Runtut.com

BEM UI Turun ke Jalan, Soroti Harga BBM, Korupsi, hingga Kebijakan Pemerintah

BEM UI demo di Bundaran HI membawa delapan tuntutan, mulai dari harga BBM, KKN, reforma agraria, hingga kebebasan ruang sipil.

3 menit baca
8
BEM UI Turun ke Jalan, Soroti Harga BBM, Korupsi, hingga Kebijakan Pemerintah
BEM UI menggelar aksi #MerebutKemerdekaan di Bundaran HI, Jakarta Pusat, dengan membawa delapan tuntutan terkait persoalan publik. — Getty Images/@Azwar Ipank

JAKARTA — Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2026). Aksi bertajuk #MerebutKemerdekaan tersebut membawa delapan tuntutan yang berkaitan dengan persoalan ekonomi, tata kelola pemerintahan, kebijakan pembangunan, hingga ruang kebebasan sipil.

Ketua BEM UI, Yatalatof Imawan, mengatakan aksi tersebut digelar sehari setelah rangkaian seremoni kenegaraan dalam peringatan kemerdekaan. Menurut dia, mahasiswa turun ke jalan untuk menyampaikan pertanyaan mengenai kondisi kemerdekaan yang dirasakan masyarakat saat ini.

“Hari ini, sehari setelah seremoni kenegaraan itu digelar, kami turun ke jalan bukan untuk merayakan, tetapi untuk bertanya dengan lantang: kemerdekaan macam apa yang sedang kita rayakan?” ujar Yatalatof dalam keterangannya, Selasa (18/8/2026).

BEM UI menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat apabila aksi tersebut berdampak pada kepadatan lalu lintas di sejumlah ruas jalan Jakarta. Mereka menilai gangguan lalu lintas yang terjadi bersifat sementara dibandingkan dengan persoalan struktural yang dinilai masih dihadapi masyarakat.

“Kemacetan lalu lintas ini hanya beberapa jam, sedangkan kemacetan struktural, kemacetan lapangan kerja, dan kemacetan keadilan yang dipaksakan sudah delapan puluh satu tahun dan terus memburuk,” katanya.

Dalam aksi tersebut, BEM UI membawa sejumlah isu yang dianggap menjadi perhatian publik. Tuntutan pertama berkaitan dengan penghentian praktik yang mereka sebut sebagai bentuk penjajahan negara terhadap rakyat sendiri. Selain itu, mahasiswa mendesak pemerintah memperkuat pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Tuntutan lainnya mencakup pelaksanaan reforma agraria, penurunan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM), serta evaluasi terhadap sejumlah program pemerintah. BEM UI juga meminta penghentian program strategis nasional (PSN), program makan bergizi gratis (MBG), dan koperasi desa merah putih (KDMP).

Mahasiswa turut menyoroti persoalan hubungan pemerintah pusat dan daerah. Mereka meminta evaluasi terhadap pemusatan kekuasaan, pemangkasan transfer ke daerah (TKD), serta penguatan kembali kewenangan pemerintah daerah.

Dalam bidang kebencanaan, BEM UI mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional untuk wilayah Sumatra dan Flores yang terdampak bencana. Mereka meminta percepatan pemulihan bagi masyarakat di daerah terdampak.

Selain isu ekonomi dan kebijakan publik, aksi tersebut juga membawa tuntutan terkait kebebasan sipil. BEM UI meminta penghentian tindakan represif serta intervensi TNI-Polri dalam ruang sipil, termasuk desakan pembubaran Yonif Teritorial Pembangunan (YTP).

Yatalatof menyebut aksi tersebut sebagai bagian dari upaya mahasiswa bersama kelompok masyarakat lain untuk menyuarakan kritik terhadap kebijakan negara. Ia mengajak mahasiswa, buruh, petani, guru, pedagang, dan masyarakat sipil untuk terlibat dalam mengawal persoalan publik.

“Ini hanya awalan. Mahasiswa, buruh, petani, guru, pedagang, dan seluruh rakyat yang merasa republik ini sedang dikhianati cita-citanya sendiri, mari kita rebut kembali kemerdekaan yang sesungguhnya,” ujarnya.

Punya keberatan terhadap pemberitaan ini? Ajukan Hak Jawab

Komentar

Email tidak akan dipublikasikan. Komentar dimoderasi sebelum tampil.

Memuat komentar...

Artikel Terkait

Lihat semua
Setelah Vakum Tujuh Tahun, Liga Sepak Bola Putri Indonesia Kembali Bergulir Hari Ini
Nasional

Setelah Vakum Tujuh Tahun, Liga Sepak Bola Putri Indonesia Kembali Bergulir Hari Ini

Liga sepak bola putri Indonesia kembali bergulir pada 18 Oktober 2026 setelah vakum tujuh tahun melalui Indonesia Women’s League 2026/2027 yang diikuti 6 klub.

Ferdian Trikusuma· 3 jam lalu
Karhutla Terus Berulang, DPR RI Minta Mitigasi Pemerintah DievaluasiBreaking
Nasional

Karhutla Terus Berulang, DPR RI Minta Mitigasi Pemerintah Dievaluasi

DPR RI meminta pemerintah mengevaluasi mitigasi karhutla, memperkuat koordinasi lintas sektor, dan meningkatkan kesiapan pemadaman serta pemulihan lingkungan.

Rachmaddani Rizki Saputra· 18 jam lalu
KPK Tahan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo
Nasional

KPK Tahan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo

KPK resmi menahan Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT). Penyidik bongkar 5 klaster korupsi.

Nurul Hidayah· 1 hari lalu
Rekam Jejak Letjen Kristomei Sianturi dan Pertaruhan Pembenahan BNPB
Nasional

Rekam Jejak Letjen Kristomei Sianturi dan Pertaruhan Pembenahan BNPB

Resmi dilantik di Istana Negara, Letjen TNI Kristomei Sianturi pimpin BNPB. Ia berkomitmen benahi internal dan perketat anggaran darurat bencana.

Mila Nabilah· 1 hari lalu
Karhutla Meluas di Perbukitan Tahura Kalsel, Sulitnya Akses Air Hambat Proses Pemadaman
Nasional

Karhutla Meluas di Perbukitan Tahura Kalsel, Sulitnya Akses Air Hambat Proses Pemadaman

Kawasan konservasi Tahura Sultan Adam Kalsel kembali dilanda karhutla (12/10/2026). Sulitnya jangkauan sumber air membuat upaya pemadaman terkendala.

Maya Sintasari· 2 hari lalu
Jarak Pandang Terbatas Akibat Karhutla, Warga Palangka Raya Nekat Berkendara di Tengah Kabut Asap Tebal
Nasional

Jarak Pandang Terbatas Akibat Karhutla, Warga Palangka Raya Nekat Berkendara di Tengah Kabut Asap Tebal

Kota Palangka Raya dikepung kabut asap tebal akibat karhutla pada Selasa (13/10/2026), menyebabkan jarak pandang sangat terbatas dan bahayakan pengendara.

Maya Sintasari· 2 hari lalu