ISRAEL – Dinamika politik domestik Israel menjelang pemilihan umum parlemen (Knesset) tidak lagi hanya didominasi oleh perdebatan strategi militer atau doktrin keamanan nasional. Di tengah bayang-bayang konflik berkepanjangan di kawasan Timur Tengah, perhatian publik domestik juga bergeser secara signifikan ke arah pembengkakan biaya hidup dan tekanan beban fiskal.
Operasi militer multi-front yang berlangsung berlanjut telah menguras anggaran negara secara masif. Menurut kalkulasi Bank of Israel yang dipublikasikan The Jerusalem Post pada laporan kuartal akhir (Oktober–November) 2026, estimasi akumulasi biaya perang dan pengeluaran pertahanan mencapai sekitar 350 miliar Shekel.
Pembengkakan ini memaksa pemerintah memperlebar defisit anggaran nasional hingga mendekati angka 5%, jauh di atas batas aman yang direncanakan.
Implikasi dari kebijakan fiskal darurat ini berdampak langsung pada dompet pemilih Israel. Untuk menutupi pembiayaan alokasi militer dan pembayaran utang publik yang diproyeksikan melonjak hingga 70% dari Produk Domestik Bruto (PDB), pemerintah menerapkan berbagai penyesuaian anggaran yang menekan kelas menengah.
Kenaikan tarif pajak, pengurangan subsidi publik, serta tren inflasi pada komoditas pangan dan biaya sewa properti menjadi isu mendesak bagi para konstituen. Berdasarkan temuan data dari Israel Democracy Institute pada awal November, sektor ekonomi dan biaya hidup menduduki peringkat teratas sebagai faktor penentu utama pemilih dalam menentukan arah suara mereka, melampaui isu keamanan bagi kelompok pemilih moderat dan oposisi.
