Sejumlah Kementerian Sampaikan Kebutuhan Tambahan Anggaran Jelang Penetapan APBN 2027

JAKARTA - Sejumlah kementerian dan lembaga negara mengajukan tambahan anggaran untuk tahun 2027 karena menilai pagu indikatif yang telah ditetapkan pemerintah belum mencukupi kebutuhan program dan operasional masing-masing instansi. Usulan tambahan tersebut kini dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam proses penyusunan anggaran tahun mendatang.

Permintaan penambahan anggaran muncul dari berbagai sektor, mulai dari pendidikan, penegakan hukum, perdagangan, olahraga, hingga pengembangan ekonomi kreatif. Masing-masing instansi menyampaikan alasan berbeda terkait kebutuhan tambahan dana, mulai dari pelaksanaan program prioritas nasional hingga pemenuhan kebutuhan pelayanan publik.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menjadi salah satu instansi dengan usulan tambahan terbesar. Kementerian tersebut mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp157,76 triliun untuk mendukung sejumlah program pendidikan.

Dana tambahan itu direncanakan digunakan untuk revitalisasi 100 ribu sekolah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, peningkatan satuan biaya Program Indonesia Pintar (PIP), perluasan bantuan pendidikan bagi guru untuk melanjutkan studi ke jenjang S1 atau D4, serta pelaksanaan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pendidikan dasar gratis.

Baca Juga10 Agenda Besar RAPBN 2027 Prabowo, dari Renovasi Puskesmas hingga Percepatan Energi BersihRachmaddani Rizki Saputra14 Agustus 2026 pukul 17.54

Saat ini, Kemendikdasmen baru memperoleh pagu indikatif sebesar Rp61,10 triliun. Selisih antara kebutuhan ideal dan alokasi awal menjadi alasan kementerian tersebut mengajukan tambahan anggaran.

Selain sektor pendidikan, Kejaksaan Agung juga meminta penambahan anggaran sebesar Rp22,1 triliun. Tambahan tersebut dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan anggaran yang diperkirakan mencapai Rp43,6 triliun, sementara pagu awal yang tersedia sebesar Rp21,5 triliun.

Kejaksaan Agung menyebut kebutuhan tambahan anggaran akan digunakan untuk mendukung pembayaran gaji 7.057 calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan 1.609 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), tunjangan pegawai di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), operasional penyidikan terkait Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, serta pemulihan aset.

Mahkamah Konstitusi (MK) turut mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp67 miliar dari pagu awal Rp360,8 miliar. Dana tersebut direncanakan untuk penanganan perkara sebesar Rp45 miliar serta renovasi gedung dan pengadaan ambulans senilai Rp21,8 miliar.

Sementara itu, Kementerian Sekretariat Negara mengajukan tambahan anggaran Rp6,62 triliun untuk mendukung pelayanan kepada presiden dan wakil presiden. Dari kebutuhan tersebut, kementerian baru memperoleh persetujuan tambahan sebesar Rp2,8 miliar sehingga masih terdapat kekurangan berdasarkan perhitungan kebutuhan ideal.

Baca JugaPrabowo Siapkan Rp4 Miliar per Puskesmas untuk Renovasi Fasilitas Kesehatan Mulai 2027Rachmaddani Rizki Saputra14 Agustus 2026 pukul 17.27

Di sektor ekonomi, Kementerian Perdagangan mengajukan tambahan Rp1,86 triliun dari pagu awal Rp1,56 triliun. Anggaran tersebut diprioritaskan untuk pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat serta rehabilitasi pascabencana di Sumatera dan Aceh.

Kementerian Pemuda dan Olahraga mengusulkan total anggaran Rp4,01 triliun yang mencakup program prioritas, peningkatan prestasi olahraga, pelayanan kepemudaan, pembudayaan olahraga, hingga pengembangan industri olahraga.

Selain itu, Kementerian Ekonomi Kreatif meminta tambahan Rp1,73 triliun dari pagu awal Rp428,6 miliar. Dana tersebut diarahkan untuk pengembangan ekonomi kreatif, belanja reguler, dan pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera.

Kementerian Perindustrian, Kementerian UMKM, serta Kementerian Pariwisata juga mengajukan tambahan anggaran untuk memperkuat program masing-masing, seperti peningkatan daya saing industri, dukungan usaha mikro kecil menengah, hingga pengembangan sektor pariwisata.

Pengajuan tambahan anggaran tersebut masih berada dalam tahap pembahasan. Pemerintah dan DPR akan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara serta prioritas pembangunan sebelum menetapkan alokasi akhir anggaran 2027.