Rekam Jejak Letjen Kristomei Sianturi dan Pertaruhan Pembenahan BNPB

JAKARTA - Istana Negara menjadi saksi pergeseran kepemimpinan krusial di tubuh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Kamis (15/10/2026). Di bawah sorotan publik yang mengawal ketat tata kelola penanganan bencana, Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Letnan Jenderal TNI Kristomei Sianturi sebagai Kepala BNPB menggantikan posisi pimpinan sebelumnya. Pelantikan serba cepat ini menjadi langkah tegas pemerintah dalam merespons kekosongan dan guncangan kepemimpinan pasca-Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilancarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dua hari sebelumnya.

Langkah hukum KPK yang menetapkan lima tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan—yang meraup miliaran rupiah—sempat meruntuhkan kepercayaan publik. Di tengah eskalasi bencana nasional, termasuk amukan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang membara di Kalimantan dan Sumatera, perombakan di jajaran pimpinan tertinggi BNPB menjadi momentum krusial untuk mengembalikan integritas lembaga.

Dari Lembah Tidar hingga Komando Teritorial

Penunjukan Letjen Kristomei Sianturi sebagai pimpinan baru BNPB disandarkan pada rekam jejaknya yang panjang di jajaran TNI. Perwira tinggi kelahiran Kotabumi, Lampung Utara, 6 Mei 1976 ini dikenal memiliki kualifikasi solid, baik di medan operasional, jajaran penerangan, hingga komando teritorial.

Baca JugaMengenang Yadi Timo, Legenda Antagonis yang Warnai Film IndonesiaLusianti Dwi Cahyani16 Oktober 2026 pukul 17.46

Lulusan SMA Taruna Nusantara (1994) dan Akademi Militer (1997) dari kecabangan Infanteri ini mengawali reputasi kepemimpinannya saat dipercaya mengomandani satuan tempur elite sebagai Danyonif Para Raider 305/Tengkorak pada 2013 hingga 2014. Ketajaman taktis dan manajerialnya kian teruji ketika ia mengemban tugas sebagai Dandim 0424/Tanggamus di Lampung.

Di jajaran pendidikan militer, nama Kristomei mencatatkan prestasi sebagai lulusan terbaik Taskap Seskoad (2012) serta lulusan terbaik Kursus Operasi Gabungan TNI & Sesko TNI. Keahlian komunikasi publik dan diplomasi militernya membuat perwira tinggi ini dipercaya menduduki berbagai posisi strategis, mulai dari Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad), Wakil Gubernur Akmil, hingga Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI pada 2025. Sebelum dilantik memimpin BNPB, ia menjabat sebagai Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XXI/Radin Inten yang membawahi wilayah Lampung dan Bengkulu.

Janji Bersih-Bersih Tanpa Intervensi

Prosesi pelantikan di Istana Kepresidenan berlangsung khidmat. Usai mengucap sumpah jabatan, Letjen Kristomei menyampaikan pernyataan resminya di hadapan awak media terkait komitmen pembenahan internal dan sikapnya terhadap proses hukum di KPK.

"Tentu saja [bersih-bersih BNPB]. Saya tadi sudah bilang akan melakukan konsolidasi internal," tegas Letjen TNI Kristomei Sianturi usai dilantik di Istana Negara.

Ia juga menegaskan bahwa BNPB menyerahkan sepenuhnya proses hukum pejabat yang terlibat korupsi kepada aparat penegak hukum tanpa adanya intervensi.

"Nanti kita lihat. Kalau memang harus diganti karena ada proses hukum, ya memang harus kita ganti. Kami serahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk memprosesnya. Tidak ada intervensi dari BNPB. Silakan aparat penegak hukum memproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," lanjutnya secara lugas.

Ujian Kedaruratan dan Harapan Pembenahan Total

Kini, tugas berat membentang di hadapan kepemimpinan baru. Di tengah tumpukan masalah hukum yang membelenggu internal BNPB, publik menaruh harapan besar agar Letjen Kristomei mampu memperbaiki kelalaian masa lalu yang kerap melingkupi manajemen kebencanaan di Indonesia.

Sebagai negara yang berada di jalur Ring of Fire dengan kondisi topografi rawan bencana mulai dari Karhutla, gempa, hingga banjir bandang, penanggulangan bencana semestinya ditempatkan sebagai prioritas tertinggi negara. Masyarakat dan pengamat mendesak agar sektor keselamatan jiwa ini tidak dipangkas atas nama efisiensi anggaran. Pengalokasian dana kebencanaan dan Dana Siap Pakai (DSP) harus steril dari celah pemburu rente, sehingga setiap rupiah anggaran negara benar-benar sampai ke tangan korban dan dikerahkan untuk armada pemadaman di lapangan.

Publik kini menanti aksi nyata berupa sebuah komitmen bahwa penanganan bencana tak lagi terhambat oleh kelalaian birokrasi, melainkan hadir sebagai perlindungan nyata bagi seluruh rakyat di kawasan rawan bencana Nusantara.

Penjelasan mengenai kepemimpinan baru BNPB dan langkah bersih-bersih internal ini disadur dari laporan berita nasional Profil Letjen TNI Kristomei Sianturi, yang mengulas pelantikan dan komitmennya dalam penanggulangan bencana.