NUSA TENGGARA TIMUR - Pemerintah mempercepat penanganan darurat dan pemulihan pascagempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang kawasan Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Upaya tersebut disampaikan saat jajaran pemerintah memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Motang Rua, Ruteng, Kabupaten Manggarai, NTT, Senin (17/8/2026).

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyatakan, kehadiran sejumlah menteri dan pimpinan lembaga di NTT sejak awal kejadian menjadi bagian dari upaya memastikan penanganan bencana berjalan sesuai kebutuhan masyarakat terdampak.

“Sejak hari pertama kejadian, kita sudah berada di NTT untuk meninjau lapangan dan membahas percepatan pemulihan,” ujar Pratikno setelah mengikuti upacara HUT ke-81 RI di Ruteng.

Menurut Pratikno, penanganan darurat dilakukan secara terpadu dengan membagi tugas antarinstansi untuk menjangkau wilayah yang membutuhkan bantuan. Pemerintah melakukan pengiriman logistik ke sejumlah daerah, termasuk Kecamatan Reo di Kabupaten Manggarai serta wilayah yang mengalami kendala akses seperti Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka.

Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Satuan Tugas (Satgas) DPR RI, serta kementerian dan lembaga terkait terus dilakukan melalui pertemuan langsung maupun konferensi daring. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan distribusi bantuan dan proses pemulihan berjalan efektif selama masa tanggap darurat.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai sumber daya untuk mendukung penanganan bencana, mulai dari logistik hingga armada distribusi.

BNPB mengoperasikan Posko Nasional di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, sebagai pusat pengumpulan dan penyaluran bantuan. Sebanyak 50.000 paket bantuan dari Presiden RI disalurkan melalui dua posko utama di NTT, yakni Posko Labuan Bajo dan Posko Maumere.

Posko Labuan Bajo bertugas mendukung distribusi bantuan untuk wilayah Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, dan Ngada. Sementara Posko Maumere melayani kebutuhan penanganan di Kabupaten Sikka, Ende, dan Nagekeo.

Untuk menjangkau wilayah dengan akses terbatas, BNPB bersama unsur gabungan menyiagakan jalur distribusi darat, laut, dan udara. Enam pesawat disiapkan di Labuan Bajo serta lima pesawat di Maumere, termasuk helikopter untuk mendukung kebutuhan evakuasi medis. Jalur laut juga diperkuat melalui pengoperasian kapal Pelni dan kapal feri menuju kawasan kepulauan seperti Pulau Palue.

Terkait dampak bencana, BNPB mencatat jumlah korban meninggal dunia akibat gempa mencapai 54 orang. Sementara itu, pendataan korban luka dan kerusakan bangunan masih berlangsung secara bertahap.

Suharyanto meminta pemerintah daerah melakukan pendataan kerusakan secara berjenjang dengan mencatat identitas dan lokasi terdampak secara rinci. Pendataan rumah warga yang mengalami kerusakan, baik kategori ringan, sedang, maupun berat, menjadi prioritas sebelum penanganan fasilitas umum.

“Pendataan tidak perlu menunggu selesai semua. Begitu ada data valid yang masuk, perbaikan langsung kita proses agar penanganan berjalan lebih cepat,” kata Suharyanto.

Percepatan penanganan gempa Flores menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan masyarakat terdampak mendapatkan bantuan sekaligus mempercepat pemulihan kehidupan pascabencana. Di tengah momentum peringatan kemerdekaan, penanganan bencana menjadi salah satu agenda pemerintah untuk menjaga keselamatan dan keberlanjutan kehidupan warga.