KPK Periksa Eks Stafsus Gus Ipul dalam Dugaan Korupsi Bansos Beras PKH

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Staf Khusus Menteri Sosial Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul, Edi Suharto, dalam penyidikan dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) beras untuk penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Pemeriksaan ini dilakukan untuk mendalami dugaan penyimpangan dalam pengelolaan distribusi bantuan bagi masyarakat penerima manfaat.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Edi Suharto diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penyaluran bansos beras kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH pada Selasa (4/8/2026).

“Hari ini, KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi dalam dugaan TPK terkait penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) beras untuk Keluarga Penerima Manfaat pada Program Keluarga Harapan,” ujarnya.

Selain Edi Suharto, KPK turut memanggil tujuh saksi lain dari unsur perusahaan swasta dan Kementerian Sosial. Mereka di antaranya Direktur Utama PT Dallahas Angkutan Service Muhammad Alamsyah, Andryanto Setiawan dari PT Ammacoo Chem, serta Moch Saiful dari PT Javier Mandiri Transportasi.

Baca JugaEkonomi Digital Indonesia Tumbuh ke Langit, tapi Kaki Desa Masih di Tanah28 Mei 2026 pukul 13.25

KPK juga memeriksa sejumlah pejabat Kementerian Sosial periode 2019–2020, yakni Cecep Sulaeman selaku Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial serta Ibnu Solihin yang saat itu menjabat Kepala Subdirektorat Lembaga Kesejahteraan Sosial Kemensos.

Dua pihak dari PT Dosni Roha Logistik turut dipanggil, yaitu Direktur Utama periode 2018–2022 Kanisius Jerry Tengker dan Direktur Operasional Herry Tho.

Dalam perkara tersebut, KPK telah menetapkan tiga orang dan dua korporasi sebagai tersangka. Hingga kini, identitas tersangka yang telah diumumkan adalah Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo serta Edi Suharto.

KPK juga melakukan pencegahan terhadap sejumlah pihak agar tidak bepergian ke luar negeri selama proses penyidikan berlangsung. Langkah tersebut dilakukan terhadap Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo, Edi Suharto, Kanisius Jerry Tengker, serta Herry Tho.

Baca JugaHarga BBM Nonsubsidi di Jatim Turun, Pertamax hingga BP 92 Lebih Murah Mulai Agustus 20261 Agustus 2026 pukul 19.45

Kasus ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan distribusi bansos beras yang diberikan kepada lebih dari lima juta KPM di 15 provinsi. KPK menduga terdapat perbedaan signifikan antara nilai kontrak pengadaan distribusi dengan harga penawaran dari Perum Bulog.

Berdasarkan penyidikan awal, Kemensos disebut memberikan kontrak distribusi kepada PT Dosni Roha Logistik dengan nilai sekitar Rp335 miliar. Sementara itu, harga penawaran dari Perum Bulog untuk pekerjaan serupa berada di angka sekitar Rp113 miliar.

Selisih nilai tersebut diduga menyebabkan kerugian keuangan negara hingga sekitar Rp221 miliar. KPK menduga PT Dosni Roha Logistik memperoleh keuntungan lebih dari Rp108 miliar dari pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Melalui penyidikan ini, KPK terus menelusuri aliran dana dan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam dugaan korupsi penyaluran bansos. Proses pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat konstruksi perkara sebelum memasuki tahapan hukum berikutnya.