Bagaimana negara lain mengisi kursi wakil presiden yang kosong akibat mundur atau pemakzulan? Simak perbandingan mekanisme di AS, Filipina, dan Brasil.
RUNTUT.COM – Perbincangan mengenai bursa calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka memunculkan perhatian publik terhadap mekanisme suksesi kepemimpinan nasional apabila jabatan wakil presiden kosong di tengah masa pemerintahan.
Dalam sistem presidensial, pengunduran diri maupun pemberhentian seorang wakil presiden dapat memicu dinamika politik yang sensitif karena posisi tersebut berkaitan langsung dengan kesinambungan pemerintahan.
Kekosongan jabatan wakil presiden bukan sekadar persoalan pengisian posisi dalam kabinet. Wakil presiden merupakan orang pertama dalam garis suksesi kepresidenan ketika presiden meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan. Karena itu, setiap negara memiliki aturan tersendiri untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan ketika posisi tersebut tidak lagi terisi.
Perbedaan konstitusi menghasilkan mekanisme penggantian yang beragam. Amerika Serikat dan Filipina, misalnya, memberikan kewenangan kepada presiden untuk mengajukan calon pengganti dengan persetujuan parlemen. Sementara itu, Brasil tidak menyediakan mekanisme pengisian jabatan wakil presiden yang kosong di tengah masa pemerintahan.
1. Amerika Serikat: Presiden Mengajukan, Kongres Mengesahkan
Amerika Serikat (AS) memiliki mekanisme pengisian jabatan wakil presiden melalui Amandemen ke-25 Konstitusi AS (25th Amendment) yang disahkan pada 1967. Berdasarkan Pasal 2 amandemen tersebut, apabila jabatan wakil presiden kosong akibat pengunduran diri, kematian, atau pemberhentian, presiden berwenang mengajukan calon pengganti. Namun, kandidat tersebut baru dapat menjabat setelah memperoleh persetujuan mayoritas suara di kedua kamar Kongres, yakni Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat.
Mekanisme ini pernah diterapkan pada 1973 ketika Wakil Presiden Spiro Agnew mengundurkan diri di tengah penyelidikan terkait dugaan suap dan penggelapan pajak. Presiden Richard Nixon kemudian mengajukan Gerald Ford, yang saat itu menjabat pemimpin minoritas DPR, sebagai penggantinya. Ford disetujui Kongres dan dilantik menjadi wakil presiden.
Kurang dari setahun kemudian, Nixon mengundurkan diri akibat skandal Watergate. Ford pun naik menjadi presiden dan mengajukan Nelson Rockefeller sebagai wakil presiden baru melalui mekanisme yang sama. Peristiwa tersebut menjadi contoh bagaimana prosedur konstitusional AS menjaga kesinambungan jabatan tertinggi negara tanpa harus menunggu pemilihan umum berikutnya.
Punya keberatan terhadap pemberitaan ini? Ajukan Hak Jawab