Kaya Itu Relatif, Tapi Miskin Itu Mutlak: Dua Realitas yang Tidak Bisa Disamakan

Ada percakapan yang sering terjadi di meja makan keluarga kelas menengah Indonesia. Seseorang mengeluh soal tagihan, soal cicilan, soal gaji yang terasa tidak cukup. Lalu seseorang lain menyahut: "Ya, kaya dan miskin itu relatif. Tergantung sudut pandang masing-masing."

Kalimat itu terdengar bijak. Tapi jika kita telusuri lebih jauh, ada bagian dari kalimat itu yang tidak tepat, bahkan bisa berbahaya jika dijadikan landasan berpikir.

Kaya, memang relatif. Miskin, tidak.

Mulailah dari sisi yang paling mengejutkan. Sebuah survei dari Ameriprise Financial yang melibatkan lebih dari 3.000 responden menemukan bahwa 91% investor Amerika dengan kekayaan di atas satu juta dolar tidak mengidentifikasi diri mereka sebagai "kaya". Enam puluh persen dari mereka menyebut diri mereka upper middle class, dan 31% lainnya merasa mereka tidak lebih dari kelas menengah biasa. Bukan angka kecil, itu mayoritas.

Sebuah riset terpisah dari Bloomberg juga menemukan bahwa di antara mereka yang berpenghasilan lebih dari $175.000 per tahun masuk dalam 10% kelompok berpenghasilan tertinggi di Amerika, seperempat dari mereka mengaku merasa "sangat miskin", "miskin", atau "serba pas-pasan". Bayangkan: orang yang gajinya setara ratusan juta rupiah per bulan, merasa tidak punya cukup.

Ini bukan kemunafikan. Ini adalah mekanisme psikologis yang disebut social comparison, perbandingan sosial. Ketika seseorang naik ke kelompok yang lebih makmur, lingkaran pergaulannya pun berubah. Tetangga baru punya jet pribadi. Rekan bisnis punya vila di dua benua. Tiba-tiba satu juta dolar terasa seperti uang receh, dan pencapaian yang seharusnya menghadirkan kepuasan justru menguap karena tolok ukurnya terus bergerak ke atas. Kemewahan tidak punya angka pasti, karena angkanya selalu mengikuti siapa yang ada di sekitar kita.

Di sinilah letak relativitas kekayaan yang sesungguhnya dan ia masuk akal secara psikologis.

Tapi kemiskinan bekerja dengan cara yang sama sekali berbeda.

Badan Pusat Statistik (BPS) menetapkan garis kemiskinan nasional Indonesia per Maret 2025 pada angka Rp 609.160 per kapita per bulan atau sekitar Rp 20.000 per hari. Ini bukan soal perasaan. Ini soal apakah seseorang mampu memenuhi kebutuhan kalori minimum dan keperluan non-pangan paling dasar seperti pakaian dan tempat tinggal. Dengan ukuran itu, masih ada 23,85 juta orang Indonesia yang hidup di bawah garis tersebut per Maret 2025. Mereka bukan orang yang merasa miskin karena tidak mampu beli gadget terbaru. Mereka adalah orang yang secara objektif kekurangan akses terhadap gizi, kesehatan, dan kebutuhan dasar yang paling mendasar sekalipun.

Angka itu pun sebenarnya masih bisa diperdebatkan, bukan karena terlalu tinggi, tapi karena mungkin terlalu rendah. Bank Dunia, menggunakan standar negara berpenghasilan menengah atas, kategori yang resmi disandang Indonesia sejak 2023 mematok garis kemiskinan di $6,85 per kapita per hari dalam nilai purchasing power parity. Dengan ukuran itu, lebih dari 60% penduduk Indonesia, atau sekitar 171,8 juta orang, masuk dalam kategori miskin di tahun 2024. Dua angka yang terlihat kontradiktif: 8,47% versi BPS versus 60,3% versi Bank Dunia. Tapi keduanya tidak saling membantah, mereka hanya menggunakan garis pengukur yang berbeda. Dan keduanya sama-sama menegaskan satu hal yang tidak bisa dibantah: kemiskinan bisa diukur secara objektif. Ada garis yang bisa ditarik. Ada ambang batas yang nyata. Dan jutaan orang ada di bawahnya.

Ekonom pemenang Nobel, Amartya Sen, pernah mempertajam debat ini dengan cara yang elegan. Baginya, kemiskinan bukan sekadar kekurangan uang, kemiskinan adalah ketiadaan kemampuan (capabilities), yaitu kebebasan untuk memilih jenis kehidupan yang ingin dijalani. Orang yang sakit dan tidak punya akses ke dokter adalah orang miskin, meskipun secara statistik berada tepat di atas garis kemiskinan. Orang yang tidak bisa menyekolahkan anaknya bukan karena malas, tapi karena tidak ada sekolah terjangkau dalam jangkauan wajar, itu juga kemiskinan. Dalam kerangka Sen, kemiskinan tetap punya inti yang absolut: ada kebutuhan-kebutuhan fundamental yang, jika tidak terpenuhi, membuat seseorang tidak bisa menjalani kehidupan yang bermartabat di mana pun di dunia. Sementara standar "kaya" bersifat sosial dan kontekstual, ia berubah sesuai zaman dan tempat.

Dan di situlah bahaya dari pernyataan "kaya miskin itu relatif" jika diterapkan secara mentah-mentah.

Ketika kita berkata semua orang merasa kurang, kita secara tidak langsung menyamakan keluhan seorang miliuner tentang tidak punya pesawat pribadi dengan kesulitan seorang ibu di pedesaan Papua yang anaknya kekurangan gizi. Keduanya tidak setara dan tidak seharusnya diperlakukan setara. Lebih jauh lagi, jika kemiskinan dianggap hanya soal perasaan, maka tidak ada yang perlu diubah secara struktural. Tidak perlu redistribusi. Tidak perlu subsidi pendidikan atau jaminan kesehatan. Karena toh semua orang punya "kemiskinannya masing-masing", bukan?

Data menolak cara berpikir seperti itu. Ketimpangan di Indonesia masih sangat riil: Gini ratio nasional per Maret 2025 berada di angka 0,375. Angka kemiskinan di Papua menyentuh 30% dari total penduduk provinsi, jauh di atas rata-rata nasional. Kesenjangan antara desa dan kota tetap menganga: kemiskinan pedesaan hampir dua kali lipat lebih tinggi dibanding perkotaan, 11,03% berbanding 6,73%.

Tidak ada salahnya menyadari bahwa rasa puas dan rasa cukup memang bersifat relatif. Psikologi manusia bekerja seperti itu, dan tidak ada gunanya melawan naluri itu sepenuhnya. Tapi kesadaran itu tidak boleh membutakan kita pada fakta bahwa kemiskinan sejati bukan soal perasaan, ia punya wajah, punya nama, punya alamat. Ia adalah anak yang berangkat sekolah tanpa sarapan. Ia adalah orang tua yang menunda berobat karena tidak ada biaya. Ia adalah kondisi yang bisa diukur, bisa dipetakan, dan seharusnya bisa diatasi.

Kaya memang relatif. Tapi miskin? Miskin tidak menunggu kita sepakat dulu tentang definisinya. Ia sudah hadir, dalam angka-angka yang tidak berbohong.