan yang lebih luas.

RUU Perampasan Aset Menjadi Titik Temu

Salah satu isu paling menonjol menjelang aksi adalah tuntutan agar RUU Perampasan Aset segera disahkan.

Bagi kelompok yang mengusung agenda tersebut, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan memenjarakan pelaku. Aset yang berasal dari tindak pidana korupsi juga harus dapat dirampas melalui mekanisme hukum yang kuat.

Tuntutan itu kemudian dipadukan dengan dorongan agar pelaku korupsi memperoleh hukuman yang lebih berat.

Namun, karena aksi 27 Agustus diikuti kelompok dengan latar belakang dan agenda berbeda, RUU Perampasan Aset tidak dapat disebut sebagai satu-satunya tuntutan seluruh peserta. Sejumlah kelompok membawa persoalan lain yang berkaitan dengan transparansi, pemerintahan, dan kebijakan publik.

Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) melalui tajuk “Merebut Kembali Indonesia” membawa agenda yang lebih luas, yakni menuntut pengadilan terhadap Prabowo-Gibran; penghentian program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG); penghentian kebijakan pajak yang dinilai menindas rakyat; pendidikan dan kesehatan gratis; penurunan harga kebutuhan pokok serta kenaikan upah buruh; penetapan bencana di Sumatra dan Nusa Tenggara Timur sebagai bencana nasional; pemenuhan hak pekerja rumah tangga; demiliterisasi dan penghentian batalion pembangunan; penghentian kriminalisasi aktivis dan pembebasan seluruh tahanan politik; serta penyitaan seluruh aset koruptor. Sementara Aliansi Rakyat Peduli Indonesia (ARPI) juga disebut masuk dalam kelompok yang akan melakukan aksi, meski rincian tuntutannya belum terkonfirmasi secara memadai.

Sementara itu Forum Studi Ilmu Hukum Universitas Terbuka dan Forum Keluarga Mahasiswa Bogor yang mengkonfirmasi akan turut dalam aksi 27 Agustus nanti belum mengeluarkan daftar tuntutan yang dapat diverifikasi oleh redaksi.

Di sisi lain, Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4) membawa agenda yang berbeda, yakni menyatakan dukungan terhadap program-program pemerintah. Dengan demikian, aksi 27 Agustus mempertemukan berbagai arus aspirasi dengan tuntutan yang beragam, mulai dari pemberantasan korupsi, agenda ekonomi rakyat, hak-hak pekerja, layanan publik, kebebasan sipil, isu kebencanaan hingga dukungan terhadap pemerintah.

Dua Arus Aspirasi di Depan DPR

Perkembangan menjelang 27 Agustus juga memperlihatkan kemungkinan hadirnya dua arus aksi dengan misi berbeda. Sejumlah pemberitaan menyebut ada kelompok yang membawa tuntutan pengesahan RUU Perampasan Aset dan pemberantasan korupsi, sementara kelompok lain datang untuk menyatakan dukungan terhadap program pemerintah.

Situasi tersebut membuat 27 Agustus tidak tepat digambarkan sebagai demonstrasi dengan satu komando atau satu agenda politik.

Justru, yang terlihat adalah berbagai kepentingan bertemu di ruang publik yang sama.

Kondisi ini sekaligus membuat pengelolaan aksi menjadi penting. Perbedaan tuntutan tidak dengan sendirinya berarti konflik, tetapi potensi gesekan dapat meningkat apabila massa dalam jumlah besar berkumpul dengan agenda yang berbeda.

Kontroversi Rekening Donasi

Menjelang aksi, persoalan lain muncul dan kemudian menjadi bagian dari sorotan publik.

Rekening Bank Mandiri milik Supriyono alias Botok dilaporkan tidak dapat digunakan. Rekening tersebut disebut menyimpan sekitar Rp80,9 juta, yang menurut Supriyono berasal dari uang pribadi dan donasi untuk kebutuhan operasional aksi.

Perkembangan pada 24 Agustus menunjukkan bahwa persoalan tersebut berkaitan dengan permintaan penundaan transaksi oleh aparat. Okezone melaporkan Polda Metro Jaya meminta Bank Mandiri menunda transaksi pada rekening tersebut selama lima hari kerja dan transaksi disebut dapat kembali dilakukan pada 28 Agustus.

Baca JugaRatusan Siswa Berastagi Diduga Keracunan MBG, BGN Segel Dapur dan Copot Kepala SPPGRachmaddani Rizki Saputra14 Agustus 2026 pukul 18.10

Dengan demikian, persoalan tersebut perlu diberitakan secara hati-hati: bukan sekadar menyebut rekening “disita” atau “diblokir pemerintah”, melainkan menjelaskan bahwa terdapat penundaan transaksi atas permintaan aparat dan terdapat perbedaan istilah maupun penjelasan mengenai status rekening tersebut.

Di sisi lain, Supriyono juga mengaku akun media sosialnya mengalami pemblokiran. Klaim tersebut telah diberitakan sejumlah media, tetapi status dan penyebab masing-masing pemblokiran perlu dibedakan dari informasi yang telah dikonfirmasi secara resmi.

AMPB Tetap Menyiapkan Massa

Terlepas dari persoalan tersebut, AMPB menyatakan persiapan aksi tetap berjalan. Mereka bahkan telah membuka posko di depan kompleks DPR/MPR sejak 21 Agustus sebagai titik konsolidasi menjelang aksi 27 Agustus. Pada 24 Agustus, AMPB kembali membawa tambahan massa dari Pati menuju Jakarta.

Namun, perjalanan rombongan tersebut diwarnai insiden pelemparan batu bata. Salah satu bus yang membawa massa AMPB dilaporkan dilempari batu oleh dua orang tak dikenal dari atas jembatan penyeberangan orang (JPO) di ruas Tol Jakarta–Cikampek, wilayah Karawang, sekitar KM 54–55. Lemparan tersebut mengenai kaca depan bus hingga retak/pecah dan serpihan kaca dilaporkan mengenai sejumlah penumpang. AMPB menyebut sedikitnya tiga orang, termasuk koordinator Supriyono alias Botok, mengalami luka ringan akibat serpihan kaca.

Insiden tersebut kemudian disebut AMPB sebagai bentuk dugaan intimidasi menjelang aksi. Namun, identitas dan motif pelaku belum diketahui. Polisi dilaporkan telah menindaklanjuti kejadian tersebut; Polres Karawang memburu dua orang yang diduga melempar batu dan petugas sempat mengawal perjalanan bus untuk memastikan keselamatan rombongan. Meski bus mengalami kerusakan, rombongan tetap melanjutkan perjalanan menuju Jakarta untuk mempersiapkan aksi 27 Agustus.

Di tengah mobilisasi tersebut, persoalan bantuan transportasi dari AMPB kepada sejumlah pemerintah kecamatan di Pati juga menjadi perhatian. Pemerintah Kecamatan Margorejo sebelumnya menyatakan tidak memiliki anggaran untuk memberikan bantuan bus. Rangkaian peristiwa ini memperlihatkan bahwa mobilisasi massa dari Pati memang merupakan salah satu komponen penting dalam aksi 27 Agustus, tetapi sekaligus menunjukkan adanya dinamika dan tekanan tersendiri yang mengiringi keberangkatan mereka menuju Jakarta.

Selain itu, isu mengenai keterlibatan mahasiswa juga berkembang menjelang aksi. Sejumlah pemberitaan sempat menyebut adanya penolakan dari KAMMI terhadap aksi AMPB. Namun, informasi ini kemudian menjadi kontroversial karena muncul klarifikasi dari PP KAMMI mengenai pihak yang mengeluarkan pernyataan tersebut. Tirto melaporkan bahwa PP KAMMI menyatakan orang yang menyampaikan penolakan tersebut tidak lagi memiliki mandat untuk mengatasnamakan organisasi.

Karena itu, tidak tepat pula menyimpulkan bahwa “mahasiswa menolak aksi 27 Agustus” secara keseluruhan.

Yang dapat dikatakan berdasarkan informasi yang tersedia adalah bahwa sikap organisasi mahasiswa tidak seragam, dan terdapat perbedaan posisi antar-elemen.

Seruan Agar Aksi Berlangsung Damai

Di tengah persiapan massa, sejumlah kelompok menyerukan agar demonstrasi tidak berubah menjadi kerusuhan.

Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Al Washliyah DKI Jakarta meminta semua pihak menjaga kedamaian dan persatuan serta menolak aksi yang mengandung provokasi, hasutan maupun upaya perusakan fasilitas umum.

Seruan tersebut muncul menjelang konsentrasi massa di kawasan parlemen yang diperkirakan akan menjadi titik utama penyampaian aspirasi.

Namun, penting untuk membedakan antara seruan kewaspadaan dengan fakta adanya kerusuhan. Sampai 24 Agustus, aksi 27 Agustus masih merupakan rencana mobilisasi dan belum terjadi.

Dengan waktu menuju 27 Agustus yang semakin dekat, Gedung DPR/MPR berpotensi menjadi tempat bertemunya berbagai kelompok: massa yang datang dari Pati, jaringan masyarakat dari daerah lain, kelompok mahasiswa, serta elemen yang membawa agenda berbeda.

Karena itu, perhatian publik tidak hanya tertuju pada berapa banyak massa yang akan hadir, tetapi juga pada bagaimana DPR merespons tuntutan yang dibawa.

Bagi AMPB dan kelompok yang mendukung agenda tersebut, persoalannya jelas: RUU Perampasan Aset harus segera disahkan dan pemberantasan korupsi harus diperkuat. Sementara kelompok lain memiliki agenda tambahan yang tidak seluruhnya identik.

Situasi ini menjadikan 27 Agustus sebagai momentum penting untuk melihat apakah berbagai keresahan masyarakat dapat bertemu dalam ruang demokrasi secara damai, atau justru terfragmentasi oleh perbedaan kepentingan.

Yang jelas, 27 Agustus bukan sekadar “aksi warga Pati”. Pati merupakan salah satu kekuatan mobilisasi yang paling terlihat, tetapi perkembangan terakhir menunjukkan adanya konsolidasi lintas daerah dan lintas kelompok menuju Jakarta.

Dan di tengah tuntutan yang beragam itu, satu isu telah menjadi salah satu benang merah paling kuat: desakan agar DPR tidak lagi menunda pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai instrumen pemberantasan korupsi.