Runtut.com

Viral! Prabowo Salah Sebut Gaji Guru Naik 300 Persen, Ternyata yang Dimaksud Hakim

Prabowo viral usai salah menyebut gaji guru naik hampir 300 persen. Faktanya, angka itu merujuk pada kenaikan penghasilan hakim.

3 menit baca
17
Viral! Prabowo Salah Sebut Gaji Guru Naik 300 Persen, Ternyata yang Dimaksud Hakim
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna DPR RI. Ucapannya soal kenaikan gaji guru sempat viral sebelum diketahui merujuk pada hakim. — Foto: youtube.com/@SekretariatPresiden

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan publik setelah potongan pidatonya dalam forum resmi viral di media sosial. Dalam pidato tersebut, Prabowo sempat menyebut bahwa pemerintah telah menaikkan gaji guru hingga hampir 300 persen. Namun, setelah potongan video itu ramai dibagikan, publik mengetahui bahwa pernyataan tersebut merupakan salah sebut, karena yang dimaksud Prabowo adalah hakim, bukan guru.

Peristiwa itu terjadi saat Prabowo menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna DPR RI mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027. Dalam transkrip pidato yang dimuat di laman Presiden RI, Prabowo sempat menyinggung kenaikan penghasilan dengan kalimat yang menyebut “guru”, lalu berlanjut pada penyebutan “hakim”. Potongan inilah yang kemudian memicu perbincangan luas di media sosial.

Sorotan publik muncul karena frasa “gaji guru naik hampir 300 persen” terdengar seperti pengumuman besar yang sangat relevan dengan kondisi kesejahteraan tenaga pendidik di Indonesia. Dalam hitungan jam, potongan video tersebut menyebar luas dan memancing berbagai reaksi, mulai dari harapan, candaan, hingga kritik.

Namun, bila merujuk pada data resmi pemerintah, kenaikan hampir 300 persen itu bukan untuk guru, melainkan untuk hakim. Dikutip dari Sekretariat Kabinet RI dan Presiden RI, Prabowo sebelumnya telah mengumumkan kenaikan gaji hakim sebesar 280 persen, khususnya untuk hakim paling junior. Kebijakan itu diumumkan pada acara Pengukuhan Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025, dan kemudian juga kembali disinggung dalam sejumlah pidato resmi berikutnya.

Dengan demikian, narasi yang menyebut “pemerintah resmi menaikkan gaji guru sampai 300 persen” tidak sesuai dengan fakta. Yang benar, terdapat momen salah sebut dalam pidato, sementara angka yang akurat dan telah diumumkan secara resmi pemerintah adalah kenaikan penghasilan hakim hingga 280 persen.

Isu ini cepat membesar bukan semata karena salah ucap seorang presiden, melainkan karena menyentuh persoalan yang sangat sensitif di tengah masyarakat: kesejahteraan guru. Selama ini, isu gaji, tunjangan, dan penghasilan guru—terutama di level daerah dan guru non-ASN—kerap menjadi perhatian publik.

Tak heran jika banyak orang spontan percaya atau setidaknya berharap bahwa pemerintah benar-benar mengumumkan lonjakan pendapatan besar bagi tenaga pendidik. Harapan itu pula yang membuat kesalahan penyebutan ini terasa lebih besar dibanding salah ucap biasa.

Di sisi lain, peristiwa tersebut juga menunjukkan betapa cepatnya satu potongan video bisa mengubah fokus publik. Pidato Prabowo di DPR sejatinya memuat agenda yang jauh lebih luas, yakni pemaparan arah kebijakan ekonomi makro dan fiskal pemerintah. Namun, perhatian publik justru tersedot pada satu frasa yang viral.

Fakta yang Perlu Dicatat

Agar tidak menimbulkan salah pengertian, ada beberapa hal penting yang perlu dicatat publik:

  1. Prabowo memang sempat menyebut guru dalam pidatonya.

  2. Tidak ada pengumuman resmi bahwa gaji guru naik hampir 300 persen.

  3. Angka yang telah diumumkan resmi pemerintah adalah kenaikan penghasilan hakim hingga 280 persen.

  4. Viralnya video dipicu oleh potongan ucapan yang cepat menyebar di media sosial.

Peristiwa ini kembali menjadi pengingat bahwa publik perlu membaca konteks utuh sebuah pidato, sementara pejabat publik juga dituntut lebih cermat dalam menyampaikan data, terutama menyangkut isu yang menyentuh kepentingan masyarakat luas.

Bagi kalangan guru, momen ini mungkin terasa seperti “harapan sesaat”. Tetapi secara politik dan komunikasi publik, kejadian ini jauh lebih besar: satu salah sebut cukup untuk menggeser fokus nasional dalam waktu singkat.

Punya keberatan terhadap pemberitaan ini? Ajukan Hak Jawab

Komentar

Email tidak akan dipublikasikan. Komentar dimoderasi sebelum tampil.

Memuat komentar...

Artikel Terkait

Lihat semua
Fakta Sidang Ijazah Jokowi: Dipamerkan di Depan Hakim, Begini Hasil Pemeriksaannya Breaking
Nasional

Fakta Sidang Ijazah Jokowi: Dipamerkan di Depan Hakim, Begini Hasil Pemeriksaannya

Bukti fisik ijazah asli Jokowi akhirnya dipamerkan di hadapan majelis hakim. Simak rincian hasil pemeriksaan dokumen dan verifikasi hukumnya di sidang.

Rani Masida· 1 jam lalu
Hari Ini, Jokowi Dijadwalkan Jadi Saksi dalam Dua Perkara Dugaan Ijazah PalsuBreaking
Nasional

Hari Ini, Jokowi Dijadwalkan Jadi Saksi dalam Dua Perkara Dugaan Ijazah Palsu

Polisi menerapkan pengamanan tiga lapis di PN Jakarta Timur untuk mengantisipasi potensi demonstrasi dan konsentrasi massa saat Jokowi bersaksi.

Rachmaddani Rizki Saputra· 8 jam lalu
Prabowo Berhentikan Listyo Sigit dari KSP, Dugaan Penyadapan Dinilai Ancam Keselamatan NegaraBreaking
Nasional

Prabowo Berhentikan Listyo Sigit dari KSP, Dugaan Penyadapan Dinilai Ancam Keselamatan Negara

Prabowo memberhentikan Listyo Sigit dari jabatan KSP dan menunjuk Aryo Windutomo sebagai Plt. menyusul kasus dugaan penyadapan ilegal.

Rachmaddani Rizki Saputra· 19 jam lalu
Menko Yusril: Prabowo Sudah Tahu Disadap, Kasus Tiga Jenderal Polri Bukan Makar
Nasional

Menko Yusril: Prabowo Sudah Tahu Disadap, Kasus Tiga Jenderal Polri Bukan Makar

Yusril menyebut Prabowo telah mengetahui dugaan penyadapan terhadap dirinya. Pemerintah menegaskan kasus tiga tersangka Polri sejauh ini bukan makar.

Rachmaddani Rizki Saputra· 1 hari lalu
Tiga Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo Ditahan di Rutan Mabes Polri
Nasional

Tiga Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo Ditahan di Rutan Mabes Polri

Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi ditahan di Rutan Mabes Polri sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.

Rachmaddani Rizki Saputra· 1 hari lalu
Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Jadi Tersangka Dugaan Penyadapan Presiden serta Sejumlah Pejabat Negara
Nasional

Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Jadi Tersangka Dugaan Penyadapan Presiden serta Sejumlah Pejabat Negara

Bareskrim menetapkan Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah pihak.

Rachmaddani Rizki Saputra· 1 hari lalu