JAKARTA — Setelah memperkenalkan diri sebagai inisiatif masyarakat sipil untuk mengawasi kebijakan pemerintah, Kabinet Bayangan Indonesia mengumumkan susunan 15 menteri bayangan yang akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap sejumlah sektor pemerintahan. Setiap posisi dalam kabinet memiliki bidang pengawasan yang disandingkan dengan kementerian maupun lembaga dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Kabinet Bayangan Indonesia dibentuk bukan sebagai pemerintahan tandingan, melainkan sebagai ruang pengimbang kebijakan melalui kajian, evaluasi, dan rekomendasi berbasis data. Para pengisi kabinet berasal dari kalangan akademisi, peneliti, dan profesional yang memiliki latar belakang sesuai bidang masing-masing.
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari, dipercaya mengisi posisi Menteri Sekretaris Negara dalam Kabinet Bayangan. Ia menjelaskan, setiap menteri bayangan memiliki tugas mengawasi beberapa kementerian sekaligus sebagai bentuk evaluasi terhadap tata kelola pemerintahan.
Berikut susunan 15 menteri bayangan beserta bidang pengawasan dan mitra (counterpart) di Kabinet Merah Putih:
Menteri Sekretaris Negara: Feri Amsari
Mengawasi Kementerian Sekretaris Negara yang dipimpin Prasetyo Hadi, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman, serta Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari.Sekretaris Kabinet: Ahmad Jilul QF
Berhadapan dengan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.Menteri Dalam Negeri dan Keamanan Negara: Armand Suparman
Mengawasi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.Menteri Luar Negeri: Showan Al-Banna Choiruzzad
Mengawasi Menteri Luar Negeri Sugiono.Menteri Pertahanan: Surie Maharani
Mengawasi Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.Menteri Hak Perempuan dan Kelompok Marginal: Khoirunnisa Nur Agustyati
Mengawasi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi serta Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai.Menteri Hukum dan Kebijakan Negara: Yance Arizona
Mengawasi Menteri Koordinator Bidang Hukum Yusril Ihza Mahendra, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, serta Jaksa Agung ST Burhanuddin.Menteri Perekonomian: Media Wahyu Askar
Mengawasi sektor ekonomi yang mencakup Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dan sejumlah kementerian terkait, seperti perindustrian, investasi, koperasi, UMKM, perdagangan, BUMN, pariwisata, dan ekonomi kreatif.Menteri Keuangan dan Tata Kelola Anggaran: Bhima Yudhistira Adhinegara
Mengawasi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.Menteri Perlindungan Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim: Iqbal Damanik
Mengawasi sektor lingkungan, energi, kehutanan, serta agraria melalui Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ESDM, Menteri Kehutanan, dan Menteri ATR/BPN.Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Iman Zanatil Haeri
Mengawasi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, serta Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.Menteri Riset, Teknologi, dan Digital: Nenden Sekar Arum
Mengawasi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto serta Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.Menteri Kesehatan: Irma Hidayana
Mengawasi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.Menteri Sosial dan Layanan Dasar: Nabiyla Risfa Izzati
Mengawasi Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Kependudukan/BKKBN Wihaji, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Mukhtarudin, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.Menteri Pertanian dan Kedaulatan Pangan: Isnawati Hidayah
Mengawasi Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, serta Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono.
Melalui susunan tersebut, Kabinet Bayangan Indonesia ingin menunjukkan model pengawasan berbasis kompetensi. Para penggagas menyebut keberadaan kabinet ini sebagai upaya menghadirkan ruang kritik yang lebih terstruktur, sehingga kebijakan pemerintah dapat diuji melalui perspektif akademik dan kepentingan publik.
Selain melakukan pemantauan, para menteri bayangan juga akan menyusun kajian kebijakan dan memberikan rekomendasi sebagai bahan diskusi masyarakat. Mereka berharap kehadiran kelompok ini dapat memperkuat budaya evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
