Sejarah demonstrasi Indonesia dari era Soekarno hingga Prabowo memperlihatkan perubahan isu, pola mobilisasi massa, dan dampaknya terhadap kebijakan politik.
RUNTUT.COM – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bukan satu-satunya periode yang diwarnai demonstrasi besar dalam sejarah Indonesia. Sejak masa awal kemerdekaan, aksi unjuk rasa telah menjadi bagian dari dinamika politik nasional, dengan skala, isu, dan pola mobilisasi yang berbeda pada setiap pemerintahan.
Sejumlah momentum demonstrasi paling menonjol terjadi pada masa Presiden Soeharto, terutama menjelang Reformasi 1998. Pada era Presiden Joko Widodo, gelombang protes juga berlangsung dalam skala nasional, antara lain melalui gerakan Reformasi Dikorupsi pada 2019 dan penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja pada 2020.
Sementara itu, pemerintahan Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dimulai pada 2024 turut menghadapi berbagai gelombang protes. Isu yang diangkat mencakup kebijakan fiskal, transparansi anggaran, kesejahteraan, hingga evaluasi program pemerintah.
Belum tersedia satu basis data nasional yang mencatat seluruh demonstrasi lintas pemerintahan dengan metode penghitungan seragam. Karena itu, perbandingan jumlah aksi dan massa ant era perlu dilakukan secara hati-hati. Meski demikian, sejumlah peristiwa penting dapat menggambarkan perubahan karakter demonstrasi di Indonesia.
Dinamika Demonstrasi pada Setiap Era Pemerintahan
1. Joko Widodo (2014–2024): Gelombang Protes Nasional dan Isu Kebijakan
Selama dua periode kepemimpinannya, pemerintahan Joko Widodo menghadapi berbagai demonstrasi yang dipicu isu sosial, keagamaan, hukum, ekonomi, dan kebijakan legislasi. Sejumlah aksi bahkan berkembang menjadi mobilisasi massa lintas daerah.
Dua momentum yang menonjol adalah gerakan Reformasi Dikorupsi pada 2019 dan demonstrasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja pada 2020. Keduanya melibatkan mahasiswa, buruh, organisasi masyarakat sipil, serta kelompok masyarakat lainnya.
Isu utama yang memicu demonstrasi:
Isu identitas dan sosial-keagamaan - Aksi Bela Islam 411 dan 212 pada 2016 menjadi salah satu mobilisasi massa keagamaan terbesar dalam sejarah Indonesia modern.
Kritik terhadap kebijakan legislasi - Gerakan Reformasi Dikorupsi pada 2019 menolak sejumlah revisi undang-undang, termasuk revisi UU KPK dan pembahasan RKUHP. Pada 2020, demonstrasi kembali meluas sebagai respons terhadap pengesahan UU Cipta Kerja.
Isu konstitusi dan demokrasi - Penolakan terhadap wacana perpanjangan masa jabatan presiden serta gerakan Peringatan Darurat pada Agustus 2024 menjadi bagian dari gelombang protes yang menyoroti proses politik dan ketatanegaraan.
Dampak politik dan kebijakan: Tekanan publik pada Agustus 2024 turut mendorong DPR membatalkan rencana pengesahan revisi UU Pilkada yang dinilai tidak sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Namun, sejumlah kebijakan lain, seperti revisi UU KPK dan UU Cipta Kerja, tetap berlaku meskipun mendapat penolakan melalui demonstrasi.
2. Prabowo Subianto (2024–sekarang): Protes atas Fiskal, Anggaran, dan Program Pemerintah
Pada dua tahun pertama pemerintahannya, Prabowo Subianto menghadapi sejumlah gelombang demonstrasi yang merespons kebijakan ekonomi, pengelolaan anggaran, kesejahteraan, dan program prioritas pemerintah.
Karakter aksi pada periode ini memperlihatkan beragam pemicu, mulai dari kebijakan pajak hingga tuntutan evaluasi terhadap fasilitas pejabat dan pelaksanaan program nasional.
Isu utama yang memicu demonstrasi:
Kebijakan fiskal dan pajak - Rencana penerapan PPN 12 persen pada akhir 2024 memunculkan penolakan dari berbagai kelompok masyarakat. Pemerintah kemudian membatasi penerapan tarif tersebut pada barang dan jasa mewah.
Transparansi anggaran dan program prioritas - Gerakan Indonesia Gelap dan Reset Indonesia pada Februari 2025 mengangkat persoalan transparansi alokasi anggaran, efisiensi belanja negara, serta evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kesejahteraan dan fasilitas pejabat - Pada Agustus 2025, protes muncul terkait tunjangan anggota parlemen. Aksi mahasiswa pada Oktober 2026 juga menyoroti evaluasi dua tahun pemerintahan, termasuk persoalan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam.
Dampak politik dan kebijakan: Pemerintah mengubah skema penerapan PPN 12 persen sehingga kenaikan tarif berlaku untuk barang dan jasa mewah. Sejumlah tuntutan lain terkait anggaran, fasilitas pejabat, dan program prioritas menjadi bagian dari evaluasi serta perdebatan publik. Besaran dampak kebijakan dari masing-masing gelombang demonstrasi perlu dilihat berdasarkan keputusan resmi yang diambil setelah aksi berlangsung.
Punya keberatan terhadap pemberitaan ini? Ajukan Hak Jawab
