10 Agenda Besar RAPBN 2027 Prabowo, dari Renovasi Puskesmas hingga Percepatan Energi Bersih

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memaparkan 10 agenda besar transformasi Indonesia dalam penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 serta Nota Keuangan di Jakarta, Jumat (14/8/2026). Agenda tersebut mencakup sektor kesehatan, pendidikan, energi, industri, hingga penguatan ekonomi nasional.

Prabowo menyebut RAPBN 2027 dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam rancangan tersebut, pemerintah menetapkan belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun, pendapatan negara Rp3.426 triliun, dan pembiayaan Rp671,2 triliun.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2027, inflasi 2,5 persen, serta tingkat kemiskinan berada pada kisaran 6–6,5 persen.

“Setidaknya 10 langkah besar yang akan menjadi tahap berikutnya dari transformasi Indonesia,” ujar Prabowo.

Berikut sejumlah agenda utama yang disampaikan:

1. Renovasi 10 ribu puskesmas dan 514 labkesmas

Pemerintah berencana merenovasi 10 ribu puskesmas yang tersebar di 7.285 kecamatan mulai 2027. Setiap puskesmas akan mendapatkan anggaran perbaikan sekitar Rp4 miliar.

Selain itu, sebanyak 514 laboratorium kesehatan masyarakat (labkesmas) di tingkat kabupaten/kota akan dibangun atau diperbaiki. Program ini ditargetkan selesai paling lambat 2030.

2. Revitalisasi 441 RSUD

Pemerintah juga menyiapkan pembangunan dan revitalisasi 441 rumah sakit umum daerah (RSUD). Fasilitas tersebut akan diperkuat untuk menangani penyakit dengan risiko kematian tinggi, seperti kanker, jantung, stroke, dan ginjal, serta meningkatkan layanan kesehatan ibu dan anak.

3. Perbaikan seluruh sekolah yang membutuhkan renovasi

Prabowo menargetkan seluruh sekolah dan satuan pendidikan yang mengalami kerusakan dapat direnovasi paling lambat 2029. Pemerintah akan mempercepat program tersebut pada 2027 dan 2028.

Sekolah juga akan dilengkapi layar pintar interaktif atau interactive flat panel (IFP). Pemerintah menargetkan seluruh sekolah negeri tidak dipungut biaya.

4. Pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis

Pemerintah akan membentuk Bursa Mineral dan Komoditas Strategis mulai 1 Januari 2027. Lembaga tersebut akan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Bursa ini ditujukan untuk menciptakan harga referensi Indonesia terhadap komoditas ekspor utama agar Indonesia memiliki posisi lebih kuat dalam perdagangan global.

5. Optimalisasi aset BUMN

Pemerintah akan mengoptimalkan aset BUMN yang belum dimanfaatkan, seperti tanah, gedung, jaringan, dan kawasan. Prabowo menyebut 290 BUMN tidak produktif telah ditutup dan jumlah BUMN akan dibatasi maksimal 300 perusahaan produktif.

6. Pembangunan PLTS 100 GW

Pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) serta percepatan penghentian pembangkit listrik tenaga diesel.

Prabowo menyebut pembangunan PLTS tersebut berpotensi menghemat biaya produksi listrik hingga Rp73,9 triliun per tahun.

7. Pusat Finansial Internasional Indonesia

Pemerintah merancang pembangunan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) di Jakarta dan Bali. Kawasan ini diarahkan menjadi pusat aktivitas keuangan, investasi, teknologi finansial, arbitrase, dan penyelesaian sengketa komersial berstandar internasional.

8. Danantara Development Management Fund

Prabowo memperkenalkan Danantara Development Management Fund (DDMF) sebagai instrumen pembiayaan proyek strategis jangka panjang.

Dana tersebut akan diarahkan untuk berbagai proyek transformasional, seperti mobil nasional, motor nasional, hingga pembangunan Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa.

9. Percepatan kendaraan listrik

Pemerintah akan memberikan insentif untuk satu juta motor listrik produksi dalam negeri. Kebijakan ini ditujukan untuk mengurangi konsumsi BBM impor, menekan biaya kendaraan masyarakat, dan memperkuat industri kendaraan listrik nasional.

10. Dwi-kewarganegaraan terbatas bagi talenta istimewa

Pemerintah berencana membuka skema kewarganegaraan ganda terbatas bagi warga negara Indonesia dengan talenta khusus, seperti ilmuwan, dokter, insinyur, peneliti, atlet, dan profesional kelas dunia.

Kebijakan tersebut akan dilakukan melalui perubahan regulasi dengan mekanisme seleksi yang ketat untuk menjaga kepentingan nasional.

Sepuluh agenda tersebut menjadi arah kebijakan pemerintah dalam RAPBN 2027. Implementasi program, pengawasan anggaran, dan pemerataan manfaat menjadi faktor penting untuk memastikan rencana tersebut berdampak langsung bagi masyarakat.